Berita

Grand Launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ktpmedia Sep 11, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Bertempat di salah satu Hotel di Ketapang, Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos bersama Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, S.E., M.Si menghadiri kegiatan Grand Launching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Rabu, 11/09/2024).

Sebanyak 34.400 jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada para pekerja rentan ekosistem desa BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan perkerjaan guna menghasilkan barang dan jasa serta materi yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarganya. Sejalan dengan hal tersebut, pekerja cenderung berfokus pada hasil dan lupa melindungi dirinya dari resiko-resiko pekerjaan yang selalu mengintai di setiap saat. Dan disaat resiko-resiko tersebut muncul, maka muncul pulalah perkara-perkara baru yang ada di kehidupan para pekerja ini.

Pemerintah Kab. Ketapang telah melakukan evaluasi dari dampak-dampak yang muncul dan menyebabkan penurunan ekonomi di masyarakat. Salah satunya dengan telah tiadanya tulang punggung keluarga. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ketapang mencoba untuk menanggulangi penyebab kemiskinan tersebut dan melalui amanah Bupati Ketapang untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja, terutama kepada pekerja harian lepas, pekerja serabutan dan pekerjaan tidak tetap lainnya. Sehingga dari hal tersebut tercetuslah program perlindungan pekerja rentan di Kab. Ketapang.

Selama tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah memberikan perlindungan sebanyak 17.000 kepada para pekerja rentan yang terimbas dalam aktifitas perkebunan kelapa sawit. Program ini sejalan dengan program Bupati Ketapang, sesuai Perbup Nomor 83 Tahun 2023 tentang perlindungan bukan penerima upah (BPU) di Kab. Ketapang.

Pemerintah Kabupaten Ketapang tentunya ingin terus berkelanjutan dalam pelaksanaan program ini. Dimana Pemerintah Kabupaten Ketapang bertujuan untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek di tahun 2025 mendatang, serta mempertahankan penghargaan Paritrana Award tingkat provinsi Kalimantan Barat bahkan dapat meraih Paritrana Award tingkat nasional.

Bupati Ketapang, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kegiatan ini. Bupati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan bermakna bagi kemajuan Kab. Ketapang.

Program yang akan diluncurkan pada hari ini, yakni perlindungan bagi 34.400 pekerja rentan yang ada di ekosistem desa bukan hanya sekedar simbol, melainkan juga komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kab. Ketapang.

“Program Universal Coverage Jamsostek ini adalah langkah strategis yang akan membawa dampak positif jangka panjang, baik bagi kesejahteraan masyarakat pekerja maupun bagi ketahanan ekonomi daerah kita”, pungkas Bupati.**

Rakor dan tax gathering pajak daerah 2024

ktpmedia Sep 10, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang menggelar Rakor dan tax gathering pajak daerah 2024 di sebuah hotel di Kabupaten Ketapang, Selasa (10/9/2024).

Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos menyatakan Tax Gathering ini digelar untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak karena telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024.

“Para pelaku usaha atau wajib pajak yang menerima penghargaan pada hari ini merupakan masyarakat sadar pajak dan pada hakekatnya juga merupakan masyarakat yang sadar hukum,” ucap bupati usai membuka acara tersebut.

Bupati mengatakan, pihaknya secara konsisten terus bekerja keras meningkatkan pemahaman masyarakat, bahwa membayar pajak bukan menjadi hal yang menakutkan atau memberatkan namun menjadi satu kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Kendati demikian, bupati mengatakan, sejauh ini PAD Kabupaten Ketapang baru mampu mencapai Rp 250 miliar. Angka tersebut hanya sekitar 10,73 persen dari dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat ke daerah.

“Kita harap PAD semakin besar, bukan hanya 10,73 persen tapi bisa lebih naik lagi, mudah-mudahan suatu saat nanti, harapan kita bersama, bisa mendekati data transfer pusat dan dana perimbangan,” ucapnya.

Kepala Bapenda Ketapang Devie Frantito mengatakan, pihak secara resmi telah meluncurkan proyek inovasi perubahan dalam memudahkan petugas pajak melakukan monitoring termasuk memudahkan wajib pajak membayar kewajiban mereka. Ini dapat meningkatkan kualitas data pajak yang bermuara pada peningkatan PAD.

