Ketapang Media

Dukung Swasembada Pangan, 𝑲𝒆𝒕𝒖𝒂 𝑫𝑷𝑹𝑫 𝑲𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂𝒏𝒈, 𝑨𝒄𝒉𝒎𝒂𝒅 𝑺𝒉𝒐𝒍𝒆𝒉, 𝑺.𝑻., 𝑴.𝑺𝒐𝒔 Ikut Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar

ktpmedia Jan 21, 2025 0 Komentar

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., turut serta dalam kegiatan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar yang dilaksanakan di Desa Mayak, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mencapai Swasembada Pangan 2025 yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan penanaman jagung serentak yang dilaksanakan di lahan perkebunan ini merupakan hasil kerjasama antara Polres Ketapang dan PT. Sinar Karya Mandiri. Lahan yang digunakan untuk penanaman jagung seluas 1 juta hektar ini juga diikuti oleh berbagai instansi dan elemen masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hadiri dalam kegiatan tersebut, Bupati Ketapang yang diwakili oleh Asisten II, Samsul Islami, Karorena Polda Kalbar, Kombes Pol Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M, Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi S.I.K. MH , Dandim Ketapang, diwakili oleh Danramil Kota, Lettu Czi Dorri Shodikin , Danlanal Ketapang, diwakili oleh Dandenpomal, Kapten Laut (PM) Joko Wiranto, Kadistanakbun, Sikat . G, Kadis Ketahanan Pangan, Andi Manalu, Sp.i, M.Sos.,Direktur PT. Sinar Karya Mandiri, Kunardi, GM PT. Sinar Karya Mandiri, Haerul Anwar ,Camat Muara Pawan, Kacab Bulog Ketapang,serta Tamu Undangan Lainnya

Acara dimulai dengan kegiatan Zoom Meeting yang dihadiri oleh seluruh peserta penanaman jagung serentak di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman jagung yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Kemudian, dilanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis yang dilakukan oleh para pejabat yang hadir. Dalam kegiatan ini, mereka bersama-sama menanam bibit jagung di lahan yang telah disiapkan. Kegiatan penanaman ini tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah pusat dan Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Irwasum Mabes Polri menyampaikan sambutan melalui video konferensi. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan penanaman jagung ini. “Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik pejabat negara maupun daerah, yang telah mendukung kegiatan ini. Penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Irwasum Mabes Polri.

Lebih lanjut, Irwasum Mabes Polri menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini juga bertujuan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Di beberapa daerah di Indonesia, penanaman jagung sudah dilaksanakan dan beberapa tempat bahkan sudah melaksanakan panen raya. Kami berharap, melalui penanaman jagung serentak ini, ketahanan pangan Indonesia dapat semakin terwujud,” lanjutnya.

Dalam itu Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk dukungan nyata dalam upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia.

“Peningkatan produksi pangan melalui penanaman jagung serentak ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesejahteraan petani kita, khususnya di Kabupaten Ketapang. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ujar Achmad Sholeh.

Dengan dilaksanakannya penanaman jagung serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, serta memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan Indonesia pada tahun 2025.**

Pj Sekda Buaka Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

ktpmedia Jan 21, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Deddy Shopiardi, S.STP.,membuka secara resmi Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang 2025, Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 di Lapangan Mini Soccer Nusantara Kalinilam Ketapang,Senin (20/1/2025).

Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana pelepas stres bagi para pekerja kantoran.

Mini Soccer adalah olahraga yang fleksibel dan menarik. Dengan lapangan dan durasi pertandingan yang lebih kecil dari sepak bola reguler, olahraga ini cocok untuk melepas lelah di sela-sela rutinitas kerja.

Olahraga seperti Mini Soccer dapat meningkatkan energi, stamina, dan suasana hati, sehingga berdampak positif pada produktivitas kerja.

Stres akibat pekerjaan dapat dikelola dengan aktivitas fisik. Olahraga ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan menciptakan keseimbangan hidup yang lebih baik.

Turnamen Sepak Bola Mini (Mini Soccer) Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang 2025 ini berlangsung dari 20 hingga 24 Januari 2025.

Sebanyak 16 Tim dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditambah 1 Tim dari Bank Kalbar mengambil tempat pada turnamen yang diselenggarakan tersebut.

