KM:Nanga Tayap – Setelah sukses menghadirkan tarian Kolosal Naungan Sangiang pada pembukaan MTQ ke-31 Tingkat Kabupaten Ketapang di Nanga Tayap, tarian yang menggambarkan rasa hormat masyarakat Nanga Tayap kepada bukit sangiang yang menaungi Kecamatan Nanga Tayap, panitia MTQ pada penutupan akan menghadirkan tarian dari negeri Serembi Mekkah yaitu Tari Saman yang dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara.
Panitia MTQ ke-31 Andi Kurniawan, S.IP Selaku Ketua Koordinator Bidang Pameran Dan Kesenian, mengatakan bahwa ide akan menghadirkan tari saman ini karena Ia sebelumnya pernah melihat langsung tarian ini.
“Tarian ini cocok sekali jika dihadirkan saat penutupan MTQ ke-31 di Nanga Tayap. Tari Saman adalah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting,” ujarnya, Kamis (01/08/2024) kepada awak media.
Syair dalam tarian Saman lanjut Andi, menggunakan bahasa Gayo. Umumnya tarian ini biasa ditampilkan juga untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
“Oleh karena itu, kami panitia MTQ ke-31 di Kecamatan Nanga Tayap mengajak seluruh masyarakat khusus masyarakat Nanga Tayap untuk beramai-ramai hadir dalam penutupan MTQ ke-31, yang akan ditutup pada Jum’at 2 Agustus di lapangan Bola Nanga Tayap ba’da sholat Isya’,” pungkasnya.**
Jakarta:KM – Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S. STP.,M.Si menghadiri rapat pembahasan penyelesaian segmen batas antara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Lamandau, Kalimantan Tengah.
Rapat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Pada kesempatan itu, Sekda Ketapang menyampaikan, dalam penyelesaian segmen batas antara Ketapang dengan Sukamara dan Lamandau, Pemerintah Kabupaten Ketapang senantiasa mematuhi, menghormati dan konsisten dengan Keputusan Mendagri Nomor 185.5-472 1989.
Keputusan itu tentang Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
Menurut Alex, Hal ini didasari dengan adanya Kesepakatan antara Gubernur KDH TK I Kalimantan Barat dengan Gubernur KDH TK I Kalimantan Tengah, yang masing-masing ditandatangani oleh Sekwilda masing-masing daerah.
“Dan kesepakatan tersebut tentunya pasti sudah melewati proses-proses sebelumnya yang tidak mudah dan panjang. Karena itu sudah sepantasnya kita hormati,” kata Alex.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga sependapat dengan Peta Kerja Hasil Kajian Tim PBD Pusat yang disampaikan melalui Berita Acara Nomor 26/BAD II/III/2020.
Sebab, sambung dia, Peta Kerja tersebut sudah betul-betul menggambarkan penarikan garis batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmendagri No 185.5 – 472 Tahun 1989 pada Pasal 1 butir a, b dan c.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, khususnya di wilayah batas antar daerah, Ketapang selalu mempedomani Kepmendagri.
Kemudian, tidak ada yang melampaui garis batas sebagaimana yang tersirat dalam Peta Kerja, seperti pemberian perijinan atau HGU Perusahaan, sertifikat hak milik masyarakat dan Penetapan Peraturan Bupati terkait Batas Desa.
Selain itu, dia turut mengungkapkan mengenai dinamika yang ada di lapangan agar tidak dikaitkan dalam masalah batas. Ia mengakui soal belum optimalnya pelayanan publik terhadap warga Ketapang yang tinggal di perbatasan Kalbar-Kalteng.
“Pelayanan kepada publik memang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena Kabupaten Ketapang sangat luas, bukan dalam arti menelantarkan,” ungkapnya.
Terkait segmen batas Kalbar-Kalteng, dirinya selaku Sekda dan Tim PBD Kabupaten Ketapang sebetulnya sudah pernah melakukan peninjauan ke lapangan, melihat langsung keadaan masyarakat di wilayah desa yang berbatasan.
Bahkan, sekaligus langsung memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya.
Untuk itu, dia mengapresiasi pelaksanaan rapat yang telah difasilitasi pihak Kemendagri, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian batas antara Kalbar – Kalteng yang ada di Ketapang.
“Jika dalam penentuan titik batas masih belum ditemukan kata sepakat, dan jika dari Kemendagri ada usul atau saran, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang siap untuk mempertimbangkan,” tuturnya.
