Ketapang:KM – DPRD Kabupaten Ketapang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan terhadap Pidato Bupati Ketapang tentang Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang (Rabu, 13/08/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos. dan wakil – wakil ketua serta dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dalam Rapat Praipurna  tersebut beberapa anggota dewan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.

Anggota DPRD Gusmani dalam pandangan umumnya menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 yang dinilai strategis untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru mencapai 40 persen, serta mengingatkan pemerintah untuk mengatasi kendala seperti kelangkaan material dan kondisi cuaca. Selain itu, Gusmani meminta penyelesaian permasalahan lahan sawit transmigrasi seluas 27 hektare di Kecamatan Singku yang masuk dalam area PT. NOVA, serta perhatian terhadap infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kecamatan yang belum tersentuh pembangunan. Ia juga mendorong percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, anggota DPRD Polonius Polo memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Menurutnya, hal ini sangat penting demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran APBD Murni 2025 dan meminta percepatan realisasi program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Polonius menekankan efisiensi belanja agar setiap rupiah dapat memberikan manfaat maksimal, serta meminta prioritas pembangunan infrastruktur dengan pemerataan, terutama di wilayah pedalaman. Selain itu, ia mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Pendapatan Daerah, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD Marzuki dalam pembukaannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan menegaskan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kabupaten Ketapang yang lebih baik dan sejahtera.

Seluruh pandangan umum yang disampaikan anggota DPRD akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025.**