Acari ini di hadiri Jajaran Forkopimda Ketapang, Para Staf Akhli bupati, ara Asisten dan para Kepala OPD, dan undangan lainnya.**

Bupati Pimpin Apel Gabungan ASN Dilingkungan Pemkab Ketapang

ktpmedia Jan 20, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M. Sos.,berharap ASN di masa transisi ini agar memberikan pelayanan secara baik dan profesional kepada masyarakat, tetap responsip terhadap permasalahan yang terjadi.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat menjadi Pembina pada Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, pada Senin (20/01/2025) bertempat di Halaman Kantor Bupati Ketapang.

“Jangan sampai masa transisi ini menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja, justru dimasa inilah kita dituntut untuk tetap konsisten bahkan lebih giat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN” pinta bupati.

Setiap perubahan dimasa pemerintahan pasti membawa kebijakan baru, oleh sebab itu ASN harus siap mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, pastikan setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari pemerintah mendapat respon yang cepat dan solusi yang tepat.

“Saya ingatkan kepada ASN, pencapaian tertinggi bukanlah sekedar penilaian kinerja yang datang dari atasan saja, tetapi datang dari masyarakat secara langsung, berupa meningkatnya kekuasaan dan kepercayaan masyarakat kepada kita pemerintah kabupaten ketapang” Ucap Bupati.

Bupati menegaskan kepada semua kepala OPD membina dan mengevaluasi kedisiplinan ASN dalam instansinya masing-masing, Agar seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dipercepat, jika ada kendala segera koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapat solusi terbaik dan dapat didorong percepatanya.

“Gunakan media sosial dengan baik untuk menginformasikan program-program pemerintah kepada masyarakat, serta respon terhadap keluhan-keluhan masyarakat” tutup Bupati mengakhiri sambutannya.

Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang dan kepada OPD/Instansi terkait pelayanan publik.

Hadir dalam apel tersebut para Staf Ahli Bupati, Pj. Sekda Ketapang, Dedy Sophiardi, S.STP., para Asisten Setda Ketapang, para Kepala/Badan OPD, para Camat, Lurah, dan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.**

Komisi III DPRD Ketapang Studi Banding ke RSUD dr. Rubini Mempawah

ktpmedia Jan 19, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Terkait peningkatan layanan kesehatan dan pengembangan rumah sakit, khususnya untuk pengembangan rumah sakit di Ketapang, Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang melakukan studi banding ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah, Jumat 17 Januari 2025.

Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Rion Sardi, didampingi sekretaris M Fuadi beserta anggota komisi III lainya. Mereka disambut hangat oleh Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah, David VP Sianipar.

Dalam kesempatan itu, RIon Sardi mengatakan, kalau kunjungan pihaknya bertujuan untuk mendapatkan referensi mengenai sistem yang baik dan benar dalam tata kelola dari rumah sakit yang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada awal tahun 2024 lalu itu.

“Dipilihnya RSUD dr. Rubini Mempawah ini sebagai tujuan studi banding kami karena rumah sakit ini sama-sama memiliki tipe C dengan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Jadi kami ingin mendapat gambaran tentang tata kelola rumah sakit yang baik,” ucap Rion Sardi.

Menurut Rion, banyak hal yang didapat dari kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah tersebut. Diantaranya terkait pengelolaan manajemen SDM RSUD dan pengelolaan manajemen keuangan, baik APBD maupun BLUD.

“Kami melihat sistem tata kelolanya sangat baik, sistem kebersihan juga dikelola oleh pihak ketiga. Jadi pihak rumah sakit tidak khawatir lagi tentang masalah kebersihan karena ada perusahaan khusus yang mengelolanya,” ungkap Rion Sardi.

“Sistem rumah sakit ini juga sangat luar biasa, mulai dari struktur manajemennya semua tersusun rapi, dan pada saat jam kerja semua pegawai standby di pada posisi masing-masing untuk melayani masyarakat. Ini akan kita contoh untuk di Ketapang,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD dr. Rubini Mempawah yang telah berkenan berbagi informasi mengenai tata kelola rumah sakit.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berbagi ilmu kepada kami. Semoga bisa kita terapkan di rumah sakit dr. Agoesdjam Ketapang sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah, David VP Sianipar mengatakan, kalau pihaknya merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Anggota Komisi III DPRD Ketapang, pihaknya selalu siap jika diminta untuk memberikan referensi terkait tata kelola pelayanan rumah sakit.