Mantan Kepala BPKAD ini menambahkan, dalam rapat segmen batas Kalbar-Kalteng, Pemerintah Kabupaten Ketapang setuju dan siap untuk menanda tangani BA Kesepakatan. Hanya saja Sukamara belum siap untuk menanda tangani BA karena masih menginginkan pertimbangan lebih lanjut.**
KM:Ketapang (Nanga Tayap) – Ditandai dengan penekanan tombol sirine dan tabuh beduk, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tahun 2024 tingkat Kabupaten Ketapang di Kecamatan Nanga Tayap secara resmi dibuka, pembukaan ini digelar di Halaman Sepakbola Kecamatan Nanga Tayap, pada Selasa (30/7/2024) malam.
MTQ ke-31 ini dibuka langsung Wakil Bupati Ketapang Farhan, dihadiri oleh Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, Forkopimda Ketapang, para Kepala OPD, Instansi Vertikal, Ketua dan Pengurus LPTQ Ketapang, Camat, Kepala Desa dan lainnya. Acara pembukaan yang sangat meriah disambut antusias masyarakat.
“Pelaksanaan Musabaqah Talawatil Qur’an tingkat Kabupaten Ketapang mulai tahun 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wabup membacakan sambutan Bupati Ketapang.
Kalau dulu, lanjutnya, setiap Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Kabupaten selalu dilaksanakan di Kabupaten Ketapang.
“Tapi mulai tahun ini kami sepakat berpindah atau bergilir ke setiap Kecamatan. Semoga syi’ar lantunan merdu ayat-ayat Al-Qur’an menjadi inspirasi dan motivasi tidak hanya di kota tetapi juga menyebar ke seluruh kecamatan,” ucapnya.
Wabup juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Nanga Tayap yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah.
“Artinya tahun pertama, kebijakan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang berserta dengan LPTQ Ketapang, Kecamatan Nanga Tayaplah yang siap sebagai tuan rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menilai kegiatan pelaksanaan MTQ yang digelar di Kecamatan Nanga Tayap ini sangat sukses.
“Rasanya pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Nanga Tayap ini seperti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Nanga Tayap Sabran, yang juga Ketua Panitia menyebut rangkaian kegiatan MTQ ke-31 dimulai dengan Pawai Ta’aruf, Pelantikan Dewan Hakim, peninjauan Bazar UMKM di lokasi mimbar utama MTQ dan Pembukaan MTQ ke 31.
Ada delapan cabang yang dilaksanakan pada MTQ ini dan tujuh venue yang akan digunakan Kontingen. Adapun kontingen terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah peserta 512 orang termasuk pendamping dan official,” jelasnya.
Selain itu, Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama LPTQ Ketapang dan para donatur yang telah memberikan bantuan untuk suksesnya pelaksanaan MTQ ke 31 di Kecamatan Nanga Tayap tahun 2024.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Ketapang ini. Semoga amal baik Bapak/ Ibu diberi ganjaran berlipat ganda oleh Allah SWT,” ucapannya.
Selanjutnya sebelum kegiatan ini berakhir, panitia juga menampil Tarian Kolosal berjudul “Naungan Sangiang” yang menambah suasana malam pembukaan MTQ ke-31 di Kecamatan Nanga Tayap semakin meriah.
Adapun cabang lomba MTQ ke 31 di Kecamatan Nanga Tayap terdiri dari 7 cabang yaitu : Cabang Seni Baca Al-Qur’an, Cabang Qira’at Al-Qur’an, Cabang Hafalan Al-Qur’an, Cabang Musabaqah Hadits Nabi, Cabang Fahm Al-Qur’an, Cabang Syarh Al-Qur’an dan Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur’an.**
KM:Ketapang – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, S. Sos.,M.Si menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya kerahmatullah wakil presiden ke 9 Republik Indonesia Dr. H.Hamzah Haz pada Rabu, 24 Juli 2024 di kediamannya di Matraman, Jakarta Timur.
“Saya atas nama pribadi, keluarga dan atas nama DPRD Kabupaten Ketapang turut berduka atas berpulangnya kerahmatullah DR. KH. Hamzah Haz, sebagai ungkapan belasungkawa, marilah kita bertafakur sejenak untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Golkar dan Ketua DPD MABM Ketapang itu merasa kehilangan tokoh besar nasional asal Ketapang, Kalimantan Barat, yang juga merupakan Wakil Presiden ke 9 Republik Indonesia.
Pada tanggal 7 November 2022 tahun yang lalu, almarhum Hamzah Haz Wakil Presiden Ke 9 RI sempat melakukan kunjungan kerja ke Ketapang.
