KM:Ketapang – Ramadhan bulan yang penuh berkah. Sebulan penuh, umat Islam menjalankan ibadah puasa dan dianjurkan melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan lainnya.
Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengisi waktu di bulan suci ini, salah satunya Safari Ramadhan, untuk mempererat silaturahmi.
Seperti yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat M Febriadi, S.Sos.,M.Si. Dalam momentum bulan Ramadhan 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini mengisi waktu dengan bersafari ke sejumlah Masjid/Surau di Kabupaten Ketapang.
Salah satu Masijid yang dituju M Febriadi bersama rombongan pada kegiatan Safari Ramadhan kali ini adalah Masjid Nurul Iman Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara, Minggu (31/3/2024).
Ketua DPRD Ketapang M Febriadi menyampaikan Kami dari DPRD Kab. Ketapang melaksanakan safari Ramadhan ini dengan tujuan untuk bersilaturahmi serta berinteraksi langsung bersama masyarakat dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Masjid Nurul Iman.
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang selalu dirindukan oleh umat islam. Momentum ini hanya datang sekali dalam setahun, sehingga ia mengajak para jemaah agar memanfaatkan datangnya Bulan Ramadhan dengan melatih diri untuk menjadi lebih baik serta memperbanyak atau amalan-amalan kebaikan.
Sementara itu pengurus Masjid Nurul Iman menyampaikan Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ketua DPRD beserta rombongan yang berkenan hadir untuk bersilaturahmi serta safari Ramadhan di masjid kita ini.
Kami berharap silaturahmi ini akan selalu terjalin dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
Selain melakukan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Ketapang juga menyerahkan batuan ke Pengurus Masjid.
Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Zulkarnaen, S.Ag dan ditutup dengan buka puasa bersama.**
KM:Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025 di salah sati hotel di Ketapang, Selasa (26/3/2024).
Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Tahun 2025 di buka secara resmi oleh bupati Ketapang yang diwakili Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si
Dalam sambutan Bupati Ketapang, yang bibacakan Wabup mengatakan Musrenbang bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 menjadi rancangan akhir yang akan ditetapkan melalui peraturan kerja kepala daerah.
“Untuk itu kepada kepala perangkat daerah untuk bekerja secara cepat, tepat dan cermat dalam merumuskan rencana kegiatan tahun 2025 untuk mencapai visi misi Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
Pada proses penyusunan RKPD tahun 2025 ini, Wabup berharap semua kepala perangkat daerah maupun aparatur diperangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka memiliki visi kedepan, terintegratif dan Inovatif.
“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah agar pro aktif menyusun dan menyampaikan usulan pembiayaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” pinta Wabup.
“Saya juga berharap Bapak/Ibu yang hadir dapat memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2025 sehingga akan menjadi sumbangsih untuk pembangunan Kabupaten Ketapang,” tutupnya.**
KM:Ketapang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Pangantar Pidato Bupati Ketapang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024.
Rapat berlangsung di ruang Rapat Utama DPRD Ketapang, dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, S.Sos.,M.Si, didampingi oleh Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E., M. Si, dan juga dihadiri para staf ahli bupati, Anggota DPRD Ketapang, Sekretariat DPRD Ketapang, Forkopimda dan Kepala OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Pidato Bupati Ketapang yang disampaikan oleh Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E., M. Si adalah sebagai berikut :
Puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa, karena atas kehendak-nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita masih dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dengan agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023.
Pada kesempatan yang baik ini saya menggucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1445 H, kepada seluruh umat muslim dan selamat menunaikan puasa dan pantang kepada seluruh umat kristiani di Kabupaten Ketapang, di momen yang bersamaan ini kita gunakan momen ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan pembaharuan diri, meningkatkan kualitas ibadah serta bersatu dalam menjaga toleransi dan memperkokoh persaudaraan di antara kita.
Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah kita ini.
Serta saya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Ketapang secara keseluruhan yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan selama tahun 2023.