“Kami merasa sangat terhormat dikunjungi oleh Komisi III DPRD Ketapang, kami selalu siap untuk berdiskusi dan berbagi informasi,” tutupnya.**

TERKAIT DANA TALANGAN PLASMA PERKEBUNAN,DPRD KETAPANG BERKOORDINASI DENGAN DISBUN KALBAR

ktpmedia Jan 17, 2025 0 Komentar

Pontianak:KM – Setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah kebun plasma yang masih menggunakan dana talangan, hari ini, Jumat 17 Januari 2025, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, bersama Komisi II DPRD Ketapang melanjutkan upaya koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.

Rombongan DPRD Ketapang yang terdiri dari Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, serta anggota Komisi II lainnya, disambut oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si, bersama staf. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Perkebunan dan Peternakan di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam koordinasi kali ini, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, dengan fokus utama pada permasalahan kebun plasma yang masih menggunakan dana talangan. DPRD Ketapang berharap adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak provinsi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Pasalnya, dana talangan yang digunakan oleh petani dalam mengelola kebun plasma mempengaruhi kemandirian ekonomi mereka dan juga keberlanjutan operasional kebun tersebut.

Selain masalah kebun plasma, dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai isu terkait sektor perkebunan dan peternakan lainnya. Beberapa isu yang mendapat perhatian, antara lain:

1. Pendampingan terhadap Petani: Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada petani plasma agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola kebunnya.
2. Program Pemerintah Provinsi: Koordinasi terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan di wilayah Kalimantan Barat.
3. Kendala Infrastruktur: Pembahasan mengenai masalah infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor perkebunan, seperti akses jalan yang belum memadai dan kurangnya sarana transportasi untuk hasil perkebunan.
4. Sosialisasi Kebijakan Baru:
   Penyampaian kebijakan baru dari pemerintah provinsi terkait dengan sektor perkebunan dan peternakan yang mungkin berdampak pada kebun plasma dan sektor pertanian di Ketapang.

Salah satu topik penting yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang adalah terbatasnya jumlah tenaga ahli dan staf teknis yang tersedia untuk mendukung program-program perkebunan di daerah tersebut.

Menurut Heronimus Hero, kekurangan SDM ini berpengaruh langsung pada efektivitas pendampingan dan pengawasan terhadap petani plasma serta program-program lainnya di sektor perkebunan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, kemampuan dinas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada petani menjadi terhambat, sehingga berdampak pada pengelolaan kebun plasma yang kurang optimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, menyatakan bahwa peningkatan SDM di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang merupakan hal yang sangat mendesak. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan perhatian lebih dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, baik melalui pelatihan, perekrutan tenaga ahli, maupun alokasi anggaran untuk mendukung pembinaan petugas di lapangan.**

INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN KETAPANG FOKUS UTAMA PERTEMUAN KOMISI IV DENGAN DINAS PU KALBAR

ktpmedia Jan 17, 2025 0 Komentar

PONTIANAK:KM – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang kembali menjadi perhatian utama dalam pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Jum’at (17/1/2025. Pertemuan koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi yang direncanakan untuk wilayah Kabupaten Ketapang.

Dalam pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Riyan Heryanto, dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, serta anggota Komisi IV lainnya.

Riyan Heryanto, selaku Ketua Komisi IV, mengungkapkan bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. “Kami mengharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang, mengingat banyaknya ruas jalan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Riyan.

Keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang juga menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini. Banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah dan tidak terawat, menyebabkan kesulitan bagi warga setempat serta berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi.

“Masyarakat sering mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, terutama pada beberapa ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan ke pusat kota. Kerusakan jalan ini memperburuk kondisi perekonomian dan meningkatkan biaya transportasi,” tambah Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah.

Anggota DPRD lainnya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan utama di Kabupaten Ketapang.

“Kami sangat berharap agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan ini dapat berjalan lancar dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang akan merasakan langsung manfaatnya,” ujar Nasdiansyah.

Pada kesempatan tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas, menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Ketapang. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ketapang menjadi prioritas dalam program kerja mereka. Mereka juga berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memastikan program pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan harapan.**

Penyerahan Keputusan DPRD tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Ketapang hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak serta Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih Tahun 2024,

ktpmedia Jan 17, 2025 0 Komentar

Pontianak:KM – Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Ketapang, Marwiyah, SE, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang, Syarif Mahadi , Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Ketapang, Rio Marisa menyerahkan keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Ketapang hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 serta Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih Tahun 2024, kepada Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Ahmad Salafudin, di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/01/2025).

Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari proses administrasi terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih untuk periode 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Marwiyah menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan berisi keputusan DPRD yang sah mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang saat ini menjabat serta pengumuman pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024.

