KetapangKM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan di Kantor Bupati Ketapang. Apel tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, pejabat struktural dan fungsional, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa apel gabungan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, sekaligus melakukan konsolidasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang agar tetap berjalan dalam satu irama membangun daerah.

“Banyak hal yang harus kita koordinasikan bersama. Melalui apel gabungan ini kita memastikan seluruh jajaran pemerintah tetap solid dalam menjalankan tugas, fungsi, dan amanah pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kilogram yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan bahwa gas bersubsidi tersebut merupakan hak masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha mikro dan kecil sehingga pendistribusiannya harus tepat sasaran.

Bupati meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pangkalan maupun pengecer.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan adanya praktik penjualan LPG dengan harga yang jauh di atas ketentuan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Sidak jangan berhenti. Kita harus memastikan LPG 3 kilogram benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi teladan dengan tidak menggunakan LPG bersubsidi apabila masih mampu menggunakan tabung nonsubsidi.

“Jangan sampai kita justru mengambil hak masyarakat yang memang berhak menerima subsidi,” katanya.

Selain LPG, Bupati juga menyoroti distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang sempat mengalami keterlambatan pasokan.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi langsung dengan Pertamina untuk mengetahui penyebab kelangkaan yang terjadi.

Menurut hasil koordinasi tersebut, keterlambatan distribusi disebabkan oleh terganggunya pasokan dari terminal BBM induk sehingga suplai ke SPBU di Ketapang ikut terlambat.

Meski demikian, Bupati menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap selesai begitu saja. Pemerintah daerah tetap akan terus mengawal distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Selain itu, ia juga meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual Pertalite kepada masyarakat dengan harga yang tidak wajar.

“Walaupun kewenangan pemerintah daerah terhadap BBM terbatas, kita tidak boleh menutup mata. Kita tetap harus hadir menjaga kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya yang lain, Bupati kembali mengingatkan seluruh ASN, kepala perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala desa agar menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah memiliki aturan yang jelas sehingga setiap aparatur cukup bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional.

“Kita bekerja berdasarkan sistem. Semua sudah diatur oleh undang-undang dan regulasi. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” katanya.

Menurut Bupati, pemerintah daerah bukan hanya Bupati semata, melainkan seluruh unsur pemerintahan mulai dari wakil bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat hingga kepala desa.

Karena itu, seluruh jajaran harus saling mendukung dan saling menguatkan demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik.

Secara khusus Bupati memberikan perhatian kepada para kepala desa dan camat agar benar-benar memahami serta menjalankan kewenangan yang dimiliki.

Ia mengingatkan agar setiap kepala desa memahami aturan mengenai pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, hingga berbagai regulasi lainnya sebagai pedoman dalam bekerja.

Sementara kepada para camat, Bupati meminta agar mampu menjadi pembina sekaligus motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kepala desa dan camat adalah ujung tombak pemerintah. Jalankan kewenangan dengan baik dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah daerah,” pesannya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong sebagai kekuatan sosial bangsa.

Menurutnya, gotong royong tidak hanya diterapkan dalam pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, keagamaan, hingga menjaga kebersihan lingkungan.

Ia berharap kepala desa mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan hingga perusahaan yang berada di wilayahnya untuk bersama-sama membangun desa.

“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat,” ujar Bupati.

Bangun Ketapang dengan Semangat Kebersamaan

Bupati juga mengajak seluruh aparatur untuk meninggalkan perbedaan politik dan fokus bekerja membangun daerah.

Ia menegaskan bahwa setelah pelaksanaan Pilkada, seluruh unsur pemerintahan harus bersatu dalam satu barisan demi kepentingan masyarakat.

“Tidak ada lagi sekat-sekat politik. Yang ada sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Ketapang menjadi lebih maju,” katanya.

Menurutnya, soliditas menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap aparatur harus memiliki rasa saling memiliki dan saling menjaga sebagai satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Infrastruktur dan Konektivitas Terus Ditingkatkan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah perkembangan pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya adalah peningkatan konektivitas transportasi udara yang kini telah menghadirkan penerbangan langsung Ketapang–Jakarta, serta pembukaan rute baru Ketapang–Yogyakarta yang mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Menurut Bupati, hadirnya rute penerbangan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui berbagai koordinasi dengan pihak maskapai dan pemerintah pusat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga terus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat setiap perkembangan pembangunan secara objektif serta memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah.

Menutup arahannya, Bupati mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas, bekerja dengan tulus, serta menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang ASN bukan diukur dari kepentingan pribadi, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat luas.

“Kita adalah pelayan masyarakat. Jabatan adalah amanah. Gunakan kesempatan ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang,” tutup Bupati.

Melalui apel gabungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong percepatan pembangunan menuju Ketapang Maju dan Mandiri.**