Berita

Bupati Ketapang Paparkan Inovasi dan Capaian Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Ajang Paritrana Award 2025 Kalbar

Muhammad Saad Jul 31, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang turut berpartisipasi dalam ajang Paritrana Award Tahun 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada 29–30 Juli 2025 di Pontianak.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersama tim memaparkan capaian dan inovasi daerah dalam mendorong perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), termasuk kelompok rentan dan informal.

Capaian Signifikan dalam Kepesertaan
Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Ketapang mencatatkan peningkatan signifikan dalam cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah pekerja PU yang terdaftar mencapai 80.101 tenaga kerja, naik dari 71.405 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah pekerja BPU meningkat menjadi 42.217 tenaga kerja dari sebelumnya 29.647 pada 2023.

Secara keseluruhan, pertumbuhan cakupan perlindungan sosial meningkat sebesar 12,33%, dari 55,69% pada 2023 menjadi 68,02% pada 2024.

Penguatan Regulasi dan Inovasi Daerah

Untuk mendukung perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemkab Ketapang telah mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya:

• Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan sosial pada BPJS di Kabupaten Ketapang
• Perbup No. 83 Tahun 2023 tentang perlindungan pekerja BPU
• Nota kesepakatan dengan Dinas Nakertrans terkait kepesertaan pekerja rentan yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit
• Surat Edaran tentang perlindungan bagi pengurus dan anggota koperasi se-Kabupaten Ketapang

Dari sisi inovasi, pada tahun 2024 Pemkab Ketapang mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 miliar untuk perlindungan 34.400 pekerja rentan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Alokasi ini meningkat 120,51% dibanding tahun sebelumnya.

Dominasi Tenaga Kerja Desa dan Sektor Pertanian

Struktur tenaga kerja aktif di Kabupaten Ketapang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (58,3%), diikuti sektor jasa kemasyarakatan (22,5%). Sementara untuk segmen BPU, mayoritas berasal dari pekerja rentan desa (41,4%) dan peserta yang dibiayai dari DBH Sawit (40,4%).

Dipaparkan Langsung di Hadapan Tim Sembilan

Paparan dilakukan langsung oleh Bupati Ketapang di hadapan Tim Sembilan, panel penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kalbar dr. H. Harisson, M.Kes dan beranggotakan unsur BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Nakertrans, APINDO, KSBI, Kesbangpol, akademisi Polnep, hingga unsur hukum dari mediator hubungan industrial.

Tim Sembilan bertugas mengevaluasi capaian, regulasi, inovasi, serta dampak perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh peserta dari kalangan pemerintah daerah, desa, pelaku usaha, dan UMKM.

Dalam presentasinya, Bupati menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan bagian dari visi pembangunan daerah yang berkeadilan. Ia juga menyampaikan harapan agar pelayanan BPJS Ketenagakerjaan semakin inklusif dan mudah dijangkau, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat pedesaan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas perlindungan sosial ketenagakerjaan di tahun 2025. Langkah ini adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmen sebagai daerah yang proaktif dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.**

Pemkab Ketapang Gelar Sosialisasi dan Penajaman Strategi Satuan Pendidikan Ramah Anak

Muhammad Saad Jul 31, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM –  Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui kolaborasi lintas sektor, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penajaman Strategi Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Bappeda Kabupaten Ketapang, Selasa (29/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan terbentuknya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak kepada anak di satuan pendidikan.

Acara ini diikuti oleh perwakilan enam satuan pendidikan dari jenjang TK dan SD yang menjadi pilot project pelaksanaan SRA di Kabupaten Ketapang. Keenam sekolah tersebut antara lain: RA Muhajirin, SDN 03 Delta Pawan, TK Idhata 1 Benua Kayong, SDN 03 Benua Kayong, TKN 02 Matan Hilir Selatan, dan SDN 01 Matan Hilir Selatan. Setiap sekolah mengirimkan kepala sekolah, perwakilan guru, dan unsur komite sekolah sebagai peserta.

