Ketapang:KM – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si Hadiri Hari Buruh Sedunia, Bertempat di Halaman Kantor Disnakertrans Ketapang, Kamis (01/05/2025).
Dalam arahannya Sekda Ketapang menyampaikan, bahwa kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan yang saat ini sudah berjalan harus terus dijaga.
Peringatan hari buruh atau May Day setiap tanggal 1 Mei menjadi pengingat penting bagi kita semua betapa strategisnya peran para pekerja dalam proses pembangunan bangsa.
Dalam kegiatan hari buruh tahun 2025 di warnai dengan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan tanggal 1 Mei 2025, bakti sosial sendiri diinisiasi oleh gabungan serikat buruh, instansi pemerintah, instansi vertikal, dan perusahaan.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini, dengan bakti sosial menjadi bukti solidaritas bahwa peringatan MAY DAY diisi dengan kegiatan positif dan penuh makna”, tutur sekda ketapang.
Sekda Kabupaten Ketapang juga mengajak kepada perusahaan yang ada di kabupaten ketapang, untuk tidak lalai dalam memperhatikan hak-hak pekerja baik dari upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesempatan meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja.
Terakhir Sekda Kab. Ketapang berharap kepada para pekerja dan buruh agar terus menjadi mitra yang kritis namun konstruktif bagi pemerintah dan perusahaan dengan mengedepankan musyawarah dalam menyuarakan aspirasi.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S. STP.,M.Si secara resmi melantik Repalianto, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Ketapang, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (30/4/2025) malam.
Sebelum dipercaya mengemban jabatan Sekda, Repalianto menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Ketapang. Ia menggantikan posisi Penjabat (Pj) Sekda yang sebelumnya diisi oleh Dedy Shopiardi, S.STP.
Dalam sambutannya, Bupati Ketapang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas amanah baru yang diemban oleh Repalianto. Ia menekankan bahwa jabatan Sekda merupakan puncak karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, mengucapkan selamat kepada Bapak Repalianto, S.Sos., M.Si. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Bupati.
Pelantikan ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Ketapang.**
Pontianak:KM – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos., bersama Bupati Ketapang, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si, menghadiri sekaligus menandatangani komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).
Rakor dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, Kepala Biro Hukum Setda Kalbar, pimpinan OPD, para kepala daerah, Ketua dan Sekretaris DPRD se-Kalimantan Barat, serta Ketua Bappemperda.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah pejabat dan institusi hukum dari berbagai daerah.
Agenda utama rakor adalah penguatan koordinasi lintas lembaga dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan antara DPRD Kabupaten Ketapang, Pemerintah Daerah Ketapang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora.
Dalam sambutanya saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan HAM Provinsi Kalbar Tahun 2025 Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawandalam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).
“Momentum rapat koordinasi ini adalah langkah strategis yang sangat krusial dalam memperkokoh sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan di bidang hukum dan HAM,” ujarnya.
Ia menilai, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan dan dinamika hukum yang terus berkembang. Menurutnya, rapat koordinasi ini juga menjadi pilar penting menuju tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Wagub mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh pelosok Kalimantan. Ia optimistis, hasil dari rakor ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk Kalbar, tetapi juga untuk wilayah Kalimantan secara luas, bahkan skala nasional.
Ia mengungkapkan, kondisi hukum di Kalbar menunjukkan perkembangan positif meski masih menghadapi berbagai isu strategis. Untuk itu, ia mendorong agar seluruh Bupati/Wali Kota memperkuat pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum), minimal satu Posbankum per kecamatan, serta mendukung penciptaan Desa Sadar Hukum.
“Penyelesaian sengketa tanah, perlindungan kelompok rentan, hingga penanganan pelanggaran HAM harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara komprehensif dan sinergis,” katanya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar sebagai fondasi utama dalam membangun sistem hukum dan HAM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta agar kualitas produk hukum daerah ditingkatkan, serta perangkat daerah lebih aktif dalam menyampaikan Laporan Aksi HAM. “Saya berharap seluruh kabupaten/kota dan sekretariat DPRD se-Kalimantan Barat dapat meraih penghargaan Eka Acalapati,” kata Wagub.
Pada kesemapatan itu Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan pentingnya sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan institusi hukum dalam mempercepat reformasi regulasi dan memastikan produk hukum daerah benar-benar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
“Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Kalbar bersama tim perancang peraturan yang telah proaktif mendampingi daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Komitmen ini bukan sekadar seremonial, tetapi penegasan tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, progresif, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara DPRD, Pemda, dan Kanwil Kemenkumham merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah berbasis hukum yang kuat dan terintegrasi.
“Langkah ini dinilai sebagai momentum penting, tidak hanya bagi Kabupaten Ketapang, tetapi juga sebagai model kerja sama antarlembaga yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan bahkan secara nasional, guna mempercepat konsolidasi hukum yang responsif dan berkualitas,”tutupnya.
