Ketapang:KM – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Heryandi, M.Si, memimpin rapat konfirmasi izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Kamis (20/02/2025).
Rapat sidang panitia B permohonan HGU perkebunan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian terhadap data fisik serta data yuridis terkait. Selain itu, rapat juga membahas hasil pemeriksaan lapangan serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dapat menghambat penerbitan sertifikat HGU.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang sangat bergantung pada pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang yang menjadi dana pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sepenuhnya bergantung pada pajak PBB-P2 dan BPHTB,” ujar Heryandi.
Ia juga mengimbau perusahaan perkebunan yang belum memiliki izin HGU untuk segera mengurus perizinannya. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan PAD melalui pembayaran pajak.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Ketapang, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimcam, Kepala Desa Air Hitam, perwakilan Kantor DPMPTSP, serta perwakilan dari PT Sukses Karya Sawit.**
Jakarta:km – Suasana di Istana Negara pagi ini terasa begitu bersejarah. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia. Salah satu momen penting dalam pelantikan ini adalah dilantiknya Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. sebagai Bupati Ketapang dan Jamhuri Amir,SH sebagai Wakil Bupati Ketapang untuk periode 2025-2030, kamis ( 20/2/2025).
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST., M.Sos., yang memberikan ucapan selamat kepada pasangan kepala daerah yang baru dilantik. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan harapannya agar Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir dapat segera merealisasikan visi dan misinya untuk membangun Kabupaten Ketapang lebih maju.
“Selamat kepada Pak Alexander Wilyo dan Pak Jamhuri Amir yang hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo. Semoga segera bisa merealisasikan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Ketapang,”ujar Achmad Sholeh.
Tak lupa, Ketua DPRD Ketapang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Martin Rantan dan Farhan,Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2021-2025, atas dedikasi dan pengabdian mereka selama menjabat.
Pelantikan ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia, di mana sebanyak 961 kepala daerah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Dari jumlah tersebut, terdiri dari:
– 33 Gubernur & 33 Wakil Gubernur
– 363 Bupati & 362 Wakil Bupati
– 85 Wali Kota & 85 Wakil Wali Kota
Dengan pelantikan serentak ini, diharapkan para pemimpin daerah bisa langsung bekerja cepat dalam menyejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah masing-masing.
Selamat bertugas untuk seluruh kepala daerah yang baru dilantik! Semoga bisa membawa perubahan positif bagi Indonesia.**
Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar acara Malam Ramah Tamah dan Perpisahan Purna Tugas Bupati Martin Rantan, SH.,M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si, pada Rabu (19/02/2025) malam, di Balai Sungai Kedang Ketapang.
Acara yang dihadiri Forkopimda Ketapang, Instansi Vertikal, Perusahaan Swasta, BUMD, para Kepala OPD, Camat, ASN, Honorer, Kepala Desa, organisasi masyarakat, tokoh agama ini, penuh makna dan haru.
Sebagai tanda terima kasih atas pengabdian dan pengayoman selama masa jabatan, Pemkab Ketapang melalui pj Sekda Dedy Shopiardy, S.STP memberikan cinderamata berupa lukisan karikatur kepada Bupati dan Wakil Bupati.
Pj. Sekda juga mengucapkan selamat purna tugas dan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Ketapang atas dedikasi, kerja keras serta kontribusi nyata selama memimpin Kabupaten Ketapang.
“Jejak langkah Bapak dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan kesehatan serta pengembangan sektor perkebunan dan pertanian serta pariwisata telah menjadi pondasi penting bagi kemajuan Kabupaten ini,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos mengatakan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang hasil Pilkada tahun 2024, maka jabatannya bersama wakil Bupati yang selama ini juga akan selesai
“Banyak kenangan yang telah dirasakan, terutama yang telah saya rasakan bagaimana selama 9 tahun ini Kabupaten Ketapang terus kondusif, tidak ada kekacauan-kekacauan yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat,” ucap Bupati.
Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai Bupati, Ia meminta maaf jika terdapat hal-hal yang tidak nyaman.
Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si dalam kesempatan tersebut, juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada jajaran Pemkab Ketapang dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang.
