Muhammad Saad

Peringati Hardiknas 2025, Pemkab Ketapang Gelar Upacara Bendera

Muhammad Saad Mei 2, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang, gelar Apel Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 dengan tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Peringatan Hardiknas 2025 ini dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat nusantara, Jum’at (02/05/2025) bertempat di Halaman Kantor Bupati Ketapang.

Upacara apel bendera ini dihadiri oleh wakil Bupati Ketapang Jaamhuri Amir, SH. Forkopimda Ketapang, Sekda Ketapang, Staff Ahli, para Asisten, Kepala OPD dan lainnya.

Membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Bupati mengatakan, Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba.

“Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Ia menjelaskan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” jelasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat lanjutnya, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.

“Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ucapnya.

Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

“Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ungkapnya.

Dikatakan Bupati, Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Desar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru.

Secara kurikuler lanjutnya, Kementerian Pendidikan Dusar dan Menengah akan menerapkan Pembelajaran Mendalam (deep learning), pemberlakuan Test Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding, dan Kecerdasan Artifisial (Al). Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang meliputi hangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, program Pagi Ceria yang meliputi Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama.

“Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak diluncurkan Album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan “Pendidikan Bernutu untuk Semua,” tutupnya.

Selanjutnya, pada acara tambahan juga ditampilkan parade anak-anak inklusi Kabupaten Ketapang. Sekolah inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak reguler, dengan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan semua siswa. Sekolah inklusi tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak reguler untuk belajar dalam lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung.

Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memberikan kesempatan seluas luasanya untuk akses pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk bersekolah di sekolah reguler.

Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, SH memberikan sekolah gratis bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ditampilkan pada parade tersebut dan Ia merelakan sebagian gajinya untuk sekolah anak-anak ini. Selain itu, pada acara ini juga diserahkan piagam khusus sekolah berprestasi dan guru berprestasi.**

Sekda Ketapang Sampaikan Momentum Merajut Kebersamaan Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha

Muhammad Saad Mei 1, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si Hadiri Hari Buruh Sedunia,  Bertempat di Halaman Kantor Disnakertrans Ketapang, Kamis (01/05/2025).

Dalam arahannya Sekda Ketapang menyampaikan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan yang saat ini sudah berjalan harus terus dijaga.

Peringatan hari buruh atau May Day setiap tanggal 1 Mei menjadi pengingat penting bagi kita semua betapa strategisnya peran para pekerja dalam proses pembangunan bangsa.

Dalam kegiatan hari buruh tahun 2025 di warnai dengan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan tanggal 1 Mei 2025, bakti sosial sendiri diinisiasi oleh gabungan serikat buruh, instansi pemerintah, instansi vertikal, dan perusahaan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini, dengan bakti sosial menjadi bukti solidaritas bahwa peringatan MAY DAY diisi dengan kegiatan positif dan penuh makna”, tutur sekda ketapang.

Sekda Kabupaten Ketapang juga mengajak kepada perusahaan yang ada di kabupaten ketapang, untuk tidak lalai dalam memperhatikan hak-hak pekerja baik dari upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesempatan meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja.

Terakhir Sekda Kab. Ketapang berharap kepada para pekerja dan buruh agar terus menjadi mitra yang kritis namun konstruktif bagi pemerintah dan perusahaan dengan mengedepankan musyawarah dalam menyuarakan aspirasi.**

Bupati Ketapang Resmi Melantik Repalianto, Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif

Muhammad Saad Apr 30, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP.,M.Si secara resmi melantik Repalianto, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Ketapang,  yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (30/4/2025) malam.

Sebelum dipercaya mengemban jabatan Sekda, Repalianto menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Ketapang. Ia menggantikan posisi Penjabat (Pj) Sekda yang sebelumnya diisi oleh Dedy Shopiardi, S.STP.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas amanah baru yang diemban oleh Repalianto. Ia menekankan bahwa jabatan Sekda merupakan puncak karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, mengucapkan selamat kepada Bapak Repalianto, S.Sos., M.Si. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Bupati.

