Parlement

Bupati Ketapang Ramah-tamah Bersama Komisi V DPR RI, Para Dirjen, Dan Basarnas

Muhammad Saad Jun 22, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP., M. Si. ramah-tamah bersama Komisi V DPR RI, Para Dirjen, Dan Basarnas di Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (21/6/2025).

Pada ramah-tamah itu, Komis V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan beserta, diikuti oleh 18 anggota Komisi V DPR RI lainnya. Sedangkan mitra kerja DPR RI yang turut serta adalah Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembangunan Desa, ditambah Basarnas.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang mengakui bahwa ramah-tamah bersama Komisi V DPR RI, para Dirjen, dan Basarnas ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang serta seluruh rakyat Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapant juga sangat bersykur karena dapat menyambut Anggota Komisi V DPR RI beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Ketapang, khususnya untuk meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Kehadiran Bapak/Ibu di tengah-tengah kami malam ini merupakan bukti nyata kepedulian dan perhatian terhadap pembangunan di daerah Ketapang.

Bupati Ketapang juga sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini, yang diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Komisi V DPR RI ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah kami. Bupati Alexander Wilyo pun berharap, semoga kunjungan Komisi V DPR RI ini dapat mempererat silaturahmi dan menghasilkan kesepahaman yang baik untuk kemajuan Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang pun meyakini, kesamaan visi dan misi dalam semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui salam kompak bersama para Dirjen dan Anggota Komisi V DPR RI, menunjukkan optimisme kita dalam merealisasikan usulan-usulan pembangunan di Kabupaten Ketapang, terutama dalam hal peningkatan konektivitas dan aksesibilitas daerah.

“Saya yakin, dengan dukungan dan bantuan dari Komisi V DPR RI, usulan-usulan tersebut, termasuk usulan seperti pembangunan jalan lingkar selatan akan diterima dan dikabulkan,” tandas Bupati Ketapang.

Karena itu, Bupati Ketapang pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang kepada Anggota Komisi V DPR RI, serta senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Semoga kunjungan ini membawa berkah bagi Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan, dalam sambutannya, pertama-tama, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan keramahan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

“Kehangatan ini terasa sejak kedatangan kami, dimana kami disambut dengan baik dan diperkenalkan dengan kekayaan budaya daerah ini. Ramah tamah ini semakin mempererat silaturahmi kita,” kata Ridwan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan, kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Ketapang merupakan bagian dari komitmen Komisi V DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai harapan.

“Kehadiran Bapak Syarif Abdullah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, serta Bapak Yuliansyah dan Bapak Boyman Harun, juga dari Badan Anggaran, menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur di Ketapang bagi pemerintah pusat,” tandas Ridwan.

Ridwan mengakui, salah satu isu paling menonjol yang Komisi V DPR RI tanggapi adalah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang. Komisi V DPR RI pun telah berdiskusi dengan Bupati Ketapang dan para Dirjen terkait.

“Dengan kehadiran Bapak Dirjen Bina Marga, yang kebetulan berasal dari Kalimantan Selatan, kami optimistis bahwa aspirasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Ketapang akan terwujud. Sumber daya lain, seperti investasi dari para pengusaha di Kabupaten Ketapang, juga akan dimaksimalkan,” pungkas Ridwan.**

BUPATI KETAPANG BERIKAN INFORMASI  PEMBANGUNAN SAAT RAPAT BERSAMA KOMISI V DPR RI

Muhammad Saad Jun 21, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si berikan paparan Kondisi Terkini dan Beberapa Usulan Pembangunan di Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Kab. Ketapang, Sabtu (21/06/2025) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Bupati menyampaikan bahwa kehadiran Komisi V DPR RI merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Ketapang.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan bahwa kondisi terkini jalan rusak yang ada di Kabupaten Ketapang belum mendapatkan penanganan yang baik karena keterbatasan anggaran, terutama jalan Pelang-Kepuluk-batu tajam.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait rencana pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengaktifkan kembali Pasar Rangga Sentap, yang nantinya di kawasan sekitar pasar Rangga Sentap tersebut akan diusulkan pembangunan Waterforn.

“Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang, mengarah pada pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB). Usulan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Ketapang,” ujar Bupati.

Adapun 3 DOB yang diusulkan lanjut Bupati, yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik.

Usulan pemekaran ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini menunggu persetujuan dari DPRD Provinsi.

Terkait bandara pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi agar penambahan panjang runway menjadi 2.200 meter.

Adapun terkait Pelabuhan Tembiluk yang sudah diserahkan kementerian kepada Pemkab Ketapang, nantinya Pemkab Ketapang akan berencana menjadikan pelabuhan tembiluk menjadi pelabuhan umum.

Sementara itu, Ketua komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang nantinya akan diperjuangkan semaksimalnya di pemerintah pusat.**

Bupati Ketapang Sambut  Rombongan Komisi V DPR RI Di Bandara Rahadi Oesman

Muhammad Saad Jun 21, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S. STP., M. Si. menyambut kedatangan rombongan Komisi V DPR RI di Bandara Rahadi Oesman, Ketapang, Sabtu (21/6/2025).

Kedatangan rombongan Komisi V DPR RI di Ketapang tersebut adalah dalam rangka kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,  tanggal 21 – 22 Juni 2025.

Dari Bandara Rahadi Oesman, rombongan Komisi V DPR RI langsung meluncur menuju Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang ini, rombongan Komisi V DPR RI mengadakan rapat bersama dengan dengan pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan bahwa kehadiran Komisi V DPR RI merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang juga menyampaikan bahwa kondisi terkini jalan rusak yang ada di Kabupaten Ketapang belum mendapatkan penanganan yang baik karena keterbatasan anggaran, terutama jalan pelang-kepuluk-batu tajam.

Selain itu, Bupati Alexandet juga menyampaikan terkait rencana pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengaktifkan kembali Pasar Rangga Sentap, yang nantinya di kawasan sekitar pasar Rangga Sentap akan diusulkan pembangunan Waterforn.

Bupati Ketapang juga menyinggung rencana pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang, yang mengarah pada pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB).**

Wakil Ketua DPRD Ketapang Hadiri Pelantikan Pengurus ADKASI Periode 2025–2030

Muhammad Saad Jun 19, 2025 0 Komentar

Jakarta:KM — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Mathoji, SE menghadiri undangan Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030. Kegiatan berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (19/06/2025).

Acara bergengsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran DPRD kabupaten se-Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pelantikan pengurus ADKASI dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dengan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN).

“Peran DPRD sangat penting dalam mempercepat realisasi program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lainnya. Tanpa dukungan DPRD, program-program ini akan sulit berjalan secara optimal,” ujar Mendagri.

H. Mathoji menyampaikan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik di bawah kepemimpinan Ketua Umum ADKASI, Siswanto. “Semoga amanah dan terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah,” ujarnya.

Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, menurut Mathoji adalah fondasi kuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi lokal. Ia menambahkan, “Kolaborasi adalah kunci, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten akan memperkuat langkah kita menuju daerah yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Dari daerah, kita bangun Indonesia!”

Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Seminar Nasional juga dimanfaatkan untuk menggelar seminar yang mengangkat tema “Dari Daerah Menuju Peningkatan Ekonomi 8% dan Mewujudkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Fiskal Daerah dan Perubahan Hak Keuangan DPRD.”

Ketua Umum ADKASI dalam kesempatan yang sama meminta kepada Mendagri untuk menjadi pelindung atas eksistensi dan marwah DPRD di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“DPRD adalah mitra sejajar kepala daerah, bukan subordinat. Sinergi yang sehat dan kuat adalah kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Acara pelantikan ini turut dihadiri para pimpinan DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Suasana penuh semangat dan optimisme mewarnai jalannya acara, memperlihatkan komitmen kolektif dalam memperkuat lembaga legislatif daerah demi kemajuan bangsa.**

Wakil Bupati Ketapang Sampaikan Pidato Bupati Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Muhammad Saad Jun 10, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang sekaligus menyampaikan Pidato Bupati Ketapang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Ketapang.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian Raperda tersebut merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

“Raperda ini disampaikan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Wakil Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024, Pemkab Ketapang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

“Ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Ketapang,” tambahnya.

