Sel. Jul 1st, 2025

Parlement

Pidato Perdana, Alexander Wilyo Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Membangun Ketapang

Ketapang;KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, ST.,M.Sos pada Senin (03/03/2025) diruang paripurda DPRD Ketapang. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ketapang.

Dalam pidatonya, Alexander Wilyo memaparkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ketapang untuk lima tahun ke depan.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bupati juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Ketapang menuju masa depan yang lebih baik.

“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”kata  bupati  dalam pidatonya.

Selain itu, Bupati Alexander Wilyo mengucapkan terima kasih kepada tim sukses dan seluruh masyarakat Ketapang yang telah memberikan dukungan dalam proses pemilihan.

Bupati Alex menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan Pilakada Ketapang 2024, kami juga berkomitmen untuk menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Ketapang” ujar Bupati Ketapang.

Diakhir sambutannya, Bupati menyampaikan pantun yang menggambarkan harapan dan semangat untuk membangun Ketapang:

“Jalan-jalan ke hulu sungai,

Melihat alam indah permai.

Bersatu kita membangun negeri,

Ketapang maju, rakyat damai.”

Rapat Paripurna ini menandai awal kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.**

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ucapkan Selamat Puasa Ramadhan1446 H

Ketapang:KM – DPRD Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi kepada seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Menyambut bulan suci Ramadan, segenap pimpinan dan anggota DPRD berharap Ramadan tahun ini membawa berkah, kedamaian, dan kebersamaan bagi seluruh warga. Hal ini disampaikan di kediaman rumah pribadinya,  Jumat (28/2/2025).

Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadhan tahun ini. Kata terindah ialah dzikir, dan bulan terindah ialah Ramadhan. Semoga di Ramadhan kali ini membawa berkah bagi seluruh umat manusia.

“Kami, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupate Ketapang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 H. Semoga ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah SWT dan kita semua diberikan kesehatan serta keberkahan di bulan penuh rahmat ini,” ujar Sholeh

Dalam kesempatan tersebut, Sholeh menekankan pentingnya memperbanyak amal ibadah, berdoa, dan berbuat kebaikan selama bulan Ramadhan. Ia berharap momentum ini dapat mempererat tali persaudaraan serta menjaga keharmonisan antar sesama. 

“Bulan yang penuh berkah ini harus kita sambut dengan rasa syukur dan semangat untuk mempererat tali persaudaraan serta menjaga keharmonisan antar sesama,” tuturnya.**

Rapat Lintas Komisi, Bahas Ketersediaan BBM dan Sembako Jelang Ramadhan

Ketapang:KM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja lintas komisi yang diinisiasi oleh Komisi II, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Ketapang, Selasa (25/02/2025).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setyawan, S.Sos., M.Ap, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, S.E., M.E., dan Anggota Komisi II, Marzuki.

Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Ketapang, Hiswana Migas, serta sejumlah dinas terkait, guna membahas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sektor pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, rapat ini juga memastikan ketersediaan sembako dan gas elpiji menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam rapat tersebut, Hiswana Migas memberikan saran agar penyaluran BBM tidak hanya dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), tetapi juga melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Terkait ketersediaan gas elpiji 3 kg, Hiswana Migas meminta Pertamina untuk menambah pasokan di agen-agen penyalur resmi selama bulan Ramadhan.

Pertamina menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.

Sementara itu, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang menyampaikan informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg, yaitu sebesar Rp18.500. Penyesuaian harga juga berlaku berdasarkan jarak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketersediaan sembako selama bulan Ramadan dipastikan aman, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Disperindagkop dan UMKM juga berencana menggelar pasar murah di beberapa kecamatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

DPRD Ketapang berharap sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan program-program pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.**

KETUA DPRD KETAPANG KOLABORASI SEMUA ELEMEN KUNCI KEMAJUAN KABUPATEN KETAPANG

Ketapang:KM – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos, menyampaikan kebanggaannya atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang baru pada 20 Februari 2025, yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Kabupaten Ketapang kini memiliki pemimpin yang penuh komitmen untuk membawa perubahan positif, namun ia juga mengingatkan bahwa program kerja 100 hari pertama yang dimulai oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati, hanya merupakan langkah awal dan bukan solusi instan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah.