Laporan keterangan pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai wujud tanggungjawab atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ketapang, khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam suasana kehidupan yang demokratis, transparan dan akuntabel, sertajuga merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Isi dan tata naskah laporan keterangan pertanggungjawaban bupati ketapang tahun 2023 ini mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 berdasarkan data sebelum audit, dapat digambarkan sebagai berikut:
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.417.267.290.007,00 (Dua triliun empat ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilanpuluh ribu tujuh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.671.531.089.411,89 (Dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah delapan puluh sembilan sen) atau 110,52%.
Belanja daerah dan transfer pada apbd sebesar Rp. 2.786.323.841.370,00 (Dua triliun tujuhratus delapan puluh enam miliar tigaratus dua puluh tiga juta delapan ratusempat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluhrupiah), dengan realisasisebesarrp. 2.530.450.009.557,23 (Dua triliun lima ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen) atau 90,82%.
KM;Ketapang – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat M Febriadi, S.Sos.,M.Si bersama rombongan melaksanakan safari Ramadhan di Masjid Hidayatul Kamal Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan (25/3/2023).
Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Achmad Sholeh, ST.,M.Sos, 3. H Abdurahman Yasin,S.Ag.,S.H.i, Pengurus Takmir Masjid Hidayatul Kamal, Staf Sekwan DPRD Kab. Ketapang dan Tamu undangan Lainnya.
Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kab. Ketapang M. Febriadi,S.Sos.,M.Si menyampaikan Pertama tama marilah kita bersama sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan saya ucapkan terimakasih kepada tuan rumah pengurus masjid dan warga yang sudah antusias dan menyempatkan waktunya dalam acara safari Ramadhan ini.
Kami melaksanakan safari Ramadhan ini dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan juga kami yang tentunya sebagai Ketua DPRD harus bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di Kab. Ketapang. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Masjid Hidayatul Kamal.
Pada Kesempatan yang sama Pengurus Masjid Hidayatul Kamal menyampaikan Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ketua DPRD beserta rombongan dan terimakasih juga kepada tamu undangan lainnya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan Ketua DPRD Kab. Ketapang.
Kami berharap silaturahmi ini akan selalu terjalin dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan saya memohon maaf apabila suasana dan situasi masjid kita ini masih ada kurangnya jadi semoga para undangan berkenan.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan mendengarkan kultum dari Ustad . H Abdurahman Yasin,S.Ag.,S.H.i, dan dilanjutkan dengan buka bersama serta sholat magrib berjamaah**
KM:Ketapang – Bupati Ketapang yang di wakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Absalon, SE., M.Sos, membuka Lokakarya Konsultatif tentang Praktik Baik, Tantangan, serta Kebutuhan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Senin (25/3/2024) di salah satuHotel di Ketapang.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati menyampaikan pesan dari Bupati Ketapang yang menegaskan pentingnya isu pendidikan, terutama dalam hal transisi anak usia dini menuju pendidikan dasar. Dia mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran semua pihak yang terlibat dalam lokakarya ini, termasuk perwakilan Save The Children Indonesia, kepala perangkat daerah, kepala sekolah, guru, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
“Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Save The Children Indonesia telah membawa dampak positif dalam mendukung program pendidikan,” ujarnya.
Menyadari tantangan yang dihadapi, seperti akses pendidikan yang belum merata dan kualitas pendidik, Staf Ahli Bupati mengajak semua pihak untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi hambatan tersebut.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak kita,” tambahnya.
Acara ini diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ketapang. Dengan dukungan dan kerja keras semua pihak, diharapkan dapat lahir inovasi dan terobosan baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat.**
KM:Ketapang – Mengawali Safari Ramadhan 1445 H tahun 2024 ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat M Febriadi, S.Sos.,M.Si bertatap muka dengan jamaah Suarau Nurul Yakin Kelurahan Sukaharja Kacamatan Delta Pawan Ketapang. Safari Ramadhan pertama tersebut dilaksanakan pada Minggu (24/3/2024).
