Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang yang digelar di Ruang Sidang Utama, Rabu (13/8/2025).
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan Rancangan APBD 2026 yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan”, harap Bupati Alexander Wilyo.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., didampingi Wakil -wakil. Acara tersebut turut dihadiri para anggota DPRD, Sekda, jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ketapang.
Agenda rapat dimulai dengan pembacaan Laporan Hasil Pembahasan KUA-PPAS 2026 oleh Sekretaris DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupatu dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang.
Kehadiran seluruh unsur ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, proses pembahasan Rancangan APBD 2026 akan segera dilanjutkan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga program prioritas daerah dapat terlaksana secara optimal demi terwujudnya Ketapang yang maju dan mandiri.**
Ketapang:KM – DPRD Kabupaten Ketapang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan terhadap Pidato Bupati Ketapang tentang Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang (Rabu, 13/08/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos. dan wakil – wakil ketua serta dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Dalam Rapat Praipurna tersebut beberapa anggota dewan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
Anggota DPRD Gusmani dalam pandangan umumnya menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 yang dinilai strategis untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru mencapai 40 persen, serta mengingatkan pemerintah untuk mengatasi kendala seperti kelangkaan material dan kondisi cuaca. Selain itu, Gusmani meminta penyelesaian permasalahan lahan sawit transmigrasi seluas 27 hektare di Kecamatan Singku yang masuk dalam area PT. NOVA, serta perhatian terhadap infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kecamatan yang belum tersentuh pembangunan. Ia juga mendorong percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selanjutnya, anggota DPRD Polonius Polo memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Menurutnya, hal ini sangat penting demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran APBD Murni 2025 dan meminta percepatan realisasi program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Polonius menekankan efisiensi belanja agar setiap rupiah dapat memberikan manfaat maksimal, serta meminta prioritas pembangunan infrastruktur dengan pemerataan, terutama di wilayah pedalaman. Selain itu, ia mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Pendapatan Daerah, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Marzuki dalam pembukaannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan menegaskan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kabupaten Ketapang yang lebih baik dan sejahtera.
Seluruh pandangan umum yang disampaikan anggota DPRD akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025.**
Ketapang:KM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa sidang ketiga tahun 2024–2025 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (11/08/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh, ST.,M.Sos dan di damping wakil wakil ketua.
Agenda utama rapat adalah mendengarkan pidato Bupati Ketapang terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyerahan dokumen rancangan perubahan APBD kepada pimpinan DPRD.
Dalam pidatonya, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 dilakukan karena adanya penyesuaian asumsi ekonomi, perkembangan situasi daerah, kebutuhan efisiensi anggaran, serta penyesuaian program pembangunan daerah. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan arahan pemerintah pusat.
Bupati menegaskan, prioritas belanja daerah tahun 2025 difokuskan pada program-program strategis yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyelesaian kewajiban pembayaran program yang tertunda dari tahun sebelumnya.”Harapan kami, pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 ini dapat berjalan efektif dan tepat waktu sehingga dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ketapang,” ujar Bupati dalam pidatonya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penutupan resmi oleh pimpinan DPRD, yang kemudian menjadwalkan pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang, pada Kamis (31/07/2025).
Rapat Paripurna dipimpin secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Syaidianur, S.Pd., M.Pd. Nota kesepakatan serta dokumen perubahan KUA dan PPAS dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang, H. Agus Hendri, S.E., M. Si.
Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Ketapang, Sekda Ketapang, Para Asisten, Staff Ahli Bupati dan Kepala OPD.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dan DPRD Ketapang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dengan penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan pembangunan di Kabupaten Ketapang dapat terus berjalan secara terarah, efektif, dan adil.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP., M. Si. ramah-tamah bersama Komisi V DPR RI, Para Dirjen, Dan Basarnas di Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (21/6/2025).
Pada ramah-tamah itu, Komis V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan beserta, diikuti oleh 18 anggota Komisi V DPR RI lainnya. Sedangkan mitra kerja DPR RI yang turut serta adalah Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembangunan Desa, ditambah Basarnas.
Dalam sambutannya, Bupati Ketapang mengakui bahwa ramah-tamah bersama Komisi V DPR RI, para Dirjen, dan Basarnas ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang serta seluruh rakyat Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapant juga sangat bersykur karena dapat menyambut Anggota Komisi V DPR RI beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Ketapang, khususnya untuk meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Kehadiran Bapak/Ibu di tengah-tengah kami malam ini merupakan bukti nyata kepedulian dan perhatian terhadap pembangunan di daerah Ketapang.
Bupati Ketapang juga sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini, yang diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Komisi V DPR RI ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah kami. Bupati Alexander Wilyo pun berharap, semoga kunjungan Komisi V DPR RI ini dapat mempererat silaturahmi dan menghasilkan kesepahaman yang baik untuk kemajuan Kabupaten Ketapang.
Bupati Ketapang pun meyakini, kesamaan visi dan misi dalam semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui salam kompak bersama para Dirjen dan Anggota Komisi V DPR RI, menunjukkan optimisme kita dalam merealisasikan usulan-usulan pembangunan di Kabupaten Ketapang, terutama dalam hal peningkatan konektivitas dan aksesibilitas daerah.
“Saya yakin, dengan dukungan dan bantuan dari Komisi V DPR RI, usulan-usulan tersebut, termasuk usulan seperti pembangunan jalan lingkar selatan akan diterima dan dikabulkan,” tandas Bupati Ketapang.
Karena itu, Bupati Ketapang pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang kepada Anggota Komisi V DPR RI, serta senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Semoga kunjungan ini membawa berkah bagi Kabupaten Ketapang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan, dalam sambutannya, pertama-tama, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan keramahan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
“Kehangatan ini terasa sejak kedatangan kami, dimana kami disambut dengan baik dan diperkenalkan dengan kekayaan budaya daerah ini. Ramah tamah ini semakin mempererat silaturahmi kita,” kata Ridwan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan, kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Ketapang merupakan bagian dari komitmen Komisi V DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai harapan.
“Kehadiran Bapak Syarif Abdullah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, serta Bapak Yuliansyah dan Bapak Boyman Harun, juga dari Badan Anggaran, menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur di Ketapang bagi pemerintah pusat,” tandas Ridwan.
Ridwan mengakui, salah satu isu paling menonjol yang Komisi V DPR RI tanggapi adalah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang. Komisi V DPR RI pun telah berdiskusi dengan Bupati Ketapang dan para Dirjen terkait.
“Dengan kehadiran Bapak Dirjen Bina Marga, yang kebetulan berasal dari Kalimantan Selatan, kami optimistis bahwa aspirasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Ketapang akan terwujud. Sumber daya lain, seperti investasi dari para pengusaha di Kabupaten Ketapang, juga akan dimaksimalkan,” pungkas Ridwan.**
Muhammad Saad 