“Program kerja 100 hari ini hanyalah vitamin bagi Kabupaten Ketapang. Tidak mungkin permasalahan yang sudah lama ada bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, kita semua harus optimis dan mendukung langkah-langkah awal yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap Achmad Sholeh dalam pertemuan dengan awak media usai menghadiri Forum Konsultasi Publik Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Senin (24/2/2025).

Dia menambahkan, untuk Ketapang dapat maju dan berkembang, dibutuhkan kolaborasi antara seluruh elemen, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga masyarakat. “Ketapang sangat luas dan kompleks, dan tidak mungkin diselesaikan hanya dengan APBD Kabupaten. Kita harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan pembangunan berjalan optimal,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Achmad Sholeh juga menegaskan dukungannya terhadap program-program yang berpihak pada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun DPRD Ketapang memiliki jumlah anggota yang terbatas, kepala daerah tak perlu khawatir, karena selama program yang dijalankan berfokus pada kepentingan masyarakat, DPRD akan terus mendukung sepenuhnya.

Salah satu program yang menarik perhatian Achmad Sholeh adalah bantuan seperti bedah rumah dan bibit bersubsidi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Jamhuri Amir, SH, pada pembukaan Ranwal RPJMD. “Bantuan ini bukan hanya untuk orang-orang terdekat kita, tetapi untuk seluruh masyarakat Ketapang yang membutuhkan. Kami berharap dengan adanya bibit sawit bersubsidi, dalam lima tahun ke depan, masyarakat Ketapang bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan,” tambahnya.

Selain itu, Achmad Sholeh menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Ketapang harus ikut bertanggung jawab dalam membantu perbaikan infrastruktur daerah, khususnya dalam menjaga dan memperbaiki jalan-jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka. “Jangan hanya mengambil hasil bumi Ketapang, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata untuk memperbaiki kondisi daerah ini,” tegasnya.

Namun, Ketua DPRD Ketapang ini juga mengingatkan bahwa suksesnya program-program Kepala Daerah ini bukan hanya tanggung jawab bupati dan wakil bupati, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. “Bupati dan Wakil Bupati bisa memiliki program yang bagus, tapi jika masyarakat dan elemen-elemen lainnya tidak mendukung, program itu tidak akan berhasil,” tuturnya.

Dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran, Achmad Sholeh mengingatkan bahwa meskipun tidak ada perjalanan dinas ASN, bukan berarti mereka tidak bekerja. Dengan adanya sistem online yang mempermudah komunikasi dan koordinasi, diharapkan semua program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ia mengakui bahwa ini merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi kepala daerah yang terpilih, terutama karena Kabupaten Ketapang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 147 milyar, yang tentunya berdampak besar pada pembangunan.

Tak lupa, Achmad Sholeh juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja semua OPD, karena ada ketimpangan yang perlu diperbaiki antara perintah kepala dinas dan staf.

Achmad Sholeh juga menginformasikan bahwa Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, SSTP., M.Si, telah menginstruksikan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk ikut serta menjaga dan memperbaiki jalan-jalan di sekitar perusahaan mereka.

Terakhir, dalam suasana menjelang bulan suci Ramadhan, Ketua DPRD Ketapang mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Muslim. “Semoga kita dapat menjalani puasa Ramadhan dengan penuh keberkahan,” tutupnya.

Dengan semangat kolaborasi, kerja keras, dan dukungan bersama, Achmad Sholeh berharap Kabupaten Ketapang bisa segera mencapai kemajuan yang lebih baik di masa mendatang.**

Pidato Bupati atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024

Ketapang:KM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pidato Bupati Ketapang atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (05/08/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Jamhuri Amir,S.H.

