JAKARTA:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH, memimpin langsung kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna memperjuangkan optimalisasi potensi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pada Selasa (23/06/2026), Wakil Bupati didampingi Dinas terkait. Pada pagi hari, rombongan diterima oleh Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si. Selanjutnya pada siang hari, rombongan melaksanakan audiensi dengan Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, S.SiT., M.T.

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Jamhuri menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari pemanfaatan aset pelabuhan, pengelolaan alur sungai, hingga penguatan pengawasan angkutan komoditas perkebunan dan pertambangan.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah alih fungsi Pelabuhan Penyebrangan menjadi pelabuhan umum atau terminal khusus agar dapat dimanfaatkan investor sebagai jalur logistik. Selain menghidupkan aset daerah, langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemkab Ketapang juga mendorong adanya kejelasan regulasi pengelolaan alur sungai yang selama ini mengalami pendangkalan. Dengan dukungan regulasi dan investasi pengerukan, potensi pendapatan dari aktivitas logistik sungai diperkirakan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

Selain itu, Wabup Jamhuri mengangkat isu tingginya mobilitas distribusi komoditas unggulan yang berdampak pada kebutuhan pemeliharaan dan penguatan infrastruktur jalan daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang menjajaki peluang regulasi yang memungkinkan adanya kontribusi dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sementara itu, Bapenda Kabupaten Ketapang turut mengusulkan penguatan sinergi data dengan otoritas pelabuhan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Wakil Bupati Jamhuri Amir menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan membuka peluang pemanfaatan potensi daerah secara maksimal demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.

Rangkaian kunjungan kerja ini dilanjutkan pada Rabu (24/6) dengan agenda audiensi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri guna membahas berbagai potensi daerah dan dukungan kebijakan pusat terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Ketapang.**