Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Bupati Ketapang atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).

Rapat menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027 sekaligus ruang bagi DPRD untuk menyampaikan pandangan, masukan, pertanyaan, dan catatan terhadap arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Sejumlah hal menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, antara lain kemandirian fiskal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan infrastruktur, efektivitas belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta kualitas dan dampak program pembangunan bagi masyarakat.

Dalam pandangan fraksi-fraksi, APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga pada seberapa besar manfaat dan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan, pedalaman dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses, turut menjadi perhatian.

Fraksi-fraksi DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus memperkuat PAD melalui berbagai inovasi dan optimalisasi potensi daerah, tanpa semata-mata menambah beban masyarakat melalui pajak dan retribusi. Penguatan ekonomi daerah, UMKM, BUMD, pengelolaan aset serta optimalisasi sektor-sektor potensial menjadi bagian dari catatan dalam pembahasan RAPBD 2027.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya memastikan setiap program dan kegiatan memiliki target yang jelas, lokasi yang jelas, penerima manfaat yang jelas, serta hasil yang dapat diukur, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Seluruh catatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan bersama untuk menyempurnakan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Pemkab Ketapang berkomitmen melanjutkan proses pembahasan APBD secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan anggaran tahun 2027 dapat mendukung pembangunan Ketapang yang semakin maju, mandiri, dan berkeadilan.**