Bupati Ketapang Martin Rantan, S.H., M. Sos dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati H. Farhan, S.E, M. Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, yang telah bekerja keras, dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh rakyat. Semoga segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan, dapat terus berlanjut, dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kebijakan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Terimakasih kasih pula saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memfasilitasi terlaksananya Rapat Paripurna hari ini, terutama Pimpinan dan Sekretaris DPRD beserta jajarannya, semoga Rapat Paripurna hari ini berjalan lancar, sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sehubungan telah memasuki bulan Agustus, sebagai bangsa yang besar, seyogyanya kita selalu ingat akan perjuangan para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan negara kita. Sebagai rangkaian peringatan Dirgahayu Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79, dengan tema HUT tahun ini yaitu “Nusantara Baru, Indonesia Maju”.

Adapun gambaran secara umum tentang Pidato Bupati Ketapang atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut :

Tema RKPD Kabupaten Ketapang pada tahun 2024 adalah “peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan akselerasi pemerataan pembangunan dalam rangka menopang pelayanan publik dengan fokus pembangunan pada Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan pemerataan kesejahteraan, Peningkatan kualitas Infrastruktur daerah yang berkelanjutan, Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, menunjukkan perlu adanya beberapa penyesuaian disebabkan beberapa pertimbangan, antara lain Penyesuaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024, Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan.

Penyesuaian pendapatan, baik dana transfer maupun pendapatan asli daerah, pemanfaatan silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ketapang tahun 2023 oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi kalimantan barat.

Melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 sesuai dengan visi, misi dan program unggulan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026.

Kondisi tersebut diatas yang menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten ketapang, untuk melakukan perubahan rkpd tahun 2024, yang menjadi dasar bagi daerah dalam menyusun perubahan kebijakan umum apbd, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd, yang pada hari ini kami sampaikan dalam rapat paripurna dprd kabupaten ketapang.

Total pendapatan Daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2,490.358.896.952,00, rencana belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer.

Demikian pokok-pokok penjelasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan, selanjutnya melalui pimpinan dewan yang terhormat, saya serahkan Nota Keuangan Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBB Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2024, sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam sidang-sidang berikutnya.

Selesai menyampaikan Pidato Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, S.E, M. Si menyerahkan Naskah Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir, S.H yang didampingi wakil Ketua DPRD H. Suprapto, S. Pd, M.M, H. Mathoji, S.E, serta Sekretaris DPRD Kabuapten Ketapang. Penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Anggota DPRD, Forkopimda, para Asisten Setda, Staf Ahli bupati, para Kepala OPD dan undangan lainnya.**

Tarian Kolosal Naungan Sangiang pada pembukaan MTQ ke-31

KM:Nanga Tayap – Setelah sukses menghadirkan tarian Kolosal Naungan Sangiang pada pembukaan MTQ ke-31 Tingkat Kabupaten Ketapang di Nanga Tayap, tarian yang menggambarkan rasa hormat masyarakat Nanga Tayap kepada bukit sangiang yang menaungi Kecamatan Nanga Tayap, panitia MTQ pada penutupan akan menghadirkan tarian dari negeri Serembi Mekkah yaitu Tari Saman yang dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara.

Panitia MTQ ke-31 Andi Kurniawan, S.IP Selaku Ketua Koordinator Bidang Pameran Dan Kesenian, mengatakan bahwa ide akan menghadirkan tari saman ini karena Ia sebelumnya pernah melihat langsung tarian ini.

“Tarian ini cocok sekali jika dihadirkan saat penutupan MTQ ke-31 di Nanga Tayap. Tari Saman adalah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting,” ujarnya, Kamis (01/08/2024) kepada awak media.

Syair dalam tarian Saman lanjut Andi, menggunakan bahasa Gayo. Umumnya tarian ini biasa ditampilkan juga untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

“Oleh karena itu, kami panitia MTQ ke-31 di Kecamatan Nanga Tayap mengajak seluruh masyarakat khusus masyarakat Nanga Tayap untuk beramai-ramai hadir dalam penutupan MTQ ke-31, yang akan ditutup pada Jum’at 2 Agustus di lapangan Bola Nanga Tayap ba’da sholat Isya’,” pungkasnya.**

Ketua DPRD Ketapang Sampaikan Dukacita Wafatnya Wapres Ke 9 RI

KM:Ketapang – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, S. Sos.,M.Si menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya kerahmatullah wakil presiden ke 9 Republik Indonesia Dr. H.Hamzah Haz pada Rabu, 24 Juli 2024 di kediamannya di Matraman, Jakarta Timur.