“Setelah melalui proses yang panjang, hari ini kami menyerahkan keputusan DPRD yang sah kepada Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, berkas ini akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari prosedur administrasi untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang baru,” kata Marwiyah.

Sementara itu, Ahmad Salafudin selaku perwakilan dari Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menuntaskan proses administrasi ini. Menurutnya, dokumen yang diserahkan akan segera diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses lebih lanjut.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah menyelesaikan tahapan administrasi ini. Kami akan segera meneruskan berkas ini ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan prosedur yang ada,” ujar Ahmad.

Dengan selesainya penyerahan keputusan tersebut, diharapkan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih dapat segera terlaksana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Staf Khusus Kementan Kunjungi Distanakbun Ketapang

ktpmedia Jan 16, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Staf Khusus Kementerian Pertanian (Kementan), Mujiborrahman, mengunjungi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang, Selasa (14/01/25).

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, M. Saupi, serta Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Damianus Yordan.

Kunjungan ini difokuskan pada diskusi terkait berbagai permasalahan dan peluang pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Ketapang.

Kepala Distanakbun, Ir. Sikat Gudag, menyampaikan sejumlah tantangan utama yang dihadapi, mulai dari minimnya sarana dan prasarana pertanian hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan.

Sikat Gudag menekankan pentingnya langkah konkret untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu usulan utamanya adalah penambahan lahan pertanian baru yang dilengkapi dengan alat-alat pertanian modern.

Ia juga mendesak Perusahaan Umum Bulog agar memberikan kepastian harga beli gabah dari petani. “Kepastian harga beli akan memotivasi petani untuk terus menanam padi,” tegasnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Staf Khusus Kementan, Mujiborrahman berkomitmen untuk menyampaikan semua permasalahan yang ada kepada Kementerian Pertanian. Ia juga mengapresiasi peran Organisasi Tani Merdeka Indonesia dan meminta organisasi ini lebih aktif mendampingi para petani.

“Jika ada kebutuhan yang mendesak, kami sarankan untuk segera mengajukan usulan melalui dinas terkait agar dapat diteruskan ke kementerian,” ujar Mujiborrahman.

“Dan, melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan organisasi pendukung, diharapkan target swasembada pangan nasional dapat tercapai. Kabupaten Ketapang pun diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan strategis di Kalimantan Barat,” tutupnya.**

RAPAT PERSIAPAN LOUNCHING PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN KETAPANG

ktpmedia Jan 16, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si memimpin Rapat Lounching Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ketapang, pada Kamis (16/01/2025) di Ruang Rapat Bupati Ketapang.

Rapat ini membahas terkait persiapan program makan bergizi di Kabupaten Ketapang yang rencana akan di Lounching secara serentak tanggal 3 Februari tahun 2025.

Program makan bergizi gratis adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya.

Program ini merupakan bagian dari pelayanan IFSR (Indonesia Food Security Review) dan bekerja sama dengan pihak United Nation World Food Programme dan menjadi bagian dari School Meals Coalition yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, kurang gizi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan generasi muda.

Asisten menyimpulkan dari rapat tersebut bahwa program prioritas nasional dari pusat ini harus didukung oleh semua pihak baik stakeholder dan pemerintah daerah.

“Kemudian semua pihak harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyukseskan program ini terutama dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (PPG) harus proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait terutama pada kesiapan tahap awal ini,” ujarnya.

Selain itu, Asisten menjelaskan bahwa di Kabupaten Ketapang program makan bergizi ini akan dilakukan secara bertahap, diutamakan disekolah-sekolah terlebih dahulu dan itupun sekolah tertentu di sekitar Kecamatan Delta Pawan.

“Harapan kita bahwa pada tanggal 3 Februari nanti akan dilaksanakan lounching sehingga perlu persiapan. Silakan berkordinasi SPPG dengan BGN seperti apa konsepnya jadi pemerintah daerah tinggal mengikuti. Pastinya nanti jika lounching disekolah SPPG harus berkordinasi juga dengan Kadis Pendidikan serta Prokopim Setda,” ucap Asisten.

Terkait pelaksaan program didaerah Kecamatan dan lokasi yang terpencil Asisten minta, perlu adanya pemetaan kondisi dan permasalahan yang akan terjadi.

“Sekali lagi kita memerlukan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Ketapang ini,”pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat ini, Kapolres Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, Kejaksaan Ketapang, Tim Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Kaban BPKAD, Dinas Kesehatan, dan lainnya.**