Jakarta:KM — Pemerintah Kabupaten Ketapang melaksanakan rangkaian audiensi di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan kelengkapan dokumen usulan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai langkah strategis percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Rabu (3/12/2025).

Pada audiensi bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang menyerahkan kelengkapan usulan dokumen secara resmi tiga DOB yaitu : Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut turut dihadiri perwakilan Pemprov Kalbar, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi, serta unsur masyarakat.

Bupati Ketapang menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan objektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. “Usulan ini adalah bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintah daerah. Kami berharap proses dapat berjalan sesuai ketentuan dan membawa kemajuan bagi seluruh wilayah Ketapang,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Wakil Bupati Ketapang menyampaikan bahwa seluruh kelengkapan administrasi dan legalitas usulan pemekaran telah dipenuhi. Ia menekankan bahwa luas wilayah Ketapang yang mendekati satu provinsi di Jawa menjadi tantangan besar bagi pelayanan publik.

“Ini murni kebutuhan masyarakat. Dengan keterbatasan infrastruktur dasar, pemekaran menjadi solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Komisi II DPR RI menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme, termasuk tahap daerah persiapan selama tiga tahun sebagaimana diatur dalam RPP Penataan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemendagri dan DPR RI, serta mengajak seluruh masyarakat mendukung proses pemekaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Ketapang.**