Pelantikan ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Ketapang.**

Ketua DPRD Ketapang dan Bupati Teken Komitmen Hukum Dan HAM Di Rakor Strategis Provinsi Kalbar

Muhammad Saad Apr 30, 2025 0 Komentar

Pontianak:KM – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos., bersama Bupati Ketapang, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si, menghadiri sekaligus menandatangani komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).

Rakor dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, Kepala Biro Hukum Setda Kalbar, pimpinan OPD, para kepala daerah, Ketua dan Sekretaris DPRD se-Kalimantan Barat, serta Ketua Bappemperda.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah pejabat dan institusi hukum dari berbagai daerah.

Agenda utama rakor adalah penguatan koordinasi lintas lembaga dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Penandatanganan komitmen bersama dilakukan antara DPRD Kabupaten Ketapang, Pemerintah Daerah Ketapang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora.

Dalam sambutanya saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan HAM Provinsi Kalbar Tahun 2025 Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawandalam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

“Momentum rapat koordinasi ini adalah langkah strategis yang sangat krusial dalam memperkokoh sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan di bidang hukum dan HAM,” ujarnya.

Ia menilai, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan dan dinamika hukum yang terus berkembang. Menurutnya, rapat koordinasi ini juga menjadi pilar penting menuju tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Wagub mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh pelosok Kalimantan. Ia optimistis, hasil dari rakor ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk Kalbar, tetapi juga untuk wilayah Kalimantan secara luas, bahkan skala nasional.

Ia mengungkapkan, kondisi hukum di Kalbar menunjukkan perkembangan positif meski masih menghadapi berbagai isu strategis. Untuk itu, ia mendorong agar seluruh Bupati/Wali Kota memperkuat pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum), minimal satu Posbankum per kecamatan, serta mendukung penciptaan Desa Sadar Hukum.

“Penyelesaian sengketa tanah, perlindungan kelompok rentan, hingga penanganan pelanggaran HAM harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara komprehensif dan sinergis,” katanya.

Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar sebagai fondasi utama dalam membangun sistem hukum dan HAM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta agar kualitas produk hukum daerah ditingkatkan, serta perangkat daerah lebih aktif dalam menyampaikan Laporan Aksi HAM. “Saya berharap seluruh kabupaten/kota dan sekretariat DPRD se-Kalimantan Barat dapat meraih penghargaan Eka Acalapati,” kata Wagub.

Pada kesemapatan itu Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan pentingnya sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan institusi hukum dalam mempercepat reformasi regulasi dan memastikan produk hukum daerah benar-benar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

“Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Kalbar bersama tim perancang peraturan yang telah proaktif mendampingi daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Komitmen ini bukan sekadar seremonial, tetapi penegasan tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, progresif, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara DPRD, Pemda, dan Kanwil Kemenkumham merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah berbasis hukum yang kuat dan terintegrasi.

“Langkah ini dinilai sebagai momentum penting, tidak hanya bagi Kabupaten Ketapang, tetapi juga sebagai model kerja sama antarlembaga yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan bahkan secara nasional, guna mempercepat konsolidasi hukum yang responsif dan berkualitas,”tutupnya.

Jembatan Jelai: Konektivitas Ketapang-Sukamara Segera Terwujud

Muhammad Saad Apr 30, 2025 0 Komentar

Jakarta:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan pertemuan strategis dengan Bupati Sukamara H. Masduki, S.T. bersama jajaran yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, (29 April 2025).

Bukan sekadar silaturahmi biasa, pertemuan ini menandai babak baru pembangunan Jembatan Jelai, infrastruktur monumental yang akan menyambungkan dua provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertemuan silaturahmi ini menjadi langkah penting dalam mengonsolidasikan percepatan konektivitas Jembatan Jelai, infrastruktur vital yang akan menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian kedua wilayah.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengungkapkan bahwa seluruh proses administrasi telah dikerjakan dan kini memasuki tahap finalisasi. Jika tidak ada kendala, pekerjaan fisik diperkirakan akan dimulai dalam tahun ini, membawa harapan baru dan semangat baru bagi masyarakat yang sudah lama menantikan akses transportasi yang lebih baik.