“Kami pasti banyak kekurangan-kekurangan selama kami mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Ketapang ini. Selama kami menjadi wakil bupati pasti banyak kekurangan. Oleh karena itu kami memohon maaf sebesar-besarnya,” ucap Wabup.
Pembangunan proses pemerintahan dan kemasyarakatan lanjut Wabup, tentu tidak berhenti dan ini terus berkelanjutan dengan pemimpin-pemimpin yang baru.
“Oleh karena itu, ketika kami mengalami kekurangan-kekurangan kami sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga ucapan terimakasih kami kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian serta seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang karena kami selama mendampingi Bapak Bupati Ketapang banyak mendapat dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun kontek kemasyarakatan.,” ujarnya.
Selanjutnya dalam kegiatan ini juga di lounching buku Dermalo dan diserahkan ke Bupati Ketapang dan juga penyerahan cinderamata dari Forkopimda dan kepala OPD.
Momen haru diujung acara, Bupati Martin Rantan, SH.,M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si beserta Istri, diantar pulang menaiki kendaraannya oleh jajaran Forkompimda, Pj Sekda, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, serta tamu undangan diiringi tarian perpisahan, sebagai simbol purna tugas selama pengabdiannya memimpin Kabupaten Ketapang.**
Ketapang:KM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama gabungan seluruh guru Agama Se-Kabupaten Ketapang yakni guru agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Budha, pada Rabu (19/02/2025) di ruang rapat paripurna.
RDPU dilaksanakan guna membahas berbagai permasalahan yang dihadapi para guru pendidikan agama, yakni Pembayaran TPG-13 dan THR TPG Tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan dan Percepatan PPG Guru Agama Tahun 2025 serta sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi IV DPRD Nomor 20/DPRD-D.000.1.4/2025.
Dalam RDPU tersebut, para guru menyampaikan aspirasi mereka dan berharap adanya kejelasan mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik.
Ketua KKG PAI, Makhrum, S.Pd.I yang juga koordinator juru bicara dalam Audiensi tersebut, menyampaikan bahwa Guru agama seperti memiliki dua orang tua, yakni orang tua kandung dinas pendidikan dan orang tua angkat Kementerian Agama, sehingga menurut mereka bingung siapa sebenarnya yang bertanggungjawab penuh atas nasib mereka.
“Kami seperti memiliki dua orang tua, yakni orang tua kandung dan orang tua angkat” ujar Makhrum.
Sementara itu, Murdani, S.Pd.I sebagai wakil ketua KKG PAI Kab. Ketapang sekaligus perwakilan juru bicara, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakpastian pembayaran tunjangan profesi yang telah berlangsung sejak 2023.
“Kami sudah lama menunggu kepastian pembayaran tunjangan profesi. Kami berharap pemerintah daerah dan pihak terkait bisa memberikan solusi agar hak-hak sebagai guru agama bisa dipenuhi,” ungkapnya.
Menurut Murdani, para guru agama merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan guru yang berada di bawah naungan dinas pendidikan.
“Permasalahan ini semakin diperumit karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur menjelaskan, bahwa pembayaran tambahan tunjangan profesi guru ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/PK/PK.2/2024 tertanggal 23 April 2024.
Dalam surat, disebutkan bahwa pembayaran hanya berlaku bagi guru ASN daerah yang tunjangan profesinya bersumber dari dana transfer ke daerah melalui alokasi dana khusus non-fisik.
Karenanya, guru yang tunjangannya bersumber dari anggaran kementerian atau lembaga tidak termasuk dalam pembayaran ini.
“Dinas Pendidikan Ketapang menegaskan kalau pembayaran tunjangan guru agama bukan merupakan tanggung jawab mereka,” jelas pria yang biasa di sapa dengan sebutan Bang Sai.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto menuturkan, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait pembayaran tambahan tunjangan penghasilan guru ke-13 dan THR bagi guru pendidikan agama.
“Dengan demikian, permasalahan ini berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Ketapang, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut ke Kementerian Agama Republik Indonesia,” cetusnya.
Kendati demikian, Komisi IV DPRD Ketapang berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan RI akhir Februari 2025. Tujuannya untuk mendapatkan kejelasan terkait pembayaran tunjangan profesi guru agama.