Acara ini dibuka dengan sambutan Silverius Tasman R. Muda, selaku Regional Manager KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) wilayah Kalimantan dan Maluku. Dalam sambutannya, Silverius menyampaikan pentingnya membangun iklim positif di sekolah agar anak-anak merasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Ia menekankan bahwa Satuan Pendidikan Ramah Anak bukan sekadar konsep, tetapi sebuah gerakan yang harus dijalankan bersama oleh seluruh komponen sekolah dan masyarakat.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Tidak boleh ada lagi kekerasan fisik, verbal, ataupun diskriminasi. Setiap anak harus mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dengan baik,” tegas Silverius.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan ramah anak di satuan pendidikan tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga pada cara guru berinteraksi, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Dr. Ucup Supriatna, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, Dr. Ucup menyampaikan keprihatinan terhadap angka putus sekolah di Kabupaten Ketapang yang masih tinggi.

“Salah satu tantangan terbesar kita adalah masih banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi di mana anak-anak lebih memilih bekerja karena pengaruh lingkungan yang menganggap mudahnya mencari uang dibanding menempuh pendidikan,” ujar Dr. Ucup.

Ia juga menyoroti fenomena pernikahan usia dini yang masih tinggi di beberapa wilayah Kabupaten Ketapang. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak anak dan kelangsungan pendidikan mereka. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan meluncurkan sebuah program strategis bernama GARDA ATS (Gerakan Rangkul dan Didik Anak Tidak Sekolah).

“GARDA ATS ini kami gagas sebagai upaya kolaboratif antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan. Anak-anak yang tidak bersekolah harus dirangkul dan didampingi agar bisa kembali menikmati bangku pendidikan,” tambahnya.

Sesi berikutnya adalah pemaparan materi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DSP3AKB), Apt. Albertin Tri Kurniasih, S.Si., ME. Dalam pemaparannya, Ia menjelaskan secara mendalam tentang konsep dan strategi implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di sekolah-sekolah.

“SRA adalah pendekatan sistematis untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang inklusif, aman, sehat, dan menyenangkan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak anak dan prinsip partisipatif. Sekolah harus bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang merugikan tumbuh kembang anak,” jelas Ibu Asih.

Ia juga menekankan bahwa untuk menjadi satuan pendidikan ramah anak, diperlukan sinergi antar unsur pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, hingga lembaga masyarakat. Perubahan paradigma sangat dibutuhkan, yakni dari pendekatan otoriter ke pendekatan yang lebih dialogis dan humanis.

Setelah rangkaian pemaparan dan sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok antar peserta dari sekolah-sekolah pilot project. Dalam diskusi ini, masing-masing sekolah diminta menyusun rencana aksi SRA yang kontekstual dengan kondisi sekolah mereka. Rencana aksi ini diharapkan bisa mulai diimplementasikan hingga bulan November 2025 sebagai bentuk komitmen awal membangun satuan pendidikan yang lebih ramah anak.

Diskusi berlangsung aktif dan antusias. Para peserta saling berbagi pengalaman serta tantangan di sekolah masing-masing. Banyak peserta mengapresiasi kegiatan ini karena membuka wawasan dan memberikan strategi nyata dalam membangun budaya sekolah yang ramah anak.

Menumbuhkan Harapan Baru untuk Pendidikan di Ketapang
Melalui kegiatan sosialisasi dan penajaman strategi ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang berpihak pada anak. Satuan Pendidikan Ramah Anak menjadi pintu masuk untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan seperti kekerasan, putus sekolah, dan pernikahan dini.

Diharapkan, enam sekolah pilot project ini bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ketapang dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berwawasan hak anak.

Ke depan, KREASI bersama Dinas Pendidikan dan DSP3AKB akan terus mengawal implementasi program ini melalui pendampingan teknis, monitoring, dan pelatihan lanjutan agar transformasi menuju sekolah ramah anak bisa benar-benar terwujud dan berkelanjutan.**

Bupati Ketapang, Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat, Program Presiden Prabowo Subianto

Muhammad Saad Jul 28, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si meninjau langsung lokasi kompleks Sekolah Rakyat yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Delta Pawan, Senin (28/7/2025). Kunjungan ini bupati lakukan untuk melihat progres renovasi gedung bekas Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ketapang yang saat ini sedang disiapkan sebagai kompleks Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungan ini, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Ibu Albertin Tri Kurniasih, S.Si., Apt., serta Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Drs. H. Maryadi Asmu’ie, MM.

Di tahap awal ini, kompleks Sekolah Rakyat akan diperuntukkan bagi jenjang SD dan SMA. Selain ruang kelas, kompleks ini juga akan dilengkapi dengan asrama putra dan putri, serta laboratorium penunjang pembelajaran.