Langkah nyata ini menegaskan komitmen dan keseriusan Bupati Ketapang bersama Bupati Sukamara untuk mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Jembatan Jelai dan jalan penghubungnya bukan hanya menjadi infrastruktur fisik, tetapi simbol penting dalam menghubungkan ekonomi, meningkatkan mobilitas orang dan jasa serta memperkuat integrasi regional.
“Dengan langkah ini, Jembatan Jelai tidak hanya akan menjadi jalur transportasi, tetapi juga jembatan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih maju,” pungkasnya Bupati Ketapang Alexander Wilyo

Jembatan Jelai adalah simbol kolaborasi, bukti nyata bahwa kerja sama antar daerah mampu mewujudkan impian bersama, membuka jalan menuju kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan Hadiri Wisuda Angkatan XV AMKI Ketapang Tahun Akademik 2023/2024

Muhammad Saad Apr 29, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Sebanyak 17 Mahisiswa Akademi Manajemen Komputer dan Informaai (AMKI) Ketapang mengikuti Wisuda Angkatan Ke-XV Program D.III Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu Hotel di Ketapang , 29/04/2025.

Bupati Ketapang dalam sambutan tertulis  dibacakan oleh  Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Drs. Maryadi Asmu’ie., M.M.,  menyampaikan ucapan selamat kepada 17 wisudawan/wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.

 “Ini adalah momen yang sangat berharga dan penuh kebanggaan, tidak hanya bagi kalian, tetapi juga bagi keluarga, para dosen, serta seluruh komunitas akademik AMKI Ketapang”. kata Staf Ahli.

Staf Ahli menekankan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan peluang. Ia mendorong para lulusan untuk terus mengembangkan diri, menjadi agen perubahan, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

 “Dengan bekal keterampilan teknis, nilai-nilai moral, dan fondasi akademik yang kuat dari AMKI Ketapang, saya yakin kalian akan mampu bersaing di dunia kerja dan menciptakan inovasi yang berdampak positif,”. ujanya.

Selain itu, pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia pendidikan, menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan inovasi dan kreativitas.

Di akhir sambutannya, para lulusan tetap menjunjung tinggi integritas, etika, dan kepekaan terhadap perubahan zaman. “Kalian adalah harapan masa depan yang akan membawa Kabupaten Ketapang menuju kemajuan yang lebih besar” tutupnya.**

Bupati Ketapang  Audiensi Dengan Kementerian PUPR Bahas Infrastruktur

Muhammad Saad Apr 29, 2025 0 Komentar

Jakarta:KM – Dengan tekad membangun Ketapang yang lebih maju, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., langsung turun tangan melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., di ruang kerjanya di Jakarta.

Didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kepala Dinas Perhubungan. Bupati Alexander membawa misi penting : mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur jalan strategis yang vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maju dan mandiri.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Ketapang secara resmi menyerahkan surat permohonan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga. Fokus utama permohonan adalah penyelesaian pembangunan ruas jalan nasional Sungai Kelik – Nanga Tayap serta penanganan ruas jalan kabupaten Pelang – Kepuluk, serta ruas-ruas jalan Kabupaten yg strategis lainnya.

Dirjen Bina Marga menyambut baik langkah aktif Pemkab Ketapang ini, bahkan memberikan apresiasi atas sinergi luar biasa antara pemerintah daerah dan perusahaan sekitar yang telah bergotong royong memperbaiki kerusakan jalan Sungai Kelik – Nanga Tayap melalui program CSR.

Untuk ruas jalan Pelang – Kepuluk, Pemkab Ketapang disarankan untuk segera mengusulkan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan menginput datanya ke dalam Aplikasi SiTIA milik Kementerian PUPR, lengkap dengan readiness kriteria sebagai syarat pendukung.

