Ketapang Media

Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

ktpmedia Nov 8, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si menghadiri Kegiatan Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Ketapang Kerjasama TP PKK Prov. Kalbar dan Dinas Perkim Prov. Kalbar Tahun 2024, Kamis (07/11/2024) bertempat di Sekretariat PKK Kabupaten Ketapang.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang, Asisten mengatakan saat ini perkembangan zaman dan peningkatan mobilitas masyarakat semakin tinggi, kondisi ini mempengaruhi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Masih terdapat permukiman yang kurang memadai serta rumah tidak layak huni.

“Dalam mengantisipasi tingginya permasalahan tersebut, pemerintah menyediakan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Maksud diberikannya bantuan penanganan RTLH ini adalah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bupati mengucapkan terima kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang berkerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Melalui usulan Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang dan hasil verifikasi tim teknis provinsi Kalimantan Barat terdapat 10 (Sepuluh) calon penerima manfaat perbaikan RTLH yang mendapat bantuan di Kabupaten Ketapang dengan lokasi Kelurahan Tuan-Tuan sebanyak 6 lokasi dan Desa Sungai Awan Kanan sebanyak 4 lokasi,” terangnya.

Program bantuan RTLH ini lanjutnya, menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera,” ucapnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan kοndisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman serta kemandirian masyarakat, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, meningkatkan kualitas hidup secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada khususnya dalam rangka pembangunan perumahan serta menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membantu pelaksanaan penanganan RTLH sesuai prinsip pemberdayaan.

“Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini dapat menjadi sarana kekeluargaan kita dalam menumbuhkan bersama, menjalin keharmonisan dan peran aktif dalam ranah hidup bersosial. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu terlaksananya program ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban kehidupan sosial masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Prov. Kalbar Yosafat Triadhi Andjioe yang hadir dalam kegiatan ini, mengatakan program bantuan ini awalnya sudah ditawarkan ke PKK Provinsi dari tahun 2023 tetapi belum direspon.

“Kami melihat dalam 10 program pokok PKK itu, program yang ke-5 yaitu Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga sangat singkron dengan tupoksi Dinas Perkim dan kami coba mensinergikan sehingga akhirnya direspon pada tahun 2024 ini,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Yosafat, bahwa program ini PKK membantu dalam hal pendataan dan bekerja serta menganggarkan dari Dinas Perkim Provinsi.

“Jadi sinergi kami adalah PKK mendukung, mengidentifikasi karena kami tahu PKK ini sama strukturnya dengan Negara Indonesia ini, ketuanya para ibu kepala daerah se-Indonesia sampai ketingkat Desa. Jadi jika ada komando dari pusat pasti sampai ketingkat Desa,” ucapnya.

Kegiatan ini lanjutnya, merupakan usulan dari PKK Kabupaten Ketapang yang merumuskan terkait program bantuan RTLH ke PKK Provinsi diteruskan dan Dinas Perkim Provinsi Kalbar.

“Kami sangat terbantu sekali, apabila kita bersinergi dengan Ibu-Ibu PKK. Mudah-mudahan program bisa kita mulai dari tahun ini sehingga kita singkron kedepannya,” pungkasnya.**

Rapat Kerja Komisi III DPRD Ketapang Dengan Sejumlah Direktur BUMD

ktpmedia Nov 8, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Komisi III DPRD Ketapang menggelar rapat kerja dengan sejumlah Direktur BUMD, termasuk Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pawan Ketapang. Rapat digelar di ruang rapat I Gedung DPRD Ketangang, Selasa (5/11/2024).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri. Hadir dalam rapat kerja tersebut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, Pelealu Devie Frantito, Dirut PT Ketapang Mandiri, Agus Setiawan, Direktur Perseroda PT Ketapang Energi Mandiri, Direktur PDAM Tirta Pawan, L Yudiharto J Saptono, serta dewan pengawas PDAM.

Dalam rapat tersebut, Mia Gayatri meminta untuk memaparkan berbagai program kerja yang sedang berjalan maupun program dan rencana kerja kedepannya, termasuk kendala yang dihadapi oleh sejumlah BUMD tersebut.

Para Direktur BUMD tersebut memaparkan berbagai program kerja badan usaha yang mereka tangani, termasuk berbagai kendala yang dihadapi. Keluhan masyarakatpun disampaikan kepada para BUMD yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Disampaikan juga masukan dan harapan kepada para pengurus BUMD.

