Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ketapang untuk masa bakti 2025–2030.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Barat H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH.,MH Kamis (31/7/2025) di Pendopo Bupati Ketapang.
Dalam sambutannya, bupati menegaskan Mabicab bukan hanya sekadar struktur formal, melainkan pilar penting yang memberikan dukungan moral, spiritual, dan operasional terhadap aktivitas kepramukaan di daerah.
Ia menyoroti peran strategis Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
Sebagai bentuk dukungan nyata, bupati berencana membangun bumi perkemahan representatif dan multifungsi di Kabupaten Ketapang.
Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat kegiatan kepramukaan, pelatihan keterampilan, serta ruang pembinaan karakter dan kreativitas generasi muda.
“Keberadaan Mabicab harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, fasilitasi program, dan kolaborasi aktif untuk kemajuan Gerakan Pramuka,” ujar bupati
Bupati Ketapang itu juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kwarda Kalimantan Barat dan Kwartir Cabang Ketapang atas dedikasi mereka dalam membina Pramuka di semua tingkatan.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mencetak generasi muda yang berkarakter dan siap menjadi pemimpin masa depan, khususnya di Ketapang dan Kalimantan Barat,” tutupnya.**
Ketapang, 1 Agustus 2025 – Suasana Masjid Assalam di Kelurahan Tuan-Tuan siang ini terasa berbeda dari biasanya. Jamaah tampak antusias menyambut kehadiran orang nomor satu di jajaran kepolisian Ketapang—Kapolres AKBP Muhammad Harris, yang baru saja dilantik pada 17 Juli 2025 lalu.
Didampingi Kapolsek Benua Kayong, E. Kolai, kunjungan ini berlangsung bertepatan dengan waktu salat Jumat. Dalam nuansa penuh kekeluargaan, Kapolres menyempatkan diri untuk singgah dan bersilaturrahmi dengan pengurus serta jamaah masjid.
Dalam sambutannya yang singkat namun bermakna, Kapolres Muhammad Harris memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di lingkungan Polres Ketapang. Ia menyampaikan rasa syukurnya bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan berharap kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk menjalin komunikasi dan sinergi, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Kami sangat terbuka apabila warga memiliki aspirasi atau masukan terkait keamanan. Silakan berkoordinasi baik dengan Pak Kapolsek maupun langsung dengan saya. Polri hadir untuk melayani,” ujar Kapolres dengan ramah.
Pengurus masjid dan para jamaah menyambut hangat kunjungan ini. Mereka mengaku merasa dihargai dan senang bisa langsung berdialog dengan Kapolres yang baru.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan sesi foto bersama yang berlangsung santai dan penuh keakraban. Momen ini menjadi simbol kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan wilayah.
Semoga silaturrahmi seperti ini terus terjalin di masa mendatang, demi Ketapang yang lebih aman dan damai.
Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang, pada Kamis (31/07/2025).
Rapat Paripurna dipimpin secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Syaidianur, S.Pd., M.Pd. Nota kesepakatan serta dokumen perubahan KUA dan PPAS dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang, H. Agus Hendri, S.E., M. Si.
Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Ketapang, Sekda Ketapang, Para Asisten, Staff Ahli Bupati dan Kepala OPD.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dan DPRD Ketapang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dengan penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan pembangunan di Kabupaten Ketapang dapat terus berjalan secara terarah, efektif, dan adil.**
Ketapang:KM – Gerakan Pramuka Kabupaten Ketapang kembali menunjukkan semangat pembaruan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) IX Gerakan Pramuka 2025 Kwartir Cabang Ketapang yang dilaksanakan dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan.
Acara yang mengahdirkan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat di Aula Pertemuan Distanakbun Kab. Ketapang ini, juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), yang dalam kesempatan ini membuka secara resmi acara ini. Selain itu, acara ini juga dihadiri jajaran pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab), Mabiran, perwakilan kwartir ranting, pelatih, pembina, hingga adik-adik Pramuka dari Dewan Kerja Daerah (DKD) dan Dewan Kerja Cabang (DKC).