Pertemuan strategis ini juga tidak terlepas dari peran serta Anggota DPR RI, H. Boyman Harun, S.H., yang turut menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kementerian PU yang terus konsisten memperjuangkan infrastruktur Kalbar di tingkat pusat

Bupati Alexander menegaskan komitmennya bahwa pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi untuk membuka akses, meningkatkan konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan mempercepat kemajuan Ketapang. “Ini adalah perjuangan bersama untuk masa depan Ketapang yang lebih baik!” tegasnya.**

Bupati Ketapang Segera Terapkan Jam Wajib Belajar

Muhammad Saad Apr 29, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si., menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk segera menyiapkan Keputusan Bupati terkait penerapan jam wajib belajar.

Kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Ketapang, dalam penegakkan nya.

“Saya sudah sampaikan dan instruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyiapkan keputusan Bupati tentang jam wajib belajar. Nantinya, akan kita Perbup-kan dan semua komponen masyarakat akan dilibatkan untuk menegakkan aturan ini,” kata bupati, Senin (28/4/25).

Menurut Bupati, surat edaran mengenai jam wajib belajar tersebut akan mulai disosialisasikan pekan ini, dan penerapannya dijadwalkan dimulai minggu depan.

Penerapan jam wajib belajar ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan budaya belajar di kalangan siswa, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Ketapang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diyakini akan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

IPM merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran belajar dan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pendidikan, Ketapang optimistis dapat memperbaiki angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah — dua komponen utama dalam perhitungan IPM.

“Jika jam belajar ini benar-benar dijalankan dengan baik, kualitas pendidikan kita akan meningkat. Anak-anak kita lebih fokus, nilai akademik membaik, dan ke depan, IPM Ketapang juga akan ikut naik,” tambahnya.**

Wakil Bupati Ketapang Hadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan Di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Muhammad Saad Apr 29, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan, Selasa (29/04/2025) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Rakor yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dalam penyediaan hunian layak di wilayah perdesaan.

Dalam forum tersebut, Wabup Jamhuri mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah pusat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan program perumahan perdesaan. Ia menyoroti apakah terdapat kuota khusus untuk tiap kabupaten serta bagaimana skema pembiayaannya — apakah melalui APBN, melibatkan pihak ketiga seperti developer, atau cukup ditangani oleh Pemerintah Daerah.

“Yang jadi persoalan di daerah bukan sekadar angka, tapi bagaimana rumah-rumah layak huni ini benar-benar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di pedesaan,” tegas Jamhuri.

Menurutnya, program rumah layak huni harus tepat sasaran dan tidak terjebak dalam prosedur teknis yang justru menghambat manfaat langsung kepada rakyat. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat bawah, khususnya mereka yang hingga kini belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak.

Bupati Ketapang Audiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Bahas Pengembangan Bandara dan Pelabuhan Kementerian Perhubungan

Muhammad Saad Apr 28, 2025 0 Komentar

Jakarta:KM –  Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., pada Senin, 28 April 2025, di Kantor Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Audiensi ini membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan sektor transportasi di Kabupaten Ketapang.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain mengenai penambahan rute dan maskapai penerbangan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati juga mengusulkan penataan kawasan bandara, termasuk perluasan lahan parkir serta pembangunan ruang VIP untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara dan rencana optimalisasi bandara.

Selain isu penerbangan, dibahas pula rencana pemanfaatan Pelabuhan Tembilok, yang merupakan aset Kementerian Perhubungan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Ketapang tahun 2023 lalu.

Rencananya, pelabuhan ini akan dialihfungsikan dari pelabuhan penyeberangan menjadi pelabuhan umum untuk memperkuat jaringan logistik dan mempercepat mobilitas barang dan jasa di wilayah Ketapang.

“Langkah ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang membuka isolasi, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta menggerakkan roda perekonomian Ketapang.”ungkap bupati

Bupati berharap dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan agar seluruh rencana pengembangan ini dapat segera direalisasikan, demi mendorong kemajuan infrastruktur transportasi di Kabupaten Ketapang.**