“Kami berharap BUMD atau Perseroda di Ketapang ini dapat terus meningktakan kinerjanya, termasuk pelayanannya terhadap masyarakat. BUMD dan Perseroda juga harus turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang ditangani masing-masing,” harap Mia**

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan pemerintah daerah

ktpmedia Nov 8, 2024 0 Komentar

Jawa Barat:KM – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh,ST.,M.Sos mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibuka Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, (7/11/2024) di Sentul Internasional Convention Center (SICC) – Sentul Jawa Barat dengan tema : Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas.

Visi Presiden Republik Indonesia “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional tersebut dihadiri Bupati/Walikota se- Indonesia, Gubernur , dari petinggi TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan undangan lainnya.

Arahan diberikan oleh, Menkopolkam, Budi Gunawan, Menkumham Imigrasi Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Badan pengawasan Keuangan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.**

Gempa Di Kendawangan

ktpmedia Nov 8, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – kembali melanda Kalimantan Barat kali ini gempa melanda Kendawangan Kabupaten Ketapang, Rabu (6/11/2024) sekitar pukul 19.50 WIB.

Plt Kepala Stasiun Geofisika Sleman Wawan Joko Suwondo mengatakan Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter M 2.5.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2.51 LS dan 110.20 BT, atau tepatnya berlokasi 110 km Barat Daya Ketapang-Kalbar pada kedalaman 10 km,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi kedalaman dangkal akibat aktivitas sesar aktif.

Wawan menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Kendawangan dengan intensitas II-III MMI Getaran dirasakan nyata dalam rumah terasa getaran seakan-akan ada truk melintas Hingga saat ini tidak terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan gempabumi tersebut.

“Hingga Rabu, 6 November 2024 pukul 21.10 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan dan berdasarkan pemantauan getaran hanya berlangsung enam detik,” jelasnya

Adanya gempa yang terjadi petugas meminta Kepada masyarakat di wilayah Kendawangan, Kabupaten Ketapang dan sekitarnya dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi

“Terhitung ada delapan kali gempa terjadi di Kalbar, kami meminta masyarakat tidak panik dan termakan isu hoax,” paparnya.**

Sosialisasi Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

ktpmedia Nov 8, 2024 0 Komentar

Ketapang – Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Heryandi.,M.Si membuka kegiatan Sosialisasi Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) Kabupaten Ketapang tahun 2024, Selasa (05/11/2024) bertempat di salah Hotel di Ketapang.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Ketapang ini bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta kegiatan terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

2. Menumbuh kembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat desa dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

3. Mengintegrasikan upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa,

4. Desa atau kelurahan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, dan

5. Dengan mewujudkan desa atau kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak agar dapat mengoptimalkan sumber daya perempuan dan anak dalam pembangunan desa.

Asisten dalam sambutannya menuturkan bahwa berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021, menunjukkan satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya dan berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 yang menyatakan bahwa empat dari sepuluh anak perempuan dan tiga dari sepuluh anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya.

Selain itu menurutnya, perempuan dan anak memiliki potensi dan peran besar dalam pembangunan Desa serta memiliki daya tahan yang tinggi di masa kritis.

“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Desa. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mengadakan kegiatan ini,” ujarnya.

Asisten menjelaskan bahwa Kebijakan penyelenggaraan DKRPPA ini berdasarkan 5 (Lima) arahan prioritas Presiden RI terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu: 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan bersfektif gender; 2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Penurunan pekerja anak; dan 5. Pencegahan perkawinan anak.

“Pelaksanaan DKRPPA diharapkan dapat menjadi sebuah upaya konkret dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di Desa/Kelurahan,” harapnya.

Lebih lanjut Ia juga berharap, agar perempuan dan anak menjadi lebih berdaya dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan Desa/ Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu jelas Asisten, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sejalan dengan SDGs Desa, karena seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Desa tanpa ada yang terlewat.

“DKRPPA juga merupakan upaya dalam mewujudkan SDGs Desa, utamanya SDGs 5 (Keterlibatan Perempuan Desa), dan juga mendukung tujuan lainnya seperti SDGs 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), SDGs 2 (Desa Tanpa Kelaparan), SDGs 3 (Desa Sehat dan Sejahtera), SDGs 4 (Pendidikan Desa Berkualitas), SDGs 6 (Desa Layak Air Bersih-Bersih dan Sanitas), dan SDGs 16 (Desa Damai Berkeadilan),” pungkasnya.**

Pimpin Rapat Evaluasi, Bupati Harapkan Percepat Realisasi Fisik dan Keuangan APBD 2024

ktpmedia Nov 4, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH., M.Sos., Pimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Triwulan III Tahun 2024 Kabupaten Ketapang, pada Senin (04/11/2024) bertempat di ruang rapat Utama Lantai 2 Kantor Bupati Ketapang.