Kedatanganya disambut oleh Bupati Ketapang yang diwakili Sekretaris Daerah, Alexander Wilyo,Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, para Forkopimda, para Kepala OPD di Bandar Rahadi Oesman.**
Pasiter Kodim 1203/Ktp Kapten Inf Andri fitri membuka secara resmi Jumpara III Saka Wira Kartika Kodim 1203/Ktp Tahun 2024, di halaman apel Makodim 1203/Ketapang. Jum’at, (19/7/2024).
Jumpara III Tahun 2024 ini dilaksanakan dari tanggal 19 s/d 21 Juli 2024, upacara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada perwakilan peserta Jumpara III Saka Wirakartika Kodim 1203/Ktp,Tahun 2024.
Dalam sambutanya Pasiter menyampaikan Jumpara merupakan wahana untuk merefleksikan pengalaman berharga dalam setiap kegiatan Pramuka yang didalamnya terdapat semangat kebersamaan, kegigihan dalam menghadapi tantangan, dan kebersihan hati dalam melayani masyarakat dan bangsa,” ungkapnya.
Melalui Jumpara, kita belajar lebih menghargai setiap momen, baik itu saat kita mengikuti kemah, kegiatan bakti sosial, atau pelatihan keterampilan,”harapnya.
Setiap catatan yang kita tulis menjadi bukti nyata dari komitmen kita terhadap Pramuka, serta bentuk tanggung jawab kita terhadap nilai-nilai kepramukaan yang telah ditanamkan dalam diri kita,”ujarnya.
Mengakhiri sambutanya Kapten Inf Andri fitri mengajak senantiasa menjaga dan memelihara semangat Pramuka dalam setiap langkah kita, Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkarya dalam wadah Gerakan Pramuka, Salam Pramuka, tutupnya.
Tampak hadir dalam Upacara, Pasiter Kodim 1203/Ktp, Ketua Kwarcab Ketapang, Kejari, Dinas Pendidikan, Basarnas, Bea Cukai Forkopimcam Delta Pawan, Danki-3 Yonmek 643/WNS, DKC ketapang, perwakilan Bank Kalbar, Para Pembina Dan Peserta Jumpara III Tahun 2024.**
KM:Ketapang – Mahasiswa Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang) Abdullah Kani Saragih mengatakan, penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit virus yang sangat menular ternak khususnya pada sapi, kerbau, domba dan kambing.
Menurut Kani, penyakit ini menyebabkan demam diikuti dengan munculnya lepuh terutama di mulut dan kaki. PMK umumnya tidak mematikan namun dapat menyebabkan kerugian produksi yang serius.
Kani menambahkan, pada awalnya terdeteksi 3 ekor sapi di Desa Mekar Sari dan 4 ekor sapi di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong yang menunjukkan gejala PMK.
“Penyakit ini telah mendapatkan penanganan yang tepat serta menunjukkan tingkat kesembuhan,” kata Kani, saat mengadakan penyuluhan PMK pada hewan ternak di Kelurahan Mulia Kerta, Benua Kayong, Jum’at (19/7/2024).
Kani mengatakan, dirinya menemukan juga gejala yang sama pada hewan ternak yang ada di Kawasan Desa Negeri Baru dan Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Dan hal ini menurutnya memerlukan penanganan yang serius.
Menurut Kani, berdasarkan kasus tersebut, diperlukan sosialisasi, informasi, serta penyuluhan mengenai PMK kepada seluruh masyarakat, terutama kepada peternak di kawasan Kelurahan Mulia Kerta.
“Hampir 50% warga di daerah ini memiliki hewan peliharaan sapi dan kambing,” ucap pria yang berdomisili di Jalan Pematang Putar, Mulia Kerta, Benua Kayong.
Kani menjelaskan, tujuan mengadakan penyuluhan PMK adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya virus PMK, kemudian cara mencegah dan mengatasinya atau mengobati ternak yang sudah terpapar PMK.
“Dengan begitu diharapkan agar peternak dapat menjaga kesehatan dan keselamatan ternaknya sehingga dapat menghindari kerugian usaha yang lebih besar,’ ujar mahasiswa yang sedang menyelesaikan S1 nya di Unikama.
Kani menuturkan, pencegahan PMK dapat dilakukan dengan cara memelihara kebersihan kendang (sanitasi), vaksinasi, pemberian obat tradisional agar hewan lebih kuat, melakukan karantina.