“Bentuk dari proyek perubahan ini adalah mengintegrasikan data spasial kedalam sistem aplikasi perpajakan daerah yang sudah ada, jadi kita bukan buat sistem baru tapi hanya mengaplikasikan, mengintegrasikan data-data spasial,” papar Devie.

Devie berharap, dengan inovasi ini pihaknya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ketapang dari semula 10,73 persen menjadi minimal 25 persen kemandirian keuangan daerah.

“Jadi kita harus terus-menerus memantik tingkat kesadaran wajib pajak, sekarang bayar daerah pajak tidak perlu ke kantor, bisa dari aplikasi dari hp kita, bisa juga datang ke Indomaret atau Alfamart, sangat mudah sekarang,” pungkasnya.**

Demo mahasiswa Ketapang mewarnai pelantikan 45 anggota DPRD

ktpmedia Sep 9, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Puluhan mahasiswa Ketapang mewarnai pelantikan 45 anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif (Pileg). Mereka melakukan aksi demostrasi dalam rangka mempertegas fungsi DPRD selama lima tahun mendatang, Senin (09/09/2024) di depan Gedung DPRD.

Dalam aksinya, gerakan aliansi mahasiswa dan pemuda Ketapang tersebut menyampaikan 11 poin tuntutan. Kesemua poin itu tertuang dalam pernyataan sikap yang disampaikan ke DPRD.

Ketua HMI Cabang Ketapang, Dedi Yusuf mengatakan, di Ketapang banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Gerakan pihaknya sebagai upaya mengingatkan DPRD untuk tetap menjalankan tiga fungsi yang melekat di DPRD.

“DPRD adalah wadah penampung aspirasi masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Saya kira ini perlu dipertegas. Makanya kami turun untuk mengingatkan itu,” kata Dedi Yusuf, Senin (09/09) siang.

Yusuf memaparkan, 11 poin yang disuarakan pihaknya yaitu, pertama menuntut DPRD Ketapang memprioritaskan penganggaran infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan pada setiap tahun anggaran.

Kedua, DPRD Kabupaten Ketapang harus menjadikan perbaikan jalan Pelang – Batu Tajam sebagai prioritas utama untuk diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun anggaran.

“Ketiga, mendorong DPRD Ketapang mendesak DPRD Provinsi untuk memperbaiki pembangunan jalan yang berstatus jalan Provinsi di Ketapang,” lanjutnya.

Keempat, mendesak pemerintah daerah menyediakan gedung pemuda yang baru sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pemuda dan pelajar.

“Keberadaan gedung pemuda ini kami anggap penting. Sebab setahu kami gedung pemuda yang ada sudah menjadi kantor Bawaslu Ketapang,” ujar Yusuf.

Lima, meminta DPRD Ketapang mengupload dokumentasi berupa full video di setiap rapat dan persidangan yang dilakukan. Enam, mengingatkan anggota DPRD Ketapang yang hari ini dilantik untuk merealisasikan janji-janji politik pada saat kampanye.

“Tujuh, kita mendesak pemerintah daerah segera membentuk badan narkotika nasional Ketapang. Mengingat peredaran narkoba di Ketapang sungguh sangat luar biasa,” tutur dia.

Delapan, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk menuntaskan pembangunan yang sampai hari ini belum difungsikan. Satu di antaranya pembangunan RS Pratama Sandai.

Sembilan, mendesak DPRD untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di Ketapang agar memprioritaskan tenaga kerja lokal di setiap proses perekrutan. 10, meningkatkan kualitasbinfrastruktur jalan dan penerangan, khususnya di perkotaan.

“Terakhir, meminta DPRD lebih tegas dan memberi bukti nyata dalam mengatasi permasalahan tanah hak pakai masyarakat agar dapat disertifikatkan dengan mudah, seperti halnya perusahaan,” paparnya.

Kedatangan massa disambut langsung Ketua DPRD Ketapang Sementara, Achmad Sholeh dan didampingi anggota DPRD Antoni Salim. Sholeh menyambut baik dan mengapresiasi atas apa yang disampaikan para mahasiswa ke DPRD.