Dalam sambutannya, Ketua Kwarcab Ketapang Junaidi, SP.,M.Si menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Muscab yang sempat tertunda karena berbagai dinamika, termasuk pandemi COVID-19. Beliau juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sejak tahun 2019, menekankan tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Ketua Kwarda Kalbar H.Syarief Abdullah Alkadri, SH. MH, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kwarcab Ketapang. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas gerakan Pramuka dari pengaruh politik praktis, serta mendorong peningkatan kualitas pembina dan pelatih melalui pelatihan KMD-KML yang terstruktur. “Pramuka bukan ormas, bukan OHP. Ini adalah organisasi pendidikan nonformal yang mendidik generasi muda menjadi pemimpin masa depan dengan jiwa Pancasila,” tegasnya.
Bupati Ketapang yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kab. Ketapang Alexander Wilyo, S. STP.,M.Si berharap melalui gerakan pramuka ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam upaya untuk membangun sumber daya manusia di Ketapang menjadi lebih baik.”Pembangunan tidak hanya berupa fisik,namun juga membangun karakter. Saya tidak mau pembangunan fisik tidak sejalan dengan pembangunan karakter”,tegasnya. Bupati melihat, bahwa gerakan pramuka ini sangat efektif dalam hal pembangunan karakter seseorang, terutama anak-anak. Selain itu, Ia juga berharap Gerakan Pramuka ini dapat menjadi “mitra” pemerintah, serta mendukung pemerintah dalam mensejahterakan Kab. Ketapang.
Acara ini juga menjadi momentum refleksi perjalanan Pramuka di Ketapang, yang dahulu dikenal sebagai salah satu kwartir terbaik di Kalbar. Diharapkan melalui Muscab ini, semangat untuk menjadikan Ketapang sebagai barometer gerakan Pramuka di Kalimantan Barat bisa kembali diwujudkan.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP.,M.Si menyempatkan diri menemui ratusan warga dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang dan masyarakat Desa Pesaguan Kanan yang menggelar aksi damai di Kantor Distanakbun Kabupaten Ketapang, Kamis ( 31/7/2025 ).
Bupati berdialog langsung dengan warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, khususnya desakan pencabutan izin usaha PT. Prana Indah Gemilang (PT. PIG), yang telah lama tidak beroperasi dan diduga melakukan berbagai pelanggaran hukum di Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Sebagai pemimpin daerah, bupati merasa penting untuk hadir dan mendengarkan langsung suara rakyat. Karena ia percaya, aspirasi yang disampaikan secara damai adalah bentuk cinta masyarakat terhadap tanah kelahirannya.
Bupati tegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dalam waktu tujuh hari ke depan, beliau akan memimpin evaluasi menyeluruh terhadap PT. PIG, bersama dinas teknis, TNI/Polri, dan Kejaksaan Negeri Ketapang.
“Tuntutan masyarakat sudah bupati terima langsung. Kita akan evaluasi secara objektif dan menyeluruh bersama pihak terkait dalam waktu sepekan ke depan.”ungkapya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai.
“Saya bangga, karena masyarakat Ketapang menyuarakan aspirasi dengan tertib. Ini bukti bahwa kita semakin dewasa dalam berdemokrasi.”ucapnya.**
Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang turut berpartisipasi dalam ajang Paritrana Award Tahun 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada 29–30 Juli 2025 di Pontianak.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersama tim memaparkan capaian dan inovasi daerah dalam mendorong perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), termasuk kelompok rentan dan informal.
Capaian Signifikan dalam Kepesertaan Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Ketapang mencatatkan peningkatan signifikan dalam cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah pekerja PU yang terdaftar mencapai 80.101 tenaga kerja, naik dari 71.405 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah pekerja BPU meningkat menjadi 42.217 tenaga kerja dari sebelumnya 29.647 pada 2023.
Secara keseluruhan, pertumbuhan cakupan perlindungan sosial meningkat sebesar 12,33%, dari 55,69% pada 2023 menjadi 68,02% pada 2024.
Penguatan Regulasi dan Inovasi Daerah
Untuk mendukung perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemkab Ketapang telah mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya:
Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan sosial pada BPJS di Kabupaten Ketapang
Perbup No. 83 Tahun 2023 tentang perlindungan pekerja BPU
Nota kesepakatan dengan Dinas Nakertrans terkait kepesertaan pekerja rentan yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit
Surat Edaran tentang perlindungan bagi pengurus dan anggota koperasi se-Kabupaten Ketapang
Dari sisi inovasi, pada tahun 2024 Pemkab Ketapang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 miliar untuk perlindungan 34.400 pekerja rentan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Alokasi ini meningkat 120,51% dibanding tahun sebelumnya.