“Pengobatan hewan yang terkena virus PMK dapat dilakukan dengan cara pemberian vitamin dan antibiotik. Peternak harus teliti dalam membeli hewan ternak agar terputusnya mata rantai PMK,” kata Kani, mengakhiri.**
KM:Jakarta, 17 Juli 2024 — Delapan penyuluh dan penghulu dari Kalimantan Barat berhasil lolos seleksi nasional untuk mengikuti program Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024. Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dari tanggal 15 hingga 19 Juli 2024. Mereka adalah:
Agus Kurniawan, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Sandai Kemenag Kabupaten Ketapang
Marsudi, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Singkawang Selatan Kemenag Singkawang
Munadi Najih, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Teluk Batang Kemenag Kayong Utara
Faisol, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Belimbing Kemenag Melawi
Dinna Rahmi, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Singkawang Utara Kemenag Singkawang
Febriyani, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ngabang Kemenag Landak
Juliar Herlina, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Pinoh Selatan Kemenag Melawi
Sri Sartika, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Tayan Hilir Kemenag Sanggau
SPARK adalah program intensif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan penyuluh agama dan penghulu dalam menangani konflik sosial. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, mediasi, negosiasi, serta teknik fasilitasi dan manajemen konflik. Program ini akan diikuti oleh 40 peserta dari seluruh Kalimantan, termasuk delapan peserta dari Kalimantan Barat.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais) Kemenag, Adib, menyatakan bahwa keterlibatan penyuluh dan penghulu sebagai aktor resolusi konflik merupakan langkah penting dalam mencegah konflik sosial yang berdimensi keagamaan. “Penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan membutuhkan keberanian dan kecintaan pada perdamaian. SPARK dirancang untuk mempertajam kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam membuat keputusan ketika menghadapi atau mencegah konflik,” ujar Adib.
Adib menambahkan bahwa sertifikat dari kursus daring terbuka untuk umum (MOOC) di bidang deteksi dini, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, menjadi prasyarat bagi para penyuluh dan penghulu yang ingin mengikuti pelatihan SPARK.
Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Dedi Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa SPARK 2024 membuka enam angkatan yang dibagi dalam enam zona wilayah, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya merekrut satu angkatan. “Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah penyuluh dan penghulu yang terampil dalam resolusi konflik,” ungkap Dedi.
Dedi berharap SPARK 2024 dapat menghasilkan penyuluh dan penghulu yang tidak hanya berani dan mencintai perdamaian, tetapi juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif.
“Suasana di daerah menjelang Pilkada pada November nanti semakin hangat. Kita segera mendorong upaya pencegahan konflik dengan merekatkan kembali barisan. Kita telah memiliki instrumen penting pencegahan konflik, yaitu KMA No. 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag pusat sampai daerah harus menjalankannya,” ujar Adib dalam kegiatan SPARK 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dengan pelatihan yang komprehensif ini, para penyuluh dan penghulu dari Kalimantan Barat diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penanganan konflik di daerah masing-masing, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.**
KM:Ketapang – Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyentuh angka Rp41,5 miliar. Piutang pajak tersebut merupakan akumulasi tunggakan sejak sembilan tahun terakhir.
Wajib pajak dari Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan menjadi tunggakan tertinggi yakni mencapai Rp6,3 miliar dengan 9.072 orang wajib pajak. Tak hanya kelurahan tersebut, banyak desa lainnya yang memiliki tunggakan serupa.
Melihat hal tersebut, Bapenda Ketapang meluncurkan gerakan bayar PBB-P2 secara serentak yang bakal digelar pada 1 Agustus 2024. Dengan upaya ini diharapakan seluruh tunggakan pajak dapat dilunasi.
“Dengan diluncurkannya gerakan serentak membayar PBB-P2 ini diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat,” kata Sekda Ketapang, Alexander Wilyo, saat meluncurkan gerakan serentak bayar PBB-P2 pada 1 Agustus 2024 di Kantor Bapenda Ketapang, Kamis (18/7/2024) pagi.
Sekda mengajak masyarakat khususnya jajaran aparatur negara baik dari desa hingga tingkat kabupaten untuk menjadi pelopor dan taat dalam membayar pajak tepat waktu. Menurutnya pajak adalah tiang bagi bangsa. Jika tidak ada pajak, maka tidak akan ada pembangunan.
“Saya yakin dengan pajak yang kita bayarkan pendapatan daerah akan semakin baik dan meningkat. Dengan demikian kita akan mengalokasikan untuk pembangunan bagi kemajuan Ketapang,” tambahnya.
