Ketapang:KM — Ketua DPRD Kabupaten Ketapang H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos, menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ketapang Tahun 2025 yang digelar di salah satu Hotel di Kabupaten Ketapang, Sabtu (25/10/205).

Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkokoh Peran MUI sebagai Khodimul Ummah, Shodiqul Hukumah dan Himayatul Ummah untuk Kemashlahatan Bersama.”

Rakor tersebut di ikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pengurus MUI kecamatan, pondok pesantren, ormas Islam, dan undangan lainnya.

Dalam paparannya berjudul “Peran Strategis DPRD sebagai Fasilitator Aspirasi Umat dalam Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Religius,” Ketua DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan umara dalam menjaga keseimbangan pembangunan, baik secara fisik maupun moral.

“DPRD berperan sebagai penyambung aspirasi rakyat, termasuk aspirasi umat beragama. Kami berkomitmen agar setiap kebijakan daerah memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus berbasis nilai religius, memperkuat pendidikan keagamaan, dan membina generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif zaman.

Selain itu, DPRD Ketapang terus menjalin sinergi dengan MUI, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ketapang juga menegaskan niat dan komitmennya untuk terus memperhatikan serta mendukung kegiatan keagamaan di Kabupaten Ketapang. Ia menekankan bahwa perhatian tersebut tidak hanya diberikan kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh umat beragama di Ketapang.

“Ketapang ini rumah besar bagi semua pemeluk agama. Selama saya memimpin DPRD, kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama,” tegasnya.

Pada sesi dialog interaktif, sejumlah peserta menyampaikan beragam aspirasi, di antaranya terkait belum adanya gedung MUI Kabupaten Ketapang, masalah peredaran narkoba yang mengancam generasi muda, serta penguatan peran lembaga keagamaan lintas agama dalam pembangunan moral masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ketapang menyampaikan bahwa aspirasi-aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius DPRD.

“Keberadaan gedung MUI sangat penting sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan keagamaan. Kami akan mendorong agar hal ini menjadi agenda pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

“Permasalahan narkoba juga menjadi perhatian kita bersama. Kami mendukung langkah Polres Ketapang dalam upaya pencegahan dan penindakan, serta mendorong agar pendidikan moral dan keagamaan semakin diperkuat,” lanjutnya.

“Dan tentu, semua aspirasi keagamaan tidak terbatas pada satu agama saja. DPRD akan terus memperjuangkan kebersamaan dan keharmonisan lintas agama demi Ketapang yang damai dan berkeadaban,” tambahnya.

Sementara itu, dari Kapolres Ketapang dalam paparannya mengingatkan tentang ancaman serius peredaran narkoba di wilayah Ketapang. Ia menegaskan bahwa peredaran narkotika tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga pelajar dan generasi muda.

“MUI dan para tokoh agama memiliki peran besar dalam membentengi masyarakat dari pengaruh narkoba. Jika aparat dan ulama bersatu, insya Allah kita bisa melindungi generasi muda Ketapang,” katanya.

Rakor MUI Ketapang ditutup dengan penyampaian rekomendasi bersama dan harapan agar sinergi antara ulama dan umara terus diperkuat.
Kegiatan berlangsung khidmat dan produktif dengan kehadiran lebih dari seratus peserta yang secara aktif mengikuti sesi materi dan diskusi hingga penutupan.**