Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi memiliki jajaran baru dalam kepengurusan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Willyo, S.STP.,M.Si di Balai Sungai Kedang, Selasa (18/11/2025).

Acara ini menjadi momentum penting bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ketapang untuk memperkuat peran sosial dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Pelantikan dihadiri Ketua PWRI Kalimantan Barat  Munir.

H. Hamimzar Yahya secara resmi ditetapkan sebagai Ketua PWRI Kkabupaten Ketapang untuk periode lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya  Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan komitmennya untuk mendukung PWRI secara penuh. Ia menyampaikan bahwa PWRI bukan hanya organisasi pensiunan ASN, tetapi merupakan tempat berkumpulnya para senior yang telah memberikan kontribusi besar bagi birokrasi dan pembangunan daerah.

“Saya anggap Bapak Ibu semua adalah orang tua dan senior saya. Saya bangga melihat semangat PWRI yang tetap sehat, kuat, dan ceria meskipun menempuh perjalanan jauh,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi kehadiran para mantan pejabat eselon, Wakil Bupati Ketapang, dan Wakil Bupati Mempawah yang kini menjadi bagian dari PWRI.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang siap mendukung apa pun yang menjadi kebutuhan PWRI sesuai kemampuan daerah.

“Kami satu arah dan satu perjuangan. Saya pasti akan mendukung apa pun yang menjadi harapan dan kebutuhan PWRI,” katanya.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh keluarga besar PWRI untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan Gubernur Ria Norsan demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang lebih maju.

Ketua PWRI Kalbar, Munir, dalam sambutannya menegaskan bahwa meskipun para anggota PWRI sudah memasuki usia lanjut, semangat pengabdian mereka “tidak pernah lekang.” Ia mengingatkan kembali prinsip dalam Panca Upaya PWRI, terutama tekad untuk mengabdi kepada negara hingga akhir usia.

Dengan gaya tutur khas, Munir menggambarkan para senior PWRI sebagai “kitab suci” yang harus dihormati dan tidak boleh diabaikan. “Orang tua ini seperti kitab suci. Mungkin sudah tak terbaca, tapi tak boleh dilangkahi,” ujarnya.

Munir juga menegaskan sikap politik PWRI: setia kepada NKRI dan mendukung siapa pun Kepala Daerah yang menjalankan kekuasaan dengan benar.

“Kami siap mendukung siapa saja yang menjadi Gubernur atau Bupati, sepanjang mereka menjalankan kekuasaannya dengan benar. Kalau sombong, kalau berbohong, tidak kita dukung,” katanya, menegaskan.

Ia berharap para Kepala Daerah membuka pintu apabila pengurus PWRI datang menyampaikan aspirasi.**