M Febriadi, S.Sos.,M.Si didampingi Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST.,M.Sos. Sedangkan tausiahRamdhan disampaikan dari Ustadz Muhammad Syuaeb.
Dalam kesempatan itu, M Febriadi, S.Sos.,M.Si mantakatan Maksud dan tujuan kita melaksanakan safari Ramadhan disini yaitu sekaligus untuk meninjau pembangunan surau Nurul Yakin ini dimana kita juga perhatikan bersama sama situasi Surau kita ini. Semoga kita bisa bersama sama mendorong pembangunan surau ini agar bisa digunakan beribadah dengan khidmat dan bisa menampung lebih banyak jamaah.
Safari Ramadhan akan dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Kab. Ketapang semoga dengan adanya acara ini ibadah puasa kita selalu diterima oleh Allah SWT.
M Febriadi, S.Sos.,M.Si juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan suasana yang tenang, aman dan tenteram, ibadah puasa dan tarawih dapat dijalankan dengan khusyu’.
Sementara itu Pengurus Surau Nurul Yakin Ustad Nanang menyampaikan banyak terimakasih kepada Ketua DPRD beserta rombongan berkenan untuk hadir disini di surau Nurul Yakin yang sederhana ini. Semoga para tamu yang sudah berkenan hadir disini dapat melihat langsung situasi dan kondisi surau kita ini.
Dan tidak lupa kami ucapkan permohonan maaf dengan situasi dan kondisi yang masih seperti ini.**
KM:Ketapang – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos menyambut kunjungan kerja Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, pada Selasa (19/03/2024).
Dalam kunjungan kerja ini menteri dan staffnya juga sekaligus meninjau Bandara Rahadi Usman Ketapang dengan berkeliling menggunakan kendaraan mobil didampingi Bupati Ketapang.
Menteri dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah pusat siap membantu pengembangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang.
“Saya sebenarnya sudah tahu permasalahan ini, dengan adanya komitmen Pemda dan DPR RI melalui Pak Boyman untuk pembebasan obstackel, maka kita bersedia untuk berinvestasi minimal 30 Milyar,” ujarnya.
Selain itu, Menteri juga minta apa yang menjadi kewajiban Pemda agar dijalankan dan diupayakan tahun ini berjalan dengan baik yang penting Pemda dapat menanggulangi obstacle yang ada.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPR RI H. Boyman Harun, SH berterima kasih dan mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang akan maju apabila transportasinya lancar.
“Intinya kami berjuang bersama pak Bupati, bagaimana membangun ketapang ini semampu kami agar semakin maju,” ucapnya.
Senada, Bupati Ketapang juga berterima kasih kepada Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran bisa sampai ke bandara Ketapang untuk melihat opstacle dan permasalahan yang ada.
“Saya senang tadi disampaikan pak Menteri ada investasi atau penambahan dana pembangunan sekitar 30 Milyar untuk Pemda. Oleh karena itu, Kami juga sudah siapkan anggaran untuk pengembangan Bandara Rahadi Oesman,” jelas Bupati.
Selanjutnya Manhub RI dan rombongan langsung kembali ke Kota Singkawang untuk mendampingi kunjungan kerja Presiden RI.
Dalam Kunjungannya di Ketapang Menhub Budi Karya Sumadi didampingi oleh Dirjen Perhubungan Udara Ibu Maria Kristi Endah Murni, Direktur Bandar Udara Bapak Lukman F, dan Anggota Wantimpres Bapak Gandi Sulistyanto Sulistyanto. **
PONTIANAK,KM – Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S. Sos.,M.Si, menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat 2024, di salah satu hotel di Kota Pontianak, Selasa (20/2).
Pj Gubenur Kalbar, Harisson, mengatakan pengharmonisasian Raperda ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah itu diambil agar regulasi yang dilahirkan di tingkat daerah menjadi regulasi yang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
“Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakatnya yang sesuai dengan kapasitas daerah, termasuk kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah,” kata Harisson.
