Ketapang:KM – Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Absalon membuka pelatihan ground checking bagi pendamping PKH oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang, Kamis (27/02/2025).

Membacakan sambutan Pj Sekda Ketapang, Absalon menyampaikan, bahwa peningkatan kesejahteraan sosial harus dimulai dari perbaikan kualitas data, sehingga validitas data dapat terjamin.

Selain data yang valid, tingkat kecepatan pengolahan data juga sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Data menjadi basis untuk memutuskan suatu kebijakan, dalam pemberian layanan dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Saat ini individu yang masuk dalam DTKS sebanyak 223.107 jiwa atau 38,23 persen dari jumlah penduduk Ketapang,” kata Absalon.

Diinformasikannya pula bahwa, Menteri Sosial RI telah menerima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS. Pada DTSEN ini, masih terdapat individu dengan status NIK tidak aktif dan terdapat indikasi inclusion error.

“Kementrian Sosial melalui Pendampingan program keluarga harapan akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan keluarga inclusion dan exclusion error serta individu dengan NIK tidak aktif,” tutupnya.**