Sekolah Rakyat merupakan program langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Saya sampaikan, program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Bupati menegaskan, satu-satunya Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat saat ini hanya ada di Kabupaten Ketapang. Ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua.

Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama, yaitu: memuliakan keluarga yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah ini menggunakan format boarding school, agar siswa mendapatkan tidak hanya pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan penguatan rasa percaya diri.

Yang membedakan Sekolah Rakyat adalah proses rekrutmen yang tidak konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari pelosok terpencil yang belum tersentuh listrik.

Setiap siswa akan mendapatkan seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi tiga kali sehari, pemeriksaan kesehatan, hingga pemetaan bakat sejak hari pertama. Proses pembelajaran menggunakan teknologi modern seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop, dengan kurikulum yang mengintegrasikan standar akademik nasional serta penguatan karakter.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh—rumah tidak layak milik orang tua siswa akan direnovasi, keluarga akan diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki. Ini bukan hanya program pendidikan, tetapi juga program pemberdayaan masyarakat.

Bupati juga  tegaskan bahwa lokasi di Jl. HOS Cokroaminoto ini hanya bersifat sementara, sampai gedung permanen Sekolah Rakyat selesai dibangun. Secara pribadi, saya berharap lokasi permanennya berada di wilayah yang lebih strategis di tengah-tengah Kabupaten Ketapang, seperti Kecamatan Sandai atau Kecamatan Nanga Tayap. Tujuannya agar Sekolah Rakyat tidak berada di tengah kota yang sudah memiliki sekolah-sekolah unggulan, melainkan dapat menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan.

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk memahami, mendukung, dan mengawal program prioritas nasional ini agar dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.**

Bupati Ketapang Alexander Wilyo Lepas Kirab Budaya Dan Sedekah Bumi

Muhammad Saad Jul 27, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Peringatan Grebeg Suro 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-28 Paguyuban Keluarga Jawa Kabupaten Ketapang berlangsung meriah, Sabtu (27/7/2025). Parade Kirab Budaya dan prosesi Sedekah Bumi menjadi puncak acara yang dilepas langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si dari halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 20 paguyuban masyarakat Jawa dari berbagai kecamatan di Ketapang. Rombongan kirab terdiri dari mobil gunungan hasil bumi, mobil hias bertema budaya Jawa, barisan drumband, kesenian Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Singo Barong, tari-tarian tradisional, serta peserta berpakaian adat khas Jawa.

Kirab budaya ini melintasi jalan utama kota Ketapang, melewati Bundaran Taman Kedondong, dan berakhir di halaman Kantor Bupati Ketapang. Di lokasi tersebut, digelar prosesi Sedekah Bumi yang ditandai dengan penyerahan gunungan hasil bumi oleh Bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Sekda Ketapang, Serta Jajaran Forkopimda Ketapang secara simbolis kepada masyarakat. Prosesi dilanjutkan dengan rebutan berkah, yang menjadi bagian dari tradisi leluhur masyarakat Jawa.

Dalam sambutannya, Bupati Alexander Wilyo menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun Ketapang yang inklusif dan damai.

“Sebagai Bupati Ketapang, saya berdiri bukan hanya untuk satu suku atau satu golongan. Saya berdiri untuk semua. Ketapang ini adalah rumah besar kita bersama—rumah yang aman, nyaman, dan damai untuk kita diami, jaga, dan bangun secara bergotong royong,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelestarian budaya lokal.

“Sebagai bagian dari keluarga besar Jawa, saya berkomitmen untuk terus melestarikan adat, adab, dan tradisi leluhur. Budaya Jawa bukan hanya warisan—tapi juga arah nilai dalam membangun peradaban. Dan, tahun depan, Grebeg Suro akan kita buat lebih meriah lagi—lebih besar, lebih terbuka, dan lebih melibatkan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Grebeg Suro tahun ini mengangkat tema “Bergandeng Erat, Bergerak Cepat, Gotong Royong Membangun Negeri” yang merefleksikan semangat kolektif dan persatuan dalam membangun Ketapang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya.

Perayaan Grebeg Suro 2025 menjadi bukti bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus terus dihidupkan, dirayakan, dan diwariskan lintas generasi.**

Kabupaten Ketapang Peringati Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025, WabupTekankan Pentingnya Sinergi Semua Pihak Dalam Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak.