Harisson juga menjelaskan, dalam proses pembentukan peraturan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah merupakan bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang memiliki cara, metode yang pasti, baku serta mengikat bagi seluruh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk melaksanakannya.
“Dalam perkembangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kebutuhan hukum serta dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan terjadinya perubahan atau penyesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” jelas Harisson.
Berdasarkan Undang- Undang nomor 15 tahun 2019 dan Undang- Undang nomor 13 tahun 2022, salah satu penambahan serta penegasan terkait perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yaitu pada proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah.
“Proses pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah terlebih dahulu dibahas di tingkat eksekutif seperti Biro Hukum Provinsi maupun Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk penyelarasan substansi rancangan dan teknik penyusunan produk hukum daerah dan mereka lebih faham dan harus tahu, sehingga dalam membentuk peraturan Perundang- Undangan menjadi lebih efektif,” ungkap Harisson.
Harisson menekankan agar setiap pemerintah kabupaten/kota untuk lebih berhati-hati dalam membentuk Perda maupun Perkada apalagi terkait perizinan. Menurutnya, peraturan perundang-undang dan Perkada harus lebih mudah dan efisien.
“Saya meminta setiap kabupaten/kota harus lebih berhati-hati dalam menentukan suatu rancangan perundang-undangan maupun Perkada apalagi terkait perizinan. Karena ini sangat berdampak terhadap para investor yang ingin berinvestasi di daerah kita. Malau bisa kita buat permudah perizinannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut dia sangat mengapresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham Kalbar yang telah menyelenggarakan acara ini. Di mana para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat yang membidangi hukum bisa berkoordinasi untuk menyelaraskan suatu produk hukum yang lebih jelas.
“Saya berterima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Kalbar yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga para pemangku kepentingan di bidang hukum dapat berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah,” pungkasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto, mengatakan kegiatan ini dapat terselenggara berkat dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat semakin maju, aktif, nyata, terampil, amanah dan produktif,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Selain itu juga diharapkan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional,” jelasnya.
Kakanwil juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Harmonisasi sudah ada 75 Raperda dan 30 Raperkada yang telah diharmonisasikan di Kanwil Kemenkumham Kalbar, termasuk dua produk hukum dari Ketapang.
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penandatanganan bersama antara Kanwil Kemenkumham bersama kepala daerah dan pimpinan anggota DPRD kabupaten/kota dalam pengharmonisasian rancangan perundang- undangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yaitu Kabag Persidangan & Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nuraini, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Abussamah, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Yulanto Araya serta bertindak sebagai moderator Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini.**
Ketapang;KM – Merujuk pada rencana kerja, Polres Ketapang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Kewilayahan Liong Kapuas 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan Imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024 diwilayah Hukum Polres Ketapang.
Dilaksanakan melalui media video conference (vicon), kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Japolres Ketapang beserta FORKOPIMDA Kab. Ketapang yang mendengarkan paparan dari Kapolda Kalimantan Barat beserta Pj. Gubernur Kalimantan Barat di Aula Polres Ketapang.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dalam menyambut Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh. Namun pada tahun ini Polres Ketapang akan memperketat Operasi Liong ini. Karena perayaan Imlek dan Cap Go Meh tahun ini berdekatan dengan pesta demokrasi Indonesia, yakni pemilu.
Rakor Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024 yang dibuka oleh Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, SIK., M.H. di Graha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat, Senin (5/2/2024).
Dalam Vicon tersebut Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H., saat rapat mengatakan, bahwa dalam rangka mengamankan perayaan Tahun Baru Imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024, Polda Kalbar akan melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan, dengan sandi Operasi Liong Kapuas 2024.
“Operasi Liong Kapuas 2024 ini akan dilaksanakan selama 17 hari, terhitung mulai dari tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024,” ujar Kapolda Kalbar.