Dominasi Tenaga Kerja Desa dan Sektor Pertanian
Struktur tenaga kerja aktif di Kabupaten Ketapang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (58,3%), diikuti sektor jasa kemasyarakatan (22,5%). Sementara untuk segmen BPU, mayoritas berasal dari pekerja rentan desa (41,4%) dan peserta yang dibiayai dari DBH Sawit (40,4%).
Dipaparkan Langsung di Hadapan Tim Sembilan
Paparan dilakukan langsung oleh Bupati Ketapang di hadapan Tim Sembilan, panel penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kalbar dr. H. Harisson, M.Kes dan beranggotakan unsur BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Nakertrans, APINDO, KSBI, Kesbangpol, akademisi Polnep, hingga unsur hukum dari mediator hubungan industrial.
Tim Sembilan bertugas mengevaluasi capaian, regulasi, inovasi, serta dampak perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh peserta dari kalangan pemerintah daerah, desa, pelaku usaha, dan UMKM.
Dalam presentasinya, Bupati menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan bagian dari visi pembangunan daerah yang berkeadilan. Ia juga menyampaikan harapan agar pelayanan BPJS Ketenagakerjaan semakin inklusif dan mudah dijangkau, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat pedesaan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas perlindungan sosial ketenagakerjaan di tahun 2025. Langkah ini adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
Dengan berbagai capaian tersebut, Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmen sebagai daerah yang proaktif dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.**
Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui kolaborasi lintas sektor, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penajaman Strategi Implementasi Satuan PendidikanRamah Anak (SRA) yang berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Bappeda Kabupaten Ketapang, Selasa (29/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan terbentuknya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak kepada anak di satuan pendidikan.
Acara ini diikuti oleh perwakilan enam satuan pendidikan dari jenjang TK dan SD yang menjadi pilot project pelaksanaan SRA di Kabupaten Ketapang. Keenam sekolah tersebut antara lain: RA Muhajirin, SDN 03 Delta Pawan, TK Idhata 1 Benua Kayong, SDN 03 Benua Kayong, TKN 02 Matan Hilir Selatan, dan SDN 01 Matan Hilir Selatan. Setiap sekolah mengirimkan kepala sekolah, perwakilan guru, dan unsur komite sekolah sebagai peserta.
Acara ini dibuka dengan sambutan Silverius Tasman R. Muda, selaku Regional Manager KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) wilayah Kalimantan dan Maluku. Dalam sambutannya, Silverius menyampaikan pentingnya membangun iklim positif di sekolah agar anak-anak merasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Ia menekankan bahwa Satuan Pendidikan Ramah Anak bukan sekadar konsep, tetapi sebuah gerakan yang harus dijalankan bersama oleh seluruh komponen sekolah dan masyarakat.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Tidak boleh ada lagi kekerasan fisik, verbal, ataupun diskriminasi. Setiap anak harus mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dengan baik,” tegas Silverius.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan ramah anak di satuan pendidikan tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga pada cara guru berinteraksi, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Dr. Ucup Supriatna, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, Dr. Ucup menyampaikan keprihatinan terhadap angka putus sekolah di Kabupaten Ketapang yang masih tinggi.
“Salah satu tantangan terbesar kita adalah masih banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi di mana anak-anak lebih memilih bekerja karena pengaruh lingkungan yang menganggap mudahnya mencari uang dibanding menempuh pendidikan,” ujar Dr. Ucup.
Ia juga menyoroti fenomena pernikahan usia dini yang masih tinggi di beberapa wilayah Kabupaten Ketapang. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak anak dan kelangsungan pendidikan mereka. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan meluncurkan sebuah program strategis bernama GARDA ATS (Gerakan Rangkul dan Didik Anak Tidak Sekolah).
“GARDA ATS ini kami gagas sebagai upaya kolaboratif antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan. Anak-anak yang tidak bersekolah harus dirangkul dan didampingi agar bisa kembali menikmati bangku pendidikan,” tambahnya.
Sesi berikutnya adalah pemaparan materi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DSP3AKB), Apt. Albertin Tri Kurniasih, S.Si., ME. Dalam pemaparannya, Ia menjelaskan secara mendalam tentang konsep dan strategi implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di sekolah-sekolah.
“SRA adalah pendekatan sistematis untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang inklusif, aman, sehat, dan menyenangkan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak anak dan prinsip partisipatif. Sekolah harus bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang merugikan tumbuh kembang anak,” jelas Ibu Asih.
