Sel. Jul 1st, 2025

ktpmedia

High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Ketapang:Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., pimpin Agenda High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa (16/1/2024). Rapat ini dalam rangka pengendalian inflasi di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang.

Pada kesempatan ini Pj. Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa situasi dunia sedang tak menentu, baik dari segi politik yang berdampak pada aspek – aspek lainnya sehingga mengganggu rantai pasokan atau distribusi bahan pokok antar negara maupun dalam negeri.

“Tahun ini Kayong Utara dan Ketapang masuk perhitungan survei biaya hidup (SBH). Oleh karena itu, PR kita bersama untuk menjaga Ketapang ini jangan sampai terjadi inflasi. Lakukan terus operasi pasar, turun langsung ke lapangan dan berkolaborasi bersama stakeholder untuk mengantisipasi naiknya komoditi – komoditi kebutuhan masyarakat. Inflasi itu kunci 4K yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif”, harapnya.

Terkait digitalisasi keuangan ia berharap Kab. Ketapang terus berupaya lebih mengoptimalkan digitalisasi di aspek – aspek lain, seperti pajak dan retribusi. Tak lupa ia menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran cashless di gerai – gerai / toko mereka.

Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos pada kesempatan itu menerangkan, Kabupaten Ketapang dipilih sebagai salah satu kabupaten terpilih yang akan melakukan survei biaya hidup sebagai dasar perhitungan inflasi tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik.

“Ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Ketapang sekaligus tugas, kewajiban dan tantangan kedepan untuk dapat memberikan More Effort pengendalian inflasi di Kabupaten Ketapang,” terang Bupati.

TPID Kabupaten Ketapang akan terus melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mengendalikan inflasi daerah seperti operasi pasar, rapat monitoring dan evaluasi internal TPID serta melaksanakan pengawasan terhadap ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

“Kami sampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan barat khususnya TPID Provinsi Kalimantan Barat atas kerjasama dan sharing informasi berkenaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ketapang,” ujar Bupati.

Dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang secara bertahap telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai, bekerjasama dengan Bank Kalbar sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Pemkab ketapang akan mengoptimalkan pemanfaatan kanal non tunai, khususnya kanal kategori digital, sehingga dapat mewujudkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelas Bupati.

Pemkab Ketapang tidak hanya memperkuat frame teknologi, kemajuan Financial Technology. Pemerintah juga akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan kanal non tunai semakin optimal.

“Kami berharap kepada Bank Kalbar sebagai RKUD untuk terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan kanal penerimaan non tunai di Kabupaten Ketapang, dengan berbagai terobosan dan inovasi serta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya,” terang Bupati.

Bupati melanjutkan, dari sisi digitalisasi belanja, Pemkab Ketapang telah menerapkan Cash Management System (CMS) dan saat ini telah dikembangkan aplikasi koneksi transaksi antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi SIKUAT dalam rangka implementasi surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.

‘Untuk upaya ini kami berharap sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, guna merumuskan program-program unggulan yang menarik dengan tetap mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat,” tutup Bupati.**

Gerakan Pangan Murah (GPM)

Ketapang: Pemerintah Provinsi Kalbar terus berkomitmen mengendalikan inflasi di Kalbar, dengan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson didampingi Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalbar Windy Prihastari Harisson ditandai pemotongan pita di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (16/1/2024).

(ms).

Harisson memaparkan kepada masyarakat untuk tetap tenang walaupun situasi dunia saat ini sedang tak menentu.

“Dunia saat ini sedang tidak baik – baik saja, di mana sedang berlangsung perang antara Ukraina – Rusia. Belum selesai, lanjut lagi Palestina – Israel, kemudian perang lagi Amerika Inggris dan Houthi. Perang ini memang jauh dari kita tapi dampaknya sangat mengganggu rantai pasokan kebutuhan kita, mulai dari energi, bahan bakar hingga kebutuhan pokok masyarakat. Ditambah lagi dengan iklim cuaca yang tak menentu, adanya El Nino sehingga menyebabkan pertanian dan perkebunan kita menurun bahkan gagal panen,” kata Harisson di hadapan masyarakat.

Tak hanya itu, dalam menyikapi hal tersebut yang biasanya negara melakukan impor kebutuhan pokok untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok tersebut, kini misalnya Vietnam dan Thailand yang merupakan negara penyuplai utama beras ke Indonesia menahan diri untuk melakukan ekspor ke negara Indonesia.

“Hal ini karena negara – negara tersebut juga ingin menjaga stabilitas ketersedian bahan pokok di negara mereka khususnya beras. Inilah yang menyebabkan harganya menjadi naik. Nah kalau harga naik, pendapatan tetap akibatnya daya beli masyarakat menurun makanya kita intervensi dengan kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah ini juga membagikan sembako kepada yang benar – benar membutuhkan,” ujar Harisson.

Iya meyakini dengan langkah – langkah tersebut akan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat.

“Ini sejalan dengan arah Pak Presiden yang memerintahkan kepada semua Kepala Daerah untuk terus membantu kesusahan masyarakat. Ini harganya 30 persen lebih murah dari harga di pasar, paling tidak bisa meringankan beban bapak ibu sekalian dalam beberapa hari kedepan”, kata pria kelahiran Palembang ini.

Mengakhiri pidatonya, tak lupa Gubernur Harisson mengajak semua masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan pada 14 Februari mendatang.

“Kita akan menyambut pemilihan umum pada 14 Februari. Sekarang banyak kita temukan kampanye yang kurang baik, saling menyalahkan satu sama lain. Kita boleh saja berbeda pilihan, tapi ingat jangan sampai berbeda pilihan memutuskan silaturahmi kita. Saya ingin kita semua menjaga, agar dalam pemilu ini tetap aman damai dan tenteram. Nanti kita datang sama – sama ke TPS 14 Februari, jangan tak datang. Pemuda – pemudi yang mempunyai hak pilih ajak mereka untuk menentukan arah pemimpin Indonesia kedepan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, salah satu warga yang tengah mengantre untuk membeli sembako menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah menggelar pangan murah bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur, ini meringankan beban kami. Harganya juga murah. Semoga kegiatan seperti ini sering – sering dilakukan,” ucapnya.

Dalam gerakan pangan murah tersebut dijual harga-harga bahan pokok seperti beras premium 5 kg dijual dengan harga 60 ribu rupiah, gula premium dijual 15 ribu rupiah dan minyak goreng premium hanya dijual 15 ribu rupiah per satu liter.**

Agenda ini turut dihadiri Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., beberapa Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Kalbar, Pimpinan Lembaga Keuangan Prov.Kalbar, Forkopimda Ketapang dan Jajaran Pemkab Ketapang.**(ms).