Rakor Lintas Sektoral Operasi Liong Kapuas 2024 ini dihadiri Forkopimda Provinsi Kalbar, para pimpinan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, serta para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kalbar
Sedangkan Pj Gubernur Harisson menyampaikan Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini diharapkan acara ini menghasilkan manfaat besar bagi kita semua menjelang Perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kalimantan Barat.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa etnis Tionghoa akan menyambut dan merayakan Tahun Baru Imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024 yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 yang berlangsung selama 14 hari dan diwarnai dengan berbagai tradisi yang dimulai sejak malam menjelang Tahun Baru Imlek dan kemudian beberapa hari kedepannya akan disusul oleh perayaan Cap Go Meh,”katanya.
Namun pada tanggal 14 Februari kita juga melaksanakan pesta Demokrasi Pemilihan Umum. Sejalan dengan hal tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam rangka menjaga keamanan perayaan Tahun Baru Imlek dan perayaan Cap Go Meh. Mari bersama-sama mempersiapkan dan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Pada kesempat itu Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., siap mendukung Polda Kalbar amankan Tahun Baru Imlek 2575 dan Cap Go Meh tahun 2024.
Ia juga mengatakan, bahwa TNI dan stake holder lainnya akan mendukung Polda Kalbar sepenuhnya untuk melaksanakan pengamanan rangkaian perayaan Imlek dan Cap Go Meh di wilayah Kalimantan Barat.
“Intinya kami mendukung apa yang direncanakan Polda Kalbar terkait pengamanan Imlek dan Cap Go Meh. Pengerahan personel akan kita maksimalkan, ada 1308 personel disiapkan untuk mendukung pengamanan. Kami siap mendukung pelaksanaan ini hingga semua berjalan lancar, aman dan terkendali,” katanya.**
Ketapang: Bupati Ketapang Martin Rantan menyampaikan RKPD adalah dokumen yang sangat penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Dia mengajak semua pihak untuk menyampaikan ide, aspirasi dan masukan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang.
Melalui RKPD, visi dan misi pembangunan kita diwujudkan menjadi program dan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Martin saat menyampaikan arahannya dalam FKP rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025 di Ketapang, Kamis (18/1/2024).
Forum konsultasi publik (FKP) tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada FKP kali ini, Bappeda Ketapang mengangkat tema “Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan dalam Upaya Penguatan Ekonomi Daerah”.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan saran dari seluruh stakeholder demi penyempurnaan rancangan awal RKPD dan akan menjadi rancangan akhir yang kemudian ditetapkan oleh bupati melalui peraturan pupati (perbup).
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan sangatlah penting, karena pembangunan yang sukses adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan Martin, bahwa dengan terbatasnya sumber daya pembangunan, khususnya pembiayaan pembangunan, memerlukan adanya pemfokusan program pembangunan menjadi program prioritas.
Melalui FKP ini, kata dia, dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan dan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang akan terbentuk berupa program atau kegiatan yang mampu menjawab permasalahan mendesak di tahun 2025.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk membangun kabupaten yang lebih maju, berkelanjutan dan berdaya saing. Kami telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Ketapang,” ujarnya. “Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.”
Dia berharap program strategis seperti pertanian, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan perlu mendapat perhatian lebih dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.
“Dalam implementasinya, pemerintah melalui perangkat daerah teknis mengupayakan untuk dapat bergerak selaras dan terintegrasi, keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta setiap saat akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak perwakilan masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi dan masukan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang. Peserta forum harus berpartisipasi secara aktif, menyampaikan pandangan serta memberikan kontribusi yang konstruktif, berkolaborasi menyusun rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk kemajuan Kabupaten Ketapang.
“Mari Bersama-sama menciptakan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kemajuan kabupaten kita,” ucapnya.
Di akhiri arahannya, Martin menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dalam satu hari atau satu tahun. Pembangunan ini berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kontribusi dan masukan yang diberikan sangat berarti bagi kami dalam merumuskan rancangan awal RKPD tahun 2025, untuk terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang,” katanya, mengakhiri.
Selanjutnya dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara dari masing peserta FKP RKPD tahun 2025.**
ktpmedia 