Selain itu, BPK RI juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk perbaikan keuangan di masa mendatang.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa penyusunan Raperda ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 serta Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 dan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

“Raperda ini menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan selama tahun 2024 serta menjadi bentuk evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD,” jelasnya.

Di akhir pidatonya, Wakil Bupati menyerahkan dokumen Raperda beserta lampirannya kepada pimpinan DPRD sebagai bahan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Ia berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Dengan dukungan dan kerjasama DPRD, kita optimis dapat mewujudkan Ketapang yang maju dan mandiri,” pungkasnya.**

Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Ketapang Sepakati Dua Raperda

Muhammad Saad Jun 5, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berlangsung pada Kamis pagi (5/6/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang.

Rapat  dipimpin  Plt. Ketua DPRD Ketapang, Mathoji dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, serta sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, serta para kepala OPD Kabupaten Ketapang.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Ketapang menyatakan dukungan dan persetujuannya terhadap dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu:

Perda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024–2054.

Fraksi Partai Golkar, Mia Gayatri menyatakan dukungan penuh dengan harapan perda ini dapat menghadirkan kesetaraan dan menjadikan Ketapang ramah disabilitas serta berwawasan lingkungan. Fraksi Partai Gerindra, Erpuat menyetujui kedua Raperda dan berharap implementasinya dapat segera diwujudkan.

Fraksi Partai Nasdem, Irawan menyampaikan persetujuan dengan keyakinan bahwa kebijakan ini penting untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi Partai Demokrat, Nursisi menyetujui khususnya Raperda RPPLH, dengan harapan dapat menjamin kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Fraksi Hanura dan PAN, Julvan Teruna menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda dan menekankan pentingnya pelaksanaan yang maksimal di lapangan. Fraksi PKS dan PKB, Kevin Alexander Lerrick juga mendukung penuh serta menaruh harapan besar kepada seluruh pihak untuk mewujudkan Ketapang yang lebih baik dan sejahtera.

Fraksi PDI Perjuangan, Whilis Aryant menyetujui dengan catatan bahwa Pemkab Ketapang harus memastikan pelaksanaan Perda dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

Sekretaris DPRD Ketapang membacakan rancangan keputusan DPRD. Pertama, persetujuan DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan kedua Raperda menjadi Perda.

Kedua, instruksi agar Bupati memproses keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan keempat, pengesahan hasil Rapat Paripurna terkait dua Raperda yang dimaksud.

Dengan ditetapkannya dua Raperda tersebut menjadi Perda, diharapkan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat segera menyusun langkah implementasi yang konkret, demi terciptanya masyarakat yang inklusif serta lingkungan hidup yang lestari.**

Pj. Sekda Kabupaten Ketapang Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Masa Persidangan Kedua tahun 2024/2025

Muhammad Saad Apr 28, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM -Mewakili Bupati Ketapang, Pj. Sekda Kabupaten Ketapang, Dedy Shopiardi, S.STP menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Masa Persidangan Kedua tahun 2024/2025 yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna  DPRD Ketapang (Senin, 28/04/2025).

Rapat Paripurna  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh di damping wakil wakil ketua  ini, disampaikan bahwa  anggota DPRD yang melakukan reses pada masa persidangan kedua, terhitung sejak tanggal 17-22 Maret 2025. Sebagai pertanggung jawaban administrasi, kegiatan reses anggota DPRD wajib untuk dilaporkan. Hal ini sesuai dengan pasal 115 Perarturan DPRD Kab. Ketapang Nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ketapang, bahwa hasil pelaksanaan reses anggota DPRD wajib dilaporkan secara tertulis baik perorangan ataupun kelompok kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Sebanyak tujuh orang anggota DPRD yang mewakili kelompoknya pada daerah pemilihan masing-masing menyampaikan laporan resesnya di hadapan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang. Adapun tujuan dari kegiatan reses ini adalah dalam rangka memonitoring serta menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga dengan demikian, dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh masing-masing perwakilan anggota DPRD tersebut, Ketua DPRD menyerahkan naskah laporan reses anggota DPRD Kab. Ketapang kepada Pemerintah Kab. Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti guna untuk perbaikan.**