Ia juga menekankan bahwa untuk menjadi satuan pendidikan ramah anak, diperlukan sinergi antar unsur pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, hingga lembaga masyarakat. Perubahan paradigma sangat dibutuhkan, yakni dari pendekatan otoriter ke pendekatan yang lebih dialogis dan humanis.
Setelah rangkaian pemaparan dan sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok antar peserta dari sekolah-sekolah pilot project. Dalam diskusi ini, masing-masing sekolah diminta menyusun rencana aksi SRA yang kontekstual dengan kondisi sekolah mereka. Rencana aksi ini diharapkan bisa mulai diimplementasikan hingga bulan November 2025 sebagai bentuk komitmen awal membangun satuan pendidikan yang lebih ramah anak.
Diskusi berlangsung aktif dan antusias. Para peserta saling berbagi pengalaman serta tantangan di sekolah masing-masing. Banyak peserta mengapresiasi kegiatan ini karena membuka wawasan dan memberikan strategi nyata dalam membangun budaya sekolah yang ramah anak.
Menumbuhkan Harapan Baru untuk Pendidikan di Ketapang Melalui kegiatan sosialisasi dan penajaman strategi ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang berpihak pada anak. Satuan Pendidikan Ramah Anak menjadi pintu masuk untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan seperti kekerasan, putus sekolah, dan pernikahan dini.
Diharapkan, enam sekolah pilot project ini bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ketapang dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berwawasan hak anak.
Ke depan, KREASI bersama Dinas Pendidikan dan DSP3AKB akan terus mengawal implementasi program ini melalui pendampingan teknis, monitoring, dan pelatihan lanjutan agar transformasi menuju sekolah ramah anak bisa benar-benar terwujud dan berkelanjutan.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si meninjau langsung lokasi kompleks Sekolah Rakyat yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Delta Pawan, Senin (28/7/2025). Kunjungan ini bupati lakukan untuk melihat progres renovasi gedung bekas Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ketapang yang saat ini sedang disiapkan sebagai kompleks Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungan ini, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Ibu Albertin Tri Kurniasih, S.Si., Apt., serta Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Maryadi Asmu’ie, MM.
Di tahap awal ini, kompleks Sekolah Rakyat akan diperuntukkan bagi jenjang SD dan SMA. Selain ruang kelas, kompleks ini juga akan dilengkapi dengan asrama putra dan putri, serta laboratorium penunjang pembelajaran.
Sekolah Rakyat merupakan program langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Saya sampaikan, program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Bupati menegaskan, satu-satunya Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat saat ini hanya ada di Kabupaten Ketapang. Ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua.
Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama, yaitu: memuliakan keluarga yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah ini menggunakan format boarding school, agar siswa mendapatkan tidak hanya pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan penguatan rasa percaya diri.
Yang membedakan Sekolah Rakyat adalah proses rekrutmen yang tidak konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari pelosok terpencil yang belum tersentuh listrik.
Setiap siswa akan mendapatkan seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi tiga kali sehari, pemeriksaan kesehatan, hingga pemetaan bakat sejak hari pertama. Proses pembelajaran menggunakan teknologi modern seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop, dengan kurikulum yang mengintegrasikan standar akademik nasional serta penguatan karakter.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh—rumah tidak layak milik orang tua siswa akan direnovasi, keluarga akan diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki. Ini bukan hanya program pendidikan, tetapi juga program pemberdayaan masyarakat.
Bupati juga tegaskan bahwa lokasi di Jl. HOS Cokroaminoto ini hanya bersifat sementara, sampai gedung permanen Sekolah Rakyat selesai dibangun. Secara pribadi, saya berharap lokasi permanennya berada di wilayah yang lebih strategis di tengah-tengah Kabupaten Ketapang, seperti Kecamatan Sandai atau Kecamatan Nanga Tayap. Tujuannya agar Sekolah Rakyat tidak berada di tengah kota yang sudah memiliki sekolah-sekolah unggulan, melainkan dapat menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk memahami, mendukung, dan mengawal program prioritas nasional ini agar dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.**
Ketapang:KM – Peringatan Grebeg Suro 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-28 Paguyuban Keluarga Jawa Kabupaten Ketapang berlangsung meriah, Sabtu (27/7/2025). Parade Kirab Budaya dan prosesi Sedekah Bumi menjadi puncak acara yang dilepas langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si dari halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 20 paguyuban masyarakat Jawa dari berbagai kecamatan di Ketapang. Rombongan kirab terdiri dari mobil gunungan hasil bumi, mobil hias bertema budaya Jawa, barisan drumband, kesenian Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Singo Barong, tari-tarian tradisional, serta peserta berpakaian adat khas Jawa.