Guna mempercepat Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui BAPPEDA Kabupaten Ketapang melaksanakan Rapat Evaluasi.

Rapat yang dipimpin Bupati Ketapang ini dipandu secara langsung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Ketapang Drs. Heriyandi, M.Si selaku moderator, yang juga didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Devy Harinda, S.STP., ME., Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Harto, SE., Msi., Inspektur Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si., dan Kabid Anggaran BPKAD Kab. Ketapang Teddy Safrudin, S.IP serta di ikuti Seluruh Kepala OPD Se-Kabupaten Ketapang beserta Jajaran.

Bupati meminta rapat lanjutan dengan tema harmonisasi sebagai lanjutan dari rapat evaluasi ini dan Bupati juga meminta kepala OPD beserta pejabat struktural mempersiapkan apa yang harus disampaikan pada rapat tersebut sehingga APBD murni dan perubahan Tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Selanjutnya Bupati berharap untuk APBD Tahun 2025 nanti bisa menggambarkan sesuatu yang indah untuk akhir masa jabatan Martin Farhan.**

Debat Publik Pilkada Selasa 12 November 2024

ktpmedia Nov 4, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – KPU Kabupaten Ketapang bakal menggelar debat publik Pilkada 2024 di salah satu Hotel di Ketapang pada Selasa 12 November 2024. Acara akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Ketua KPU Ketapang Ahmad Shiddiq, menyebut tema besar debat publik yang akan digelar nanti adalah Mewujudkan Kabupaten Ketapang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan.

“Tema ini berpatokan dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) karena visi misi semua Paslon itu merujuk pada RPJPD,” ucapnya kepada wartawan usai mengelar diskusi terfokus dengan awak media di sebuah kafe, pada Senin (4/11/2024) siang.

Ahmad Siddiq menyebut, debat publik akan berlangsung selama tiga jam yang akan dibagi menjadi enam segmen. Peserta debat akan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan visi misi serta saling lempar dan jawab pertanyaan.

“Kita sudah putuskan, debat publik yang difasilitasi KPU Ketapang hanya sekali saja. Kemudian untuk panelis ada tujuh orang dari akademisi UNTAN, IAIN, Komisi Informasi Kalimantan Barat,”katanya.

Ahmad Siddiq menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan acara ini dengan matang, termasuk siapa saja yang boleh masuk pada lokasi kegiatan. Masing-masing pendukung hanya diperbolehkan maksimal 40 orang.

“Namun masyarakat bisa menyaksikan melalui live streming di TVRI Kalbar dan kanal YouTube KPU Ketapang,” ujarnya.

Ahmad Siddiq menegaskan, semua soal yang dibuat oleh Tim Panelis akan terjaga kerahasiaannya. Tak akan bocor ke tangan siapapun hingga dimulainya debat publik nanti.

“Yang masukkan ke amplop juga panelis, nanti baru akan diserahkan ke KPU pada saat debat berlangsung,” pungkasnya.**

Seminar Usaha Kesehatan Sekolah

ktpmedia Nov 2, 2024 0 Komentar

Ketapang:KM – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Heriyandi membuka acara Seminar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) – Gerakkan Sekolah Sehat (GSS) tema “ Bergerak bersama wujudkan generasi sehat, kuat, cerdas dan berkarakter”. Bertempat di salah satu Hotel di Ketapang, Kamis (31/10/2024).

Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heriyandi yang membuka resmi Seminar ini.

Kegiatan dari seminar ini bertujuan agar seluruh ekosistem satuan pendidikan yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat dapat menerapkan dan membudayakan sekolah sehat dengan fokus pada lima hal yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa dan sehat lingkungan. Semua ini untuk meningkatkan kondisi satuan pendidik dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berharap peserta seminar UKS dapat menyalurkan dan mengembangkan ilmu yang didapat hari ini ke peserta didik, maka dengan itu membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi emas, generasi yang sehat, kuat, cerdas dan berkarakter sehingga dapat mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dia juga mengatakan tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penangan masalah kesehatan di sekolah tetapi juga pada pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi cerdas secara akademis, kuat secara fisik dan memiliki karakter yang baik.

Dalam seminar ini diisi narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, serta dari Tim Penggerak Pokja IV.**