PMII Cabang Ketapang Audiensi dengan DPRD

Muhammad Saad Apr 11, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ketapang menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos, dan Ketua Komisi III, Mia Gayatri, SE, pada Rabu siang (9/4/2025), bertempat di ruang rapat Ketua DPRD.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PMII Cabang Ketapang, Didit Pariansyah, didampingi Sekretaris Cabang Riska Ardiana Dyan Septyani, Wakil Ketua I Hamzah Haz, serta Wakil Ketua II Firmansyah.

Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat, PMII menyampaikan rencana pelaksanaan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang akan berlangsung pada 17–21 April 2025. Dalam kesempatan itu, mereka secara resmi mengundang Ketua DPRD dan Ketua Komisi III untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya membahas PKL, audiensi juga menyoroti hasil Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) PMII Ketapang, khususnya terkait isu-isu strategis pembangunan daerah.

PMII berharap, gagasan serta rekomendasi yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, progresif, dan berpihak pada kepentingan generasi muda.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengapresiasi semangat para kader PMII. “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari mahasiswa dan generasi muda. Insya Allah, jika tidak ada halangan, saya siap hadir sebagai narasumber. Saya juga mendorong sinergi antara DPRD dan elemen pemuda agar terus diperkuat demi kemajuan Ketapang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri. Ia menyambut baik ajakan kolaborasi dari PMII. “PMII sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam pembangunan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Kami mendukung penuh kegiatan ini,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat komunikasi antara organisasi kepemudaan dan lembaga legislatif daerah. Hal ini sekaligus menegaskan peran strategis mahasiswa dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.**

Anggota  DPRD  Ketapang Marzuki dan Wartawan  Bagikan Ribuan Takjil

Muhammad Saad Mar 16, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Dibulan Suci Ramadhan  Penuh berkah ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang dari Fraksi PDIP Marzuki turun langsung bagikan takjil buka puasa ramadhan gratis di taman kedondong (bundaran Madrasah tsanawiyah) jalan S. Parman, Kecamatan Delta Pawan Ketapang pada Sabtu ( 14/3/2025) Sore.

Terlihat, Maszuki turut serta membagikan takjil buka puasa ramadhan gratis kepada setiap pengendara yang lewat. Dimana pda waktu sore hari bundaran Kedondong selalu dipadati oleh pengendara roda dua maupun roda empat, tak heran 1.500 lebih kotak takjil hanis terbagi dalam waktu setengah jam saja.

” Saya sebagai anggota DPRD ketapang sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media massa  yang telah mengundang saya untuk hadir dalam acara berbagi takjil buka puasa gratis kepada masyarakat ketapang, kegiatan ini menjadi atensi buat kita semua semuanya, terutama kepada mereka yang diberikan rezeki lebih untuk secara  bersama berdonasi sehingga kegiatan serupa pada ramadhan berikutnya akan terus terlaksan,  dengan  jumlah paket takjil yang lebih banyak lagi. Dan kepada rekan media yang telah menyelenggarakan kegiatan ini saya sangat mengapresiasi semoga berkah dan mendapat ganjaran kebaikan yang setimpal dari Allah Yang Maha Kuasa” Ujar Marzuki saat di wawancara seusai kehiatan berbagi takjil buka puasa gratis.

Selain Marzuki kegiatan bebagi takjil buka puasa gratis yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indoneaia (PWI) Kalbar yang berada di Ketapang, juga dihadiri oleh Kapolres Ketapang AKBP. Sutiadi dan Kapolsek Delta Pawan  IPTU. Cepry Perahera, sedangkan untuk mengatur jalur Lalulintas Kapolres Ketapang menurunkan Satlantas Polres Ketapang.