“Saya atas nama pribadi, keluarga dan atas nama DPRD Kabupaten Ketapang turut berduka atas berpulangnya kerahmatullah DR. KH. Hamzah Haz, sebagai ungkapan belasungkawa, marilah kita bertafakur sejenak untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Golkar dan Ketua DPD MABM Ketapang itu merasa kehilangan tokoh besar nasional asal Ketapang, Kalimantan Barat, yang juga merupakan Wakil Presiden ke 9 Republik Indonesia.

Pada tanggal 7 November 2022 tahun yang lalu, almarhum Hamzah Haz Wakil Presiden Ke 9 RI sempat melakukan kunjungan kerja ke Ketapang.

Kedatanganya disambut oleh Bupati Ketapang yang diwakili Sekretaris Daerah, Alexander Wilyo,Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, para Forkopimda, para Kepala OPD di Bandar Rahadi Oesman.**

Rakor Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan

KM:Ketapang – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M. Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan di salah satu Hotel yang ada di Ketapang, Rabu (17/07/2024).

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M. Si dan dihadiri oleh para Forkopimda, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Ketapang, para Kepala OPD, serta Organisasi-organisasi Kepemudaan Kabupaten Ketapang.

Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan tahun 2025 di Kabupaten Ketapang dibukka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si.

Pada kesempatan itu Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, sangat mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

Menurut Sholeh, kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ini lebih ditekankan untuk kepemimpinan kepemudaan, dimana sekarang ini pemuda sangat minim mendapatkan literasi-literasi, pendidikan atau pun pelatihan kepemimpinan, dan ini merupakan salah satu tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

“Saya berharap dengan adanya rakor ini, Organisasi-organisasi Kepemudaan Kabupaten Ketapang mendapatkan masukan, pelatihan dan bimbingan teknis tentang kepemudaan.”harapnya.

Tujuan digelarnya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini dalam rangka menyusun penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas/Instansi terkait.**

Ketua DPRD Ketapang Hadiri LHP BPK RI atas LKPP TA 2023

KM:Jakarta Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, S.Sos.,M.Si menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).

LHP LKPP Tahun 2023 diserahkan langsung Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LHP LKPP.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan opini WTP merupakan sebuah kewajiban. Presiden mengingatkan bahwa pengguna APBN dan APBD dituntut untuk mengelola keuangan secara baik.

“Ini uang rakyat ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa, jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Tak hanya kepada BPK RI, Presiden juga mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

Turut hadir dalam Acara ini, seluruh Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Daerah Gubernur/Bupati/ Wali kota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.**

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Ketapang, terhadap Dua (2) Rancangan Peraturan Daerah

KM:Ketapang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Ketapang, terhadap Dua (2) Rancangan Peraturan Daerah dan sekaligus penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, bertempat di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (02/07/2024) pagi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Suprapto, S. Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua II H. Mathoji dan dihadiri Bupati Ketapang yang diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs.Heryandi, M.Si Anggota DPRD Kabupaten Ketapang.

Tujuh Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ketapang menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap dua (2) Rancangan Peraturan Daerah dan sekaligus penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang. Diawali dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Polonius Polo, S.H., dilanjutkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh Kurniawan, S.H., Fraksi Gerindra disampaikan oleh Abdul Aen, Fraksi Hanura – Demokrat disampaikan oleh Amantus Sumarno, Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Irawan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Sukardi, Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Elmantono.

Ketujuh Fraksi-fraksi Partai DPRD Kabupaten Ketapang pada umumnya menerima dan menyetujui terhadap Dua (2) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Menjadi Peraturan Daerah Tentang RPJPD Tahun 2025-2045, dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Perda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) dan sekaligus penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan memberikan saran, masukan dan pendapatnya kepada Pemerintah Daerah.**