Muhammad Saad Jul 26, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 dengan penuh semangat, kepedulian, dan komitmen terhadap perlindungan serta pemenuhan hak anak. Acara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Ketapang ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” dengan sub-tema “Anak Terlindungi Menuju Indonesia Emas 2045 – Hentikan Kekerasan Sekarang”.

Peringatan HAN tahun ini dilaksanakan dalam dua tahap. Yakni pada tanggal 23 Juli 2025 yang berisi kegiatan edukatif dan kreatif di sekolah-sekolah PAUD hingga SMA/SMK.Dan puncaknya pada hari ini, 26 Juli 2025 mencakup parade busana adat nusantara, pembacaan “Suara Anak Kabupaten Ketapang”, pentas seni, deklarasi Sekolah Ramah Anak, serta penggalangan komitmen bersama.Seluruh desain acara, termasuk kaos, banner, dan sertifikat, merupakan hasil karya anak-anak dari Forum Anak Daerah Kabupaten Ketapang, mencerminkan partisipasi aktif dan kreativitas anak-anak dalam penyelenggaraan kegiatan.

Sebelas anak mewakili suara generasi muda Ketapang, termasuk seorang penyandang tunarungu yang menyampaikan aspirasi dengan bahasa isyarat. Mereka menyuarakan beberapa poin penting, di antaranya dukungan peningkatan literasi dan numerasi, permintaan pembatasan jam malam, pencegahan perkawinan usia anak, penyediaan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), serta peningkatan fasilitas pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, menyebutkan bahwa hingga Juli 2025 telah tercatat 41 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ketapang. Jenis kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual (26 kasus), disusul anak sebagai pelaku (10 kasus), dan lainnya.

“Angka ini mencerminkan betapa pentingnya peringatan ini sebagai bentuk refleksi dan upaya bersama dalam menghentikan kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H. mewakili Bupati Ketapang, dengan pembacaan sambutan Bupati Ketapang yang menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. “Tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita. Perlindungan anak adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif semua pihak — keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh elemen bangsa.

“Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menyatakan komitmen kuat untuk menyusun dan memperkuat kebijakan, program, serta anggaran yang berpihak pada anak dan sistem perlindungannya.”tutupnya.**

Penutupan HKG PKK Ke-53 Kalbar Di Landak

Muhammad Saad Jul 25, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, S.T., M.T. bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Ketapang  Eny Kusnawati Jamhuri Amir hadiri Puncak perayaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung semarak di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Jumat pagi (25/7/2025).

Acara penutupan ini menjadi titik kulminasi dari rangkaian kegiatan empat hari tiga malam yang mempertemukan seluruh kader PKK dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Hadir dalam momen penting ini Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Ketua TP PKK Kalbar Erlina Ria Norsan, Wakil Bupati Landak Erani, para kepala daerah se-Kalbar, Forkopimda Landak, serta ratusan kader PKK yang memenuhi aula dengan antusiasme tinggi.

Sebagai simbol puncak perayaan, Ketua TP PKK Kalbar memotong tumpeng nasi kuning dan menyerahkannya kepada para pejabat utama yang hadir, menandai rasa syukur atas suksesnya kegiatan yang sarat makna ini.

Dalam ajang kompetisi antar daerah yang turut digelar selama kegiatan, Kota Pontianak berhasil meraih gelar juara umum. Kabupaten Landak sebagai tuan rumah menyabet posisi kedua, diikuti oleh Kabupaten Sanggau dan Ketapang. Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya resmi diumumkan sebagai tuan rumah HKG PKK ke-54 tahun depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi kontribusi nyata kader PKK dalam pembangunan daerah, terutama dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“PKK bersentuhan langsung dengan keluarga melalui Posyandu. Ini sangat membantu pemerintah dalam mencetak generasi sehat dan cerdas. Peningkatan IPM akan terus menjadi prioritas kita lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengumumkan langkah baru pemerintah provinsi untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa SMA swasta dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari strategi menurunkan angka putus sekolah.

Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Ria Norsan, berharap hasil Rakernas dan Rakerda PKK dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh kader di daerah masing-masing. Ia pun memberikan apresiasi kepada Kabupaten Landak atas kesiapan dan dukungan penuh sebagai tuan rumah.

Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan rasa bangganya atas suksesnya penyelenggaraan acara dan menekankan pentingnya menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat semangat gotong-royong.