Pihaknya juga menegaskan, bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI akan dilakukan selambat-lambatnya pada Maret 2025.
“Kami memahami keluhan para dewan guru, dan kami segera koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta Dinas Pendidikan. Supaya permasalahan ini bisa segera diselesaikan,” sambungnya.**
Ketapang:KM – Momen haru dan penuh makna terjadi saat Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Ketapang di Halaman Kantor Bupati Ketapang, pada Rabu (19/02/2025) pagi
Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si berpamitan kepada seluruh jajaran OPD dan Pemerintahan Kecamatan serta Desa karena masa jabatannya akan segera berakhir.
“Pagi hari ini terasa sedikit berbeda dari apel gabungan sebelumnya, namun penuh makna dan Saya senang karena seluruhnya hadir sampai dengan Kepala Desa juga diundang karena mungkin pada apel gabungan ini, Saya menjadi pembina apel terakhir bersama Bapak Ibu semuanya,” ucap Bupati saat memimpin Apel.
Bupati dalam kesempatan tersebut juga berterima kasih kepada seluruh ASN baik PNS, PPPK, non ASN serta Kepala Desa dan jajarannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang.
“Selama masa jabatan, Saya dalam dua periode mulai dari tahun 2016-2025 ini kita bersama-sama telah melaksanakan berbagai program strategis daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah, tentunya dengan visi mewujudkan Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera, tidaklah mudah penuh dengan tantangan namun kita bersama berhasil melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati akan segera berakhir dan akan digantikan dengan Bupati terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari nanti.
Namun, Ia mengingatkan kepada para kepala OPD beserta jajaran agar tetap memberikan pelayanan secara baik dan profesional kepada masyarakat, tetap responsif terhadap permasalahan yang terjadi karena banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan.
“Oleh karena itu, saya mengajak Bapak/ Ibu semua untuk mendukung penuh program -program yang akan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Bersama pak Alex dan pak Jamhuri, mereka akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan masyarakat Ketapang yang sejahtera,” ucap Bupati.
Selain itu menurut Bupati, setiap perubahan dalam pemerintahan pasti membawa kebijakan baru. Kita harus siap untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, pastikan setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari pemerintah mendapatkan respons yang cepat dan solusi yang tepat.
“Sebelum mengakhiri arahan pada apel gabungan pagi ini, Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam kepemimpinan Saya bersama pak wakil terdapat kekurangan. Saya punya banyak kenangan suka dan duka bersama Bapak Ibu semuanya selama menjabat sebagai Bupati Ketapang. Setelah saya selesai menjabat dan kembali menjadi masyarakat biasa saya harap hubungan kekeluargaan dan silaturahmi tetap kita jaga,” pungkasnya dengan penuh haru.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos, memimpin rapat koordinasi tindak lanjut kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang warga Kabupaten Ketapang, atas nama Anastasya. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Ketapang pada Selasa (18/02/2025).
Bupati Martin Rantan menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kasus yang menimpa warganya yang sedang menimba ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan yang diperlukan.
Sementara Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang menyoroti perlunya Dinas Sosial memahami kewenangan pemerintah daerah terkait kasus ini. Mengingat korban (Anastasya), adalah warga Kabupaten Ketapang, maka perlu adanya koordinasi yang baik antar pihak terkait.
Kepala Dinas Sosial dalam hal ini menyebutkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak, rencana pemulangan korban harus melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi korban dijelaskan, saat ini sangat memprihatinkan. Anatasya mengalami luka bakar 80% di sekujur tubuhnya dan masih dalam kondisi koma.
Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan bagi korban dan keluarganya.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan diharapkan dapat segera ditangani dengan baik.**
Ketapang:KM – Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Drs. H. Maryadi Asmui, MM., mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 melalui video conference di Ruang Vicon Kantor Bupati Ketapang, Senin (17/2/2025).
Rakor tersebut membahas berbagai upaya stabilisasi harga menjelang Ramadhan dan Idulfitri, terutama untuk komoditas yang mengalami peningkatan permintaan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, beras, serta emas perhiasan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, meningkatkan sistem transportasi, serta mengantisipasi potensi bencana yang dapat mengganggu distribusi barang.
Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga diarahkan untuk memastikan kelancaran arus mudik dengan membentuk Pos Satgas di daerah rawan kecelakaan, menyediakan layanan call center bagi pemudik, serta meningkatkan fasilitas umum di jalur-jalur utama. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat selama perjalanan mudik Lebaran.**
Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si Menghadiri Rakor Permohonan Hak Guna Usaha (HGU), Penelitian dan Pemeriksaan Tanah. Pada Senin (17/02/25).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor BPN Kabupaten Ketapang ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.
Pada kesempatannya, Heryandi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan rakor ini.
Selain itu, ia juga menyampaikan momentum ini penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi, memberi usul dan masukan, serta mendorong riset dan inovasi guna mewujudkan sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya Asisten berharap, semoga hasil-hasil yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi lewat rakor ini, dapat terimplementasi dengan maksimal, agar Kabupaten Ketapang khususnya Kalimantan Barat.
Kemudian juga dapat menjadi pionir sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, dan juga Kalimantan Barat dapat menjadi sentra produksi kelapa sawit di Indonesia dengan adanya kebijakan hilirisasi industri sawit.
Asisten menekankan untuk Perusahaan perkebunan sawit wajib mengikuti regulasi yang berhubungan dengan tata kelola perkebunan sawit menuju sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah harus memastikan legalitas perusahaan dalam operasional baik kebun maupun pabrik.
Legalitas yang dimaksud, diantaranya adalah Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan atau Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pabrik kelapa sawit.
Pj. Sekretatis Daerah Kabupaten Ketapang, Dedy Shopiardi, S.STP bersama Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST.,M.Sos dan unsur FORKOPIMDA Kabupaten Ketapang melakukan kunjungan hari pertama Pelakasanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang (Senin, 17/02/2025).
Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo dan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga berperan dalam menanamkan disiplin, kebersihan dan kebiasaan makan yang sehat kepada para siswa sekolah.
Untuk di Kab. Ketapang sendiri, ini merupakan hari pertama dimulainya program MBG ini. Terlihat para siswa menyambut dengan sangat antusias terhadap program ini. Adapun sekolah-sekolah yang mendapat kunjungan di hari pertama ini diantaranya adalah TK Bhayangkari, TK Kartika XVII-10, SDN 11 Benua Kayong, SMP 2 Benua Kayong, serta SMK 1 Ketapang.
Pj. Sekda sendiri mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kab. Ketapang menyambut baik dan sangat mendukung program MBG dari Pemerintah Pusat ini.
Untuk tahap awal ini, baru ada dua dapur umum yang beroperasi dalam pelayanan program MBG ini, yakni di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Benua Kayong yang melayani sekolah-sekolah yang berada pada radius sekitar 6 km dari dapur umum ini. Selanjutnya, akan menunggu hasil verifikasi dari Badan Gizi Nasional untuk penambahan dapur umum untuk melayani sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Ketapang.**
Ketapang:KM – Program unggulan Presiden terpilih RI H. Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis akan di Lounching di Kabupaten Ketapang, Kalbar hari ini, Senin (17/02/2025).
Untuk hari pertama akan dilounching di TK Bhayangkari, TK Persit, SMPN 02 Benua Kayong, SDN 11 Benua Kayong dan SMKN 01 Benua Kayong.
Penjabat Sekretaris Daerah Ketapang Dedy Shopiardi, S. STP dalam koordinasi BGN SPPI Ketapang beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa BGN SPPI melaporkan belum ada perubahan jadwal lounching dari BGN pusat.
“Pada saat tanggal 17 nanti akan direncanakan dibeberapa sekolah di Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan dan nanti juga direncanakan ada kunjungan Bupati bersama Forkopimda Ketapang,” ucap Dedy, Kamis (13/02/2025) lalu.
Selain itu, lanjutnya untuk titik lokasi kegiatan akan ditetapkan melalui koordinasi SPPI dengan Dinas Pendidikan maupun unsur-unsur terkait.
Program makan bergizi gratis adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya.
Program ini merupakan bagian dari pelayanan IFSR (Indonesia Food Security Review) dan bekerja sama dengan pihak United Nation World Food Programme dan menjadi bagian dari School Meals Coalition yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, kurang gizi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan generasi muda.**
ktpmedia 
Muhammad Saad 