Kegiatan berbagi 1.500 takjil buka puasa  gratis yang dilselenggarakan oleh PWI Kalbar yang berada di Ketapang itu dari awal hingga akhir kegiatan berjalan dengan lancar dan amam terkendali. Diakhir kegiatan dilakukan dengan buka puasa bersama.**

Ketua DPRD Ketapang Bersama Ketua ADKASI Melakukan Silaturahmi Dengan Ketua MPR RI

Muhammad Saad Mar 14, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos, bersama Ketua ADKASI Siswanto, S.Pd., M.H dan para Ketua DPRD kabupaten seluruh Indonesia, melakukan silaturahmi dengan Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR, Jumat (14/3/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi hangat terkait tantangan yang dihadapi DPRD kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Salah satu poin utama yang disoroti adalah lemahnya kewenangan DPRD dalam budgeting dan pengawasan APBD, yang membuat DPRD seperti tidak memiliki daya dalam menjalankan tugas legislatifnya. Oleh karena itu, para Ketua DPRD meminta Ketua MPR untuk mendorong terbentuknya Undang-Undang khusus DPRD, yang dapat memperkuat peran mereka dalam tata kelola daerah. 

Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh menegaskan bahwa tanpa aturan yang jelas dan kuat, DPRD Kabupaten hanya akan menjadi sekadar tempat aduan masyarakat tanpa memiliki wewenang yang nyata untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. 

“Saat ini, DPRD Kabupaten seperti tempat sampah—tempat masyarakat mengadu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Kami bisa memberi saran kepada pemerintah daerah, tetapi tidak ada jaminan saran tersebut diakomodasi. Kewenangan kami dalam budgeting dan pengawasan pun sangat terbatas, dan jika tidak sejalan dengan eksekutif, sering kali dianggap sebagai penghambat,”ujarnya. 

Ia juga menyoroti kesenjangan kebijakan antara daerah perkotaan di Pulau Jawa dan daerah terpencil seperti Kalimantan. Pemangkasan anggaran dan kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi infrastruktur di daerah. 

Selain itu, ia menyinggung tekanan yang dihadapi DPRD kabupaten dari pusat dan partai politik, yang semakin membatasi ruang gerak mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kami berharap adanya Undang-Undang khusus DPRD yang mengatur peran kami agar setara dengan eksekutif. Dengan begitu, DPRD bisa lebih kuat dalam mengawal pembangunan daerah dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,”tambahnya. 

Menanggapi aspirasi para Ketua DPRD, Ketua MPR H. Ahmad Muzani mengakui bahwa beban yang diemban DPRD Kabupaten sangat berat. Ia menyebut bahwa DPR Kabupaten adalah ujung tombak politik di daerah, tempat rakyat pertama kali datang untuk mengadukan berbagai persoalan, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga konflik keluarga.

“Saya ini Ketua MPR, tapi juga Sekjen Partai. Saya paham betul kondisi yang kawan-kawan hadapi. Dari subuh, rakyat sudah datang ke rumah DPRD untuk mengadu—mulai dari anak mau sunat, rumah bocor, BPJS tidak aktif, sampai urusan perceraian. Semua DPRD yang kena,”ujar Muzani. 

Ia menambahkan bahwa DPRD Kabupaten juga menjadi ujung tombak partai politik, yang harus menanggung berbagai kepentingan partai, baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Terkait usulan pembentukan Undang-Undang khusus DPRD, Muzani menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih fokus pada penataan ekonomi nasional, namun ia berjanji akan membahasnya lebih lanjut pada tahun 2026.

“Saya minta kawan-kawan DPRD bersabar. Saya akan membawa aspirasi ini dan mencari solusi terbaik agar DPRD Kabupaten mendapatkan penguatan yang layak dalam sistem pemerintahan,” tutupnya. 

Silaturahmi ADKASI ke MPR RI menjadi langkah awal dalam perjuangan DPRD kabupaten untuk mendapatkan penguatan peran dan fungsi mereka. Para Ketua DPRD menegaskan bahwa tanpa regulasi yang lebih jelas, DPRD Kabupaten akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam mengawal kebijakan daerah. 

Meski Ketua MPR belum memberikan kepastian kapan Undang-Undang khusus DPRD akan dibentuk, harapan tetap ada bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga DPRD kabupaten mendapatkan kedudukan yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan. 

Satu hal yang pasti: tanpa DPRD yang kuat, pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal.**