“Saya apresiasi sekali atas masukan kawan – kawan mahasiswa hari ini. Saya akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan dalam tuntutan mahasiswa kepada kami (DPRD),”tutupnya.*”

Martin Rantan, SH.,M.Sos menyampaikan ucapan selamat kepada 45 Anggota DPRD yang baru dilantik

ktpmedia Sep 9, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos, menghadiri pelantikan dan pegambilan sumpah jabatan 45 Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 2024-2029, Senin (9/9/2024) .

Hadir juga di kesempatan itu Pj. Sekda Kketapang dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan dan pegambilan sumpah jabatan 45 Anggota DPRD Ketapang melalui Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ketapang Guntur Nurjadi.

Dalam sambutannya di kesempatan itu, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos menyampaikan ucapan selamat kepada 45 Anggota DPRD yang baru dilantik, dan terima kasih kepada Anggota DPRD periode 2019-2024. Selanjutnya, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D, yang berbunyi: Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pemeritah daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Pertama, konseptual maupun legal formal kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, dimana karakter DPRD di dalam NKRI memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut sistem pemisahan kekuasaan secara absolut mulai dari tingkat lokal dan regional.

Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Tepatnya pada Pasal 1 Ayat 2. Kedua, setiap anggota PPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik.

Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur independen. Kondisi ini tentunya mencipatakan kondisi anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digaris bawahi, sebesar apapun kepentingan partai politik, hendaklah tempatkan lah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Di samping itu juga perlu diingatkan, bahwa di dalam menjalankan tugas, DPRD diawasi oleh penegak hukum dan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya.

“Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwa sah-nya sebagai amanat Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi legislagi, anggaran dan pengawasan,” ujarnya.

Salah satu fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak interplasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam UU Nomor 23 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersipat checks and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi kerja antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk merespon cepat dalam pemecahan persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional terutama pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyimpulkan rencana kerja Pemerintah Pusat dan rencana kerja pemerintahan daerah.

Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah akan memberikan dampak terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten/kota terpilih yang tidak hanya berdasarkan dari kalangan politisi semata. Melihat begitu pentingnya, sentralnya fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota DPRD harus lah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal yang berkaitan substansi bidang kerja DPRD yang menjadi tanggung jawab serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik.

Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis.

Namun perlu dicermati dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional. Pelatihan dan pengembangan diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien.

Kepada anggota DPRD kabupaten/kota masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik, pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang bertat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nantinya.

“Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara,” tutup Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos.**

45 anggota DPRD Kabupaten Ketapang terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik

ktpmedia Sep 9, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Ketapang terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (09/09/2024).

Proses pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Ketapang ini dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Guntur Nurjati yang juga dihadir oleh Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos, wakil bupati Ketapang H Farhan, beserta unsur Forkopimda.

Selain pengambilan sumpah/janji, ada juga pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Ketapang yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang H. Agus Hendri, SE.,M.Si.

Dalam pengumuman tersebut, ditunjuk Achmad Sholeh, ST.,M.Sos sebagai Ketua Sementara Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang dam Wakil Ketua sementara Matrus Yudi Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan palu sidang dari Ketua DPRD lama ke Ketua DPRD sementara.

Usai pelantikan, seluruh anggota dewan terpilih menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Salah satunya Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos selamat bekerja kepada seluruh 45 anggota DPRD Kabupaten Ketapang Periode 2024-2029.

Ia berharap, sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang terus terjaga kedepannya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para anggota dewan yang telah resmi dilantik. Selamat bertugas, semoga amanah dan tanggung jawab yang diemban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.” ucapnya.

Merujuk hasil Pileg 2024, Partai Golkar meraih sembilan kursi, PDI Perjuangan delapan kursi, Gerindra delapan kursi, Partai Nasdem lima kursi, Partai Demokrat lima kursi, Parta Hanura tiga kursi, PAN dua kursi, PKB dua kursi, PKS dua kursi dan PPP satu kursi.**

Ciptakan Pilkada Damai Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura mengadakan Focus Group Discussion

ktpmedia Sep 7, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Ciptakan Pilkada Damai: Cegah Politik Identitas, Isu SARA, dan Berita Hoaks serta Deklarasi Pilkada Damai.” FGD ini berlangsung di Meeting Room salah satu Hotel diketapat Ketapang, Sabtu (7/9/2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Polres Ketapang, organisasi masyarakat, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Ketapang, serta berbagai ormas etnis dan keagamaan. Tiga narasumber utama yang berbagi wawasan dalam diskusi ini adalah Kepala Badan Kesbangpol Ketapang, Andreas Hardi; Ketua FKUB, Heronimus Tanam; dan Kasat Binmas Polres Ketapang, AKP Sumiadinata.