Sekda menambahkan, pemerintah daerah akan melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD melalui pajak ini. Salah satunya pemberian penghargaan dan sanksi. Bagi yang patuh, akan diberikan reward berupa share dana bagi hasil desa atau ADD. Sementara yang tidak patuh, bisa ditunda penyalurannya sampai melunasi tunggakan pajaknya, terutama dana bagi hasil pajak bagi desa.
Selain itu, Sekda juga meminta kepada pihak terkait agar membuat terobosan dalam pelayanan pembayaran pajak. Terobosan dan inovasi ini untuk mempermudah masyarakat saat akan membayar pajak.
“Kalau masyarakat mau bayar pajak, dipermudah. Jangan dipersulit. Orang mau bayar pajak itu sudah sangat bagus. Jadi jangan dipersulit, ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab agar masyarakat mau dan tidak sulit untuk membayar pajak,” tegasnya.
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapeda Ketapang, Marselus Dedi, mengajak wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya PBB-P2, melalui outlet yang telah bekerja sama dalam pembayaran PBB.
“Sekarang membayar pajak tidak sulit. Bisa melalui Bank Kalbar, Mall Pelayanan Publik atau tempat-tempat lainnya,” katanya.
Dia menjelaskan, melalui gerakan serentak bayar PBB-P2 pada 1 Agustus 2024 mendatang, tunggakan PBB-P2 bisa ditekan.
“Ada beberapa alasan kenapa tunggakan PBB ini masih tinggi, salah satunya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kami membuat gerakan ini untuk mengajak masyarakat taat pajak,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga menyediakan hadiah kepada wajib pajak yang taat membayar pajak. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat membayar pajak.
“Kedepannya kita juga akan membuat inovasi-inovasi agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak,” pungkasnya.**
KM:Ketapang – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M. Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan di salah satu Hotel yang ada di Ketapang, Rabu (17/07/2024).
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M. Si dan dihadiri oleh para Forkopimda, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Ketapang, para Kepala OPD, serta Organisasi-organisasi Kepemudaan Kabupaten Ketapang.
Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan tahun 2025 di Kabupaten Ketapang dibukka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si.
Pada kesempatan itu Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, sangat mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.
Menurut Sholeh, kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ini lebih ditekankan untuk kepemimpinan kepemudaan, dimana sekarang ini pemuda sangat minim mendapatkan literasi-literasi, pendidikan atau pun pelatihan kepemimpinan, dan ini merupakan salah satu tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.
“Saya berharap dengan adanya rakor ini, Organisasi-organisasi Kepemudaan Kabupaten Ketapang mendapatkan masukan, pelatihan dan bimbingan teknis tentang kepemudaan.”harapnya.
Tujuan digelarnya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini dalam rangka menyusun penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas/Instansi terkait.**
KM:Kubu Raya – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Kodam XII/Tpr Tahun 2024 di Lapangan Tidayu, Makodam XII/Tpr. Dengan tema, “Kodam XII/Tanjungpura Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju”.Rabu (17/7/2024.
Upacara dihadiri Pj. Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Danlanud Supadio, Danlantamal XII/Pontianak, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Kajati Kalbar, PJU Kodam, para Komandan Satuan dan Kabalak jajaran Kodam XII/Tpr, pengurus Persit dan undangan lainnya.
Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, moment perayaan HUT satuan ini merupakan sarana evaluasi kinerja satuan selama ini. Bagaimana membenahi ke dalam dan sinergi yang terjalin selama ini dengan instansi yang lain agar ke depan satuan lebih baik lagi.
Di hari bahagia tersebut, Pangdam berharap ke depan untuk anggota agar selalu menjaga kesehatan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME, menjadi contoh dan tauladan , mempedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
“Jangan sakiti rakyat, bantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Terus jaga dan amankan serta kawal Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesannya.
Selanjutnya ia juga berpesan kepada masyarakat di wilayah Kodam XII/Tpr untuk ikut berperan aktif dalam membangun wilayahnya. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan TNI-Polri dan Pemda menjaga situasi tetap kondusif.
“Mari kita jadikan wilayah Kalbar dan Kalteng ! provinsi yang tertoleran. Mari kita saling menghargai dan menghormati, kompak, guyub dan solid. Mari kita ciptakan dan jaga suasana yang sudah baik seperti sekarang ini,” pesannya.
Usai pelaksanaan upacara, Pangdam XII/Tpr menerima surprise berupa tumpeng dan kue ulang tahun dari Pemprov. Kalbar, Polda Kalbar, Lantamal XII/Pontianak dan Lanud Supadio. (Pendam XII/Tpr)**
ktpmedia 