“Gerakan PKK bukan hanya seremoni, tapi harus terus menjadi gerakan nyata untuk membina keluarga sebagai fondasi utama pembangunan,” tegasnya.

HKG PKK ke-53 ini kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun keluarga yang berkualitas, sebagai pondasi utama menuju Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera. **

Bupati Ketapang Alexander Wilyo Dan Lusia Dewi Nurjana Dikukuhkan Jadi Ayah Bunda GenRe Ketapang

Muhammad Saad Jul 25, 2025 0 Komentar

Landak:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan istrinya, Lusia Dewi Nurjana, resmi dikukuhkan sebagai Ayah dan Bunda GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ketapang.
Pengukuhan berlangsung pada Kamis 24 Juli 2025 di Kabupaten Landak, saat acara puncak Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 dan Harganas ke-32 tingkat Provinsi Kalbar.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina Ria Norsan. Keduanya didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar.

Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BKKBN yang telah mempercayakan tugas ini. Menurutnya, menjadi Ayah dan Bunda GenRe bukan sekadar gelar, tapi amanah besar.

“Ini komitmen moral dan sosial untuk ikut membentuk generasi muda Kalbar yang kuat, sehat, dan berdaya,” kata Norsan.

Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua di era digital. Figur Ayah dan Bunda, kata dia, punya peran besar dalam mendampingi remaja menghadapi berbagai tantangan zaman.

Tema Harganas tahun ini, “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”. Meurutnya sejalan dengan semangat membangun keluarga sebagai fondasi bangsa.

Ayah dan Bunda GenRe diharapkan jadi panutan bagi remaja. Tak hanya memberi motivasi, tapi juga edukasi soal kesehatan, masa depan, dan kehidupan berkeluarga.

Sebagai Ayah dan Bunda GenRe Ketapang, Alexander dan Lusia akan berperan aktif dalam program pembinaan remaja. Fokusnya adalah menyiapkan generasi muda yang siap menikah, sehat jasmani dan rohani, serta paham perencanaan hidup.**

Tim Penggerak PKK Ikuti Senam Jantung Sehat Zumba HKG PKK 53

ktpmedia Jul 25, 2025 0 Komentar

Landak:KM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Alexander Wilyo, S.T., M.T. bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Ketapang Eny Kusnawati Jamhuri Amir menghadiri dan mengikuti kegiatan senam jantung sehat serta zumba dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung meriah di Halaman Kantor Bupati Landak, Kamis (24/07/2025) pagi.

Kegiatan senam jantung sehat dan zumba ini menjadi salah satu rangkaian acara dalam peringatan HKG PKK ke-53 yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kebersamaan, memperkuat soliditas antar kader PKK, serta mengampanyekan pola hidup sehat di kalangan masyarakat, khususnya para perempuan dan keluarga.

Dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, S.T., M.T. bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Ketapang Eny Kusnawati Jamhuri Amir bersama seluruh peserta tampak antusias mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh instruktur.

Selain sebagai ajang untuk menjaga kebugaran jasmani, kegiatan ini juga menjadi media silaturahmi dan pertukaran pengalaman antar TP PKK kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan keluarga.

Ketua TP PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, S.T., M.T., menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya melalui momen HKG PKK seperti ini, kader PKK dapat terus berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat menuju keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memperkuat jaringan kerja dan komunikasi antar TP PKK se-Kalimantan Barat. Semoga semangat gotong royong dan kebersamaan ini terus tumbuh dalam setiap program PKK ke depan,” ucapnya.**

Seluruh TP PKK se-Kalbar hadiri Rakerda PKK ke X di Kabupaten Landak.

ktpmedia Jul 23, 2025 0 Komentar

Seluruh TP PKK se-Kalbar hadiri Rakerda PKK ke X di Kabupaten Landak.

Landak:KM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, S.T., M.T. bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Ketapang Eny Kusnawati Jamhuri Amir menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) X Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Landak. Bertempat di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (23/07/2025).

Kegiatan yang mengusung tema “Bergerak Bersama PKK, mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan dan dihadiri oleh Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, para pengurus PKK, serta tamu undangan lainnya.

Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina Ria Norsan, mengatakan bahwa Rakerda ini menindaklanjuti hasil Rakernas TP PKK di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menyampaikan hasil Rakernas kepada pengurus TP PKK seluruh kabupaten/kota di Kalbar.