Ketua Panitia Penyelenggara, Hakim Surya Pura, M.Pd., menyatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk menjaga komitmen dalam mewujudkan pilkada yang damai serta menghindari perpecahan. “Kami berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang damai dan menghindari segala bentuk perpecahan,” ujar Hakim Surya Pura.

Citra Eka Syandi, ST, MT, selaku Ketua Harian Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjung Pura, juga menyampaikan harapan agar Ketapang tetap aman dan damai seperti sebelumnya. “Sejak dahulu hingga kini, Ketapang tetap aman dan damai. FGD ini dilaksanakan dengan harapan agar kondisi ini dapat terus dipertahankan bersama-sama,” tutupnya.

Dengan semangat menjaga keharmonisan dan keamanan, acara ini menjadi langkah penting dalam memastikan Pilkada di Ketapang berlangsung dengan damai dan tertib.**

45 Anggota DPRD Ketapang Akan dilantik pada Senin (09/09/2024)

ktpmedia Sep 6, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – 45 Anggota DPRD Ketapang hasil pemilu legislatif 2024 dijadwalkan dilantik pada Senin (09/09/2024). Pelantikan akan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang.

Sekretaris DPRD Ketapang, Agus Hendri mengatakan, sejauh ini sekretariat DPRD sudah melakukan persiapan guna kelancaran pelantikan. Kesiapan yang dilakukan mulai dari persiapan ruangan rapat paripurna dengan segala peralatan dan perlengkapannya.

“Termasuk setting sound system, petugas-petugas, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum lainnya. Seperti area parkir roda empat dan roda dua, keamanan, ruang tunggu, mushola, toilet, persediaan air, dan lain sebagainya,” kata Agus Hendri.

Selain kesiapan untuk pelantikan, pihaknya juga mengundang calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang terpilih untuk hadir saat gladi bersih, Jumat (06/09/2024), dalam rangka persiapan masing-masing dewan.

“Tujuan gladi resik dilaksanakan pada hari Jumat ini sebagai persiapan terakhir, sebelum pelantikan resmi pada Senin 9 September 2024 nanti,” jelasnya.

Menurutnya, saat gladi, pihaknya turut mengundang Bupati Ketapang, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, rohaniawan dari Kantor Kemenag, para kabag lingkungan sekretariat, ASN dan non ASN sekretariat.

“Nanti pun di tanggal 9 kita mengundang tamu-tamu penting. Semoga semua pihak yang kita undang dapat hadir demi mendukung kelancaran proses pelantikan,” pungkasnya.**

Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Bea dan Cukai KalimantanBagian Barat

ktpmedia Sep 6, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos. melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan
Bagian Barat, pada Kamis (05/09/2024) bertempat diruang rapat utama Kantor Bupati Ketapang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan Penandatanganan nota kesepakatan atau MOU ini merupakan momen penting bagi pengembangan pelayanan publik didaerah.

“Hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik Kabupaten Ketapang tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati berharap Kehadiran Mal Pelayanan Publik dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan responsif semakin meningkat.

“Melalui nota kesepakatan ini kita berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang terpadu, transparan, dan mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucap Bupati.

Oleh karena itu Bupati percaya dengan sinergi berbagai pihak akan mampu menghadirkan inovasi dan kemudahan dalam pelayanan.

Menurut Bupati, pelayanan publik yang baik adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

“Kita harus terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang di berikan. Melalui Mal Pelayanan Publik, kita akan menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu atap, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan berbagai layanan yang mereka butuhkan,” kata Bupati

Oleh karena itu, Bupati mengajak kepada semua pihak bahwa setiap pelayanan yang diberikan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang harus di laksanakan dengan sepenuh hati.

“Saya minta kepada OPD, Instansi, lembaga yang tergabung di dalam mal pelayanan publik Kabupaten Ketapang agar lebih memaksimalkan pelayanannya,” harapnya.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan mal pelayanan publik yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.