Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ketapang Tahun 2027, Senin (9/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., didampingi Wakil Ketua I DPRD Mateus Yudi, S.E., M.Si., dan Wakil Ketua III DPRD Saydianur, S.Pd., M.Pd.

Dalam agenda tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ketapang, Kevin Alexander Lerrick, membacakan dokumen penetapan Propemperda Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Berdasarkan dokumen yang dibacakan, sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditetapkan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Adapun 15 Raperda tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, pemerintahan, lingkungan hidup, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Raperda yang masuk dalam Propemperda 2027 meliputi:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029,

2. Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022–2037.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2027 – 2046.

4. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Fasilitasi dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Perlindungan Kekayaan Intelektual.

7. Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

10. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

11. APBD Tahun Anggaran 2028.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

13. Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang.

14. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

15. Penataan Jaringan Utilitas.

Penetapan Propemperda merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyusun regulasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melalui program tersebut, berbagai rancangan regulasi diharapkan dapat dibahas secara terencana dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ketapang.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan Propemperda Kabupaten Ketapang Tahun 2027 sebagai bentuk kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah.

Dengan ditetapkannya 15 Raperda tersebut, diharapkan proses pembentukan regulasi daerah ke depan dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**