“Hari ini Ketua PKK 14 kabupaten/kota beserta anggota dan pengurus ada di sini,” tuturnya.

Beberapa program strategis PKK yang perlu diselaraskan kepada TP PKK Kabupaten/kota yang disampaikan dalam pertemuan ini, terutama untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya penguatan ideologi Pancasila.

“Jangan sampai ideologi Pancasila itu tidak dikuatkan, sebab dengan kondisi saat ini ada digitalisasi yang makin canggih maka kita harus memperkokoh ideologi Pancasila,” jelasnya.

Selain itu, beberapa program lain terkait ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan dan kesehatan, persamaan gender dan lain-lain.

Melalui Rakerda ini juga diharapkan bisa dihasilkan solusi untuk meningkatkan pembangunan yang didukung PKK selaku mitra pemerintah daerah.

“Maka saya juga mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya program dari pemerintah daerah, PKK bisa turun langsung ke bawah. Mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan, program itu bisa ditindaklanjuti oleh PKK,” imbuhnya.

Erlina juga menyoroti kasus dugaan perdagangan anak yang mencuat di Kalbar. Dia berharap PKK bisa mengambil peran untuk memberi edukasi sejak dini kepada masyarakat.

“Kita juga sudah tau bagaimana viralnya di Kalimantan Barat bayi-bayi diambil. Bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat dengan kondisi saat ini jika ada orang tua yang lagi hamil betul-betul kita dampingi, kita perhatikan, fokus agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Dia juga berharap, peran edukasi imunisasi bagi anak juga terus digalakkan, mengingat masih ada orang tua yang menganggap remeh imunisasi. Mengingat imunisasi penting bagi kekebalan tubuh anak, sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang berpotensi menyebabkan stunting pada anak.**

Bupati Ketapang  Hadiri Launching Nasional Koperasi Merah Putih: Fondasi Baru Ketahanan Ekonomi Desa

Muhammad Saad Jul 21, 2025 0 Komentar

Ketapang:KM – Bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang, Bupati mengikuti launching nasional kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) secara virtual dari Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, yang juga menjadi tonggak baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gotong royong dari desa.

Sebanyak 80.081 koperasi Merah Putih diluncurkan serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahan singkat dan penuh makna:

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terima kasih.”

Presiden juga menegaskan komitmennya terhadap keberhasilan koperasi ini:

 “Saya ingatkan semua pengurus, laksanakan tugas dengan baik-baik. Buktikan bahwa propaganda yang mengatakan Kopdes/Kopkel Merah Putih tidak akan berhasil itu salah.”

Fondasi Baru Ekonomi Rakyat

Bupati Ketapang dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai motor utama pemberdayaan desa dan kelurahan, sekaligus sebagai fondasi baru dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Koperasi ini diharapkan mampu menggali potensi lokal, membuka lapangan kerja, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan karakteristik dan kebutuhan setiap desa.

 “Koperasi Merah Putih harus tumbuh sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing. Dikelola secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan, serta didukung dengan pembiayaan memadai dan pendampingan dari pemerintah pusat hingga ke desa.”

Bupati mendorong agar koperasi yang baru dibentuk tidak hanya berjalan, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mulai dari digitalisasi usaha, penguatan kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk dan pengelolaan usaha yang lebih efektif.

 “Manfaatkan potensi yang ada di desa. Misalnya melalui pengadaan air bersih dan air minum bagi warga yang belum terjangkau PDAM, distribusi pupuk kompos, hingga metode jualan sayur dan ikan melalui grup WhatsApp. Ini bukan hanya soal dagang, tapi cara sederhana membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.”

Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi

Peluncuran koperasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi sebagai komitmen nyata pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah.

Bagi Kabupaten Ketapang, peluncuran ini sangat sejalan dengan visi pembangunan 2025–2030:

“Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri.”

“Saya berharap peluncuran Koperasi Merah Putih ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal. Ini juga menjadi wujud nyata dari implementasi nilai-nilai koperasi: kemandirian, partisipasi, dan keadilan ekonomi.”

Hingga saat ini, 260 koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memberikan dukungan penuh—dari pelatihan, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga pendampingan teknis—agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

 “Harapan Bupati, dengan hadirnya koperasi Merah Putih, perputaran ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Ketapang tumbuh lebih sehat, lebih merata, dan mampu mewujudkan desa-desa yang mandiri.”**