Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP., M. Si menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat turun tangan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Instruksi itu disampaikan bupati saat pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang di Kantor Bupati Ketapang, Senin (24/8/2026) petang.

Bupati mengatakan, kekeringan yang terjadi saat ini telah menyebabkan sejumlah desa mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah pesisir.

“Sekarang beberapa desa mengalami krisis air bersih, bahkan air PDAM sudah terintrusi air laut sehingga menjadi asin. Saya instruksikan kepala OPD, bagi tugas untuk bagi air bersih,” kata bupati.

Ia meminta setiap kepala OPD mengambil peran dengan menjadi koordinator bantuan di desa-desa yang mengalami krisis air bersih.

“Jadi kepala dinas harus jadi koordinator untuk bagi air bersih ke desa-desa yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut bupati, para camat juga harus segera mendata desa mana saja yang masyarakatnya mulai kesulitan memperoleh air bersih. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi penyaluran bantuan.

“Camat saya minta data, desa mana saja yang lagi krisis air bersih,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah desa di Kecamatan Benua Kayong yang saat ini mengalami kesulitan air. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera direspons karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Orang nomor satu di Kabupaten Ketapang itu menyadari kondisi keuangan daerah saat ini terbatas akibat efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan tersebut, tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

“Walaupun kondisi keuangan daerah kita di tengah efisiensi, OPD dan camat harus cari cara agar bantuan untuk masyarakat yang kesulitan dapat diberikan,” tegasnya.

Bahkan, bupati meminta jajarannya tidak ragu menggunakan dana pribadi jika diperlukan untuk membantu masyarakat dalam kondisi mendesak.

“Walaupun menggunakan dana pribadi. Ini akan saya kawal,” katanya.

Bupati menegaskan, penanganan krisis air tak hanya soal program pemerintah, tetapi menyangkut kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

“Ini untuk warga kita yang kesulitan. Kita wajib hadir,” ujarnya.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Tidak semua persoalan, kata bupati, harus menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.

“Pandai-pandai lah di lapangan. Jangan semuanya tunggu bupati dan wakil bupati,” ucapnya.

Mantan Sekda Kabupaten Ketapang itu juga menegaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, terlebih dalam situasi kekeringan yang membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar.

“OPD juga harus mengambil peran,” ujarnya.

Bupati menambahkan, jajarannya harus memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat benar-benar diketahui dan ditangani di lapangan. Bantuan air bersih, sekecil apa pun, diharapkan dapat meringankan beban warga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ini untuk warga kita yang kesulitan. Kita wajib hadir,” pungkasnya.**