Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang memaparkan hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2025. Rapat evaluasi yang berlangsung pada pertengahan Oktober ini merupakan tindak lanjut dari desk evaluasi yang digelar pada 13–15 September 2025 lalu.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si. tersebut, para kepala perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah hadir untuk mendengarkan paparan capaian pendapatan, belanja, dan kinerja program di masing-masing instansi yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kab. Ketapang.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah hingga September 2025 mencapai 60,15 persen. Capaian yang paling menggembirakan datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai 88,53 persen, melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi baru mencapai 56,1%, dengan komposisi transfer pusat sebesar 56,7% dan transfer provinsi 36,8%.
Dari sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah merealisasikan 54,69 persen dari total belanja daerah. Adapun rincinannya sebagai berikut:
* Belanja operasional: 59,6%
* Belanja modal: 36,03%
* Belanja tidak terduga: 6,41%
Belanja operasional masih mendominasi dengan porsi sekitar 69 persen dari total belanja daerah, terutama untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Sementara belanja modal, yang menjadi penunjang pembangunan fisik, masih tergolong rendah.
“Kita berharap ke depan belanja modal bisa meningkat hingga di atas 40 persen, sehingga pembangunan infrastruktur dan layanan publik bisa lebih terasa dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk proyek fisik atau belanja konstruksi, terdapat 73 paket pekerjaan yang melalui proses tender, dengan 56 paket (73,97%) sudah selesai tender.
Masih ada 7 paket yang belum ditenderkan dan 5 paket yang sedang dalam proses.
Proyek-proyek tersebut mayoritas berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Selain itu, terdapat 1.393 paket pekerjaan non-tender, dengan tingkat realisasi mencapai 84,57 persen. Beberapa di antaranya masih dalam tahap proses pengerjaan, terutama di sektor pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial.
Evaluasi juga menunjukkan capaian kinerja program di masing-masing perangkat daerah masih beragam. Sementara itu, beberapa instansi dengan capaian serapan belanja tertinggi antara lain Badan Kesbangpol (70,5%), Sekretariat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Benua Kayong termasuk yang memiliki capaian serapan anggaran tertinggi, sementara sebagian kecamatan lainnya masih berada di kisaran 60 persen.
Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan keuangan tahun depan. Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), alokasi dana 2026 diperkirakan akan turun sekitar Rp 104 miliar dibanding tahun 2025.
Sebelum penyesuaian, alokasi TKDD mencapai Rp 1,2 triliun, namun diperkirakan hanya Rp 1,053 triliun pada tahun 2026.
Penurunan terutama terjadi pada bidang kesehatan dan bagi hasil pajak, sementara dana non-fisik pendidikan justru mengalami kenaikan dari Rp 209 miliar menjadi Rp 338 miliar karena peningkatan sertifikasi guru.
Dalam kesempatan ini pula, Sekretaris Daerah Kab. Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si menyampaikan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan agar seluruh jajaran memahami arah kebijakan kepala daerah dan bergerak cepat dalam pelaksanaan kegiatan.
“Bupati selalu mengingatkan tiga hal penting: kecepatan pelaksanaan program, efektivitas kegiatan, dan serapan anggaran yang maksimal,” ujar Sekda.
Menutup rapat, Sekda berharap agar sisa waktu dua bulan terakhir tahun 2025 bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempercepat realisasi kegiatan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.**
