Ketapang:KM – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Deddy Shopiardi, S.STP., Menghadiri Rapat Kerja Daerah Pengurus Daerah PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) di Kalimantan Barat Tahun 2025. Pada Hari Rabu (16/04/2025) bertempat disalah satu Hotel di Kota Pontianak.

Rangkaian Kegiatan Rapat Kerja Daerah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, membahas isu strategis, tantangan dan regulasi pengelolaan air minum di Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP.,M.Si , Dewan Pengawas dan Direktur PDAM kabupaten/kota se- Kalimantan Barat berserta Sekretaris Daerah perwakilan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat hadir dalam agenda Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Se-Kalimantan Barat Tahun 2025.

Dalam sambutanya, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus mengatakan bahwa upaya pengelolaan sumber daya air minum harus lebih efektif dan berkelanjutan untuk masyarakat Kalimantan Barat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saya mengapresiasi dilaksanakannya acara ini, semoga moment yang berbahagia ini dapat lebih mempererat tali silaturrahmi serta menghasilkan rumusan strategis sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan Sumber Daya Air Minum sehingga lebih efektif dan berdaya guna, yang bermuara pada pelayanan air minum yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Wagub Kalbar Krisantus.

Dikatakannya, air adalah elemen penting yang dibutuhkan di dalam sepanjang kehidupan sehingga air bersih menjadi penunjang utama untuk manusia agar dapat hidup dengan layak.

Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya air, tidak terkecuali Kalimantan Barat. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya daerah resapan yang dapat menyerap air di Kalimantan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang harus dilakukan secara holistik dan berimbang, sehingga masyarakat mendapatkan air bersih dengan layak.

Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan yakni Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan air bersih.

“Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air, cuma air harus dikendalikan karena tidak bisa terlalu banyak dan tidak bisa terlalu sedikit. Dulu PDAM itu Perusahaan Air Mandi jadi berkat kemajuan teknologi berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum dan harapan saya kedepan betul – betul bisa diminum. Saya percaya, jika kita mampu membangun sistem pengelolaan air minum yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif, maka kita tidak hanya menjaga sumber daya alam yang kita miliki, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

Dia juga menyebutkan kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun PAM regional tanpa APBD, Selain membahas kerjasama untuk membeli kapal keruk untuk Sungai Kapuas akan tanpa menggunakan APBD, serta membuka rapat kerja daerah PD Perpamsi Kalbar tahun 2025.

“Saya harapkan kepada Bupati/Walikota selaku KPM (Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal) untuk dapat melakukan restrukturisasi internal BUMD Air Minum dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk menciptakan kondisi internal BUMD yang lebih sehat dan profesional, guna meningkatkan kinerja dan atau meningkatkan nilai BUMD, serta turut menunjang pembangunan daerah,” pungkasnya.**