Kirab budaya ini melintasi jalan utama kota Ketapang, melewati Bundaran Taman Kedondong, dan berakhir di halaman Kantor Bupati Ketapang. Di lokasi tersebut, digelar prosesi Sedekah Bumi yang ditandai dengan penyerahan gunungan hasil bumi oleh Bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Sekda Ketapang, Serta Jajaran Forkopimda Ketapang secara simbolis kepada masyarakat. Prosesi dilanjutkan dengan rebutan berkah, yang menjadi bagian dari tradisi leluhur masyarakat Jawa.
Dalam sambutannya, Bupati Alexander Wilyo menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun Ketapang yang inklusif dan damai.
“Sebagai Bupati Ketapang, saya berdiri bukan hanya untuk satu suku atau satu golongan. Saya berdiri untuk semua. Ketapang ini adalah rumah besar kita bersama—rumah yang aman, nyaman, dan damai untuk kita diami, jaga, dan bangun secara bergotong royong,” ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelestarian budaya lokal.
“Sebagai bagian dari keluarga besar Jawa, saya berkomitmen untuk terus melestarikan adat, adab, dan tradisi leluhur. Budaya Jawa bukan hanya warisan—tapi juga arah nilai dalam membangun peradaban. Dan, tahun depan, Grebeg Suro akan kita buat lebih meriah lagi—lebih besar, lebih terbuka, dan lebih melibatkan seluruh masyarakat,” tambahnya.
Grebeg Suro tahun ini mengangkat tema “Bergandeng Erat, Bergerak Cepat, Gotong Royong Membangun Negeri” yang merefleksikan semangat kolektif dan persatuan dalam membangun Ketapang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya.
Perayaan Grebeg Suro 2025 menjadi bukti bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus terus dihidupkan, dirayakan, dan diwariskan lintas generasi.**
Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 dengan penuh semangat, kepedulian, dan komitmen terhadap perlindungan serta pemenuhan hak anak. Acara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Ketapang ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” dengan sub-tema “Anak Terlindungi Menuju Indonesia Emas 2045 – Hentikan Kekerasan Sekarang”.
Peringatan HAN tahun ini dilaksanakan dalam dua tahap. Yakni pada tanggal 23 Juli 2025 yang berisi kegiatan edukatif dan kreatif di sekolah-sekolah PAUD hingga SMA/SMK.Dan puncaknya pada hari ini, 26 Juli 2025 mencakup parade busana adat nusantara, pembacaan “Suara Anak Kabupaten Ketapang”, pentas seni, deklarasi Sekolah Ramah Anak, serta penggalangan komitmen bersama.Seluruh desain acara, termasuk kaos, banner, dan sertifikat, merupakan hasil karya anak-anak dari Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang, mencerminkan partisipasi aktif dan kreativitas anak-anak dalam penyelenggaraan kegiatan.
Sebelas anak mewakili suara generasi muda Ketapang, termasuk seorang penyandang tunarungu yang menyampaikan aspirasi dengan bahasa isyarat. Mereka menyuarakan beberapa poin penting, di antaranya dukungan peningkatan literasi dan numerasi, permintaan pembatasan jam malam, pencegahan perkawinan usia anak, penyediaan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), serta peningkatan fasilitas pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, menyebutkan bahwa hingga Juli 2025 telah tercatat 41 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ketapang. Jenis kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual (26 kasus), disusul anak sebagai pelaku (10 kasus), dan lainnya.
“Angka ini mencerminkan betapa pentingnya peringatan ini sebagai bentuk refleksi dan upaya bersama dalam menghentikan kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H. mewakili Bupati Ketapang, dengan pembacaan sambutan Bupati Ketapang yang menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. “Tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita. Perlindungan anak adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif semua pihak — keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menyatakan komitmen kuat untuk menyusun dan memperkuat kebijakan, program, serta anggaran yang berpihak pada anak dan sistem perlindungannya.”tutupnya.**
Muhammad Saad 
