Ketapang:KM – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).

Sekda hadir mewakili Bupati Ketapang dalam rapat paripurna yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sekda Repalianto menyimak secara langsung berbagai pandangan, masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ketapang sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Penyampaian pandangan umum fraksi dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara transparan, realistis, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangannya, **Fraksi Partai Golkar** menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, pencegahan kebocoran pendapatan serta pengembangan potensi ekonomi baru.

Fraksi Golkar juga mendorong agar belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Anggaran diharapkan lebih diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerataan pembangunan hingga ke kecamatan dan desa turut menjadi perhatian. Fraksi Golkar mendorong agar penentuan program pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tingkat urgensi, bukan semata-mata pada kepentingan tertentu.

Sementara itu, **Fraksi PDI Perjuangan** menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen korektif sekaligus penajaman prioritas pembangunan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat, salah satunya melalui digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi untuk mengurangi potensi kebocoran. Pada sisi belanja, efisiensi diharapkan dilakukan dengan mengurangi anggaran yang bersifat konsumtif dan mengalihkannya untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti stabilitas harga pangan, bantuan modal usaha mikro, pembangunan jalan dan jembatan serta sarana pertanian.

Fraksi tersebut juga menekankan agar kualitas pelayanan di RSUD, puskesmas dan fasilitas pendidikan dasar tetap dipertahankan. Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Selanjutnya, **Fraksi Partai Gerindra** memberikan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Fraksi Gerindra meminta TAPD melengkapi data belanja masing-masing perangkat daerah, asumsi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, termasuk rincian pergeseran anggaran antarorganisasi, kegiatan dan jenis belanja.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar **Rp192,34 miliar**. Dari jumlah tersebut, sebesar **Rp79,3 miliar** digunakan untuk menutup defisit APBD murni 2026, sehingga masih terdapat sekitar **Rp113,02 miliar** yang perlu disajikan secara lengkap dalam struktur Perubahan APBD 2026, termasuk untuk belanja wajib, belanja mengikat dan kegiatan prioritas daerah.

Total belanja daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar **Rp2,304 triliun**, atau bertambah sekitar **Rp113,9 miliar** dibandingkan APBD sebelum perubahan. Karena itu, konsistensi penggunaan anggaran sesuai arah kebijakan belanja daerah menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan.

Sekda Repalianto menegaskan bahwa berbagai pandangan dan catatan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Ketapang, menurutnya, akan mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**