Jakarta:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan pertemuan strategis dengan Bupati Sukamara H. Masduki, S.T. bersama jajaran yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, (29 April 2025).
Bukan sekadar silaturahmi biasa, pertemuan ini menandai babak baru pembangunan Jembatan Jelai, infrastruktur monumental yang akan menyambungkan dua provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pertemuan silaturahmi ini menjadi langkah penting dalam mengonsolidasikan percepatan konektivitas Jembatan Jelai, infrastruktur vital yang akan menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian kedua wilayah.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengungkapkan bahwa seluruh proses administrasi telah dikerjakan dan kini memasuki tahap finalisasi. Jika tidak ada kendala, pekerjaan fisik diperkirakan akan dimulai dalam tahun ini, membawa harapan baru dan semangat baru bagi masyarakat yang sudah lama menantikan akses transportasi yang lebih baik.
Langkah nyata ini menegaskan komitmen dan keseriusan Bupati Ketapang bersama Bupati Sukamara untuk mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Jembatan Jelai dan jalan penghubungnya bukan hanya menjadi infrastruktur fisik, tetapi simbol penting dalam menghubungkan ekonomi, meningkatkan mobilitas orang dan jasa serta memperkuat integrasi regional. “Dengan langkah ini, Jembatan Jelai tidak hanya akan menjadi jalur transportasi, tetapi juga jembatan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih maju,” pungkasnya Bupati Ketapang Alexander Wilyo
Jembatan Jelai adalah simbol kolaborasi, bukti nyata bahwa kerja sama antar daerah mampu mewujudkan impian bersama, membuka jalan menuju kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**
Ketapang:KM – Sebanyak 17 Mahisiswa Akademi Manajemen Komputer dan Informaai (AMKI) Ketapang mengikuti Wisuda Angkatan Ke-XV Program D.III Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu Hotel di Ketapang , 29/04/2025.
Bupati Ketapang dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Drs. Maryadi Asmu’ie., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada 17 wisudawan/wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.
“Ini adalah momen yang sangat berharga dan penuh kebanggaan, tidak hanya bagi kalian, tetapi juga bagi keluarga, para dosen, serta seluruh komunitas akademik AMKI Ketapang”. kata Staf Ahli.
Staf Ahli menekankan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan peluang. Ia mendorong para lulusan untuk terus mengembangkan diri, menjadi agen perubahan, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Dengan bekal keterampilan teknis, nilai-nilai moral, dan fondasi akademik yang kuat dari AMKI Ketapang, saya yakin kalian akan mampu bersaing di dunia kerja dan menciptakan inovasi yang berdampak positif,”. ujanya.
Selain itu, pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia pendidikan, menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan inovasi dan kreativitas.
Di akhir sambutannya, para lulusan tetap menjunjung tinggi integritas, etika, dan kepekaan terhadap perubahan zaman. “Kalian adalah harapan masa depan yang akan membawa Kabupaten Ketapang menuju kemajuan yang lebih besar” tutupnya.**
Jakarta:KM – Dengan tekad membangun Ketapang yang lebih maju, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., langsung turun tangan melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., di ruang kerjanya di Jakarta.
Didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kepala Dinas Perhubungan. Bupati Alexander membawa misi penting : mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur jalan strategis yang vital bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maju dan mandiri.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Ketapang secara resmi menyerahkan surat permohonan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga. Fokus utama permohonan adalah penyelesaian pembangunan ruas jalan nasional Sungai Kelik – Nanga Tayap serta penanganan ruas jalan kabupaten Pelang – Kepuluk, serta ruas-ruas jalan Kabupaten yg strategis lainnya.
Dirjen Bina Marga menyambut baik langkah aktif Pemkab Ketapang ini, bahkan memberikan apresiasi atas sinergi luar biasa antara pemerintah daerah dan perusahaan sekitar yang telah bergotong royong memperbaiki kerusakan jalan Sungai Kelik – Nanga Tayap melalui program CSR.
Untuk ruas jalan Pelang – Kepuluk, Pemkab Ketapang disarankan untuk segera mengusulkan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan menginput datanya ke dalam Aplikasi SiTIA milik Kementerian PUPR, lengkap dengan readiness kriteria sebagai syarat pendukung.
Pertemuan strategis ini juga tidak terlepas dari peran serta Anggota DPR RI, H. Boyman Harun, S.H., yang turut menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kementerian PU yang terus konsisten memperjuangkan infrastruktur Kalbar di tingkat pusat
Bupati Alexander menegaskan komitmennya bahwa pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi untuk membuka akses, meningkatkan konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan mempercepat kemajuan Ketapang. “Ini adalah perjuangan bersama untuk masa depan Ketapang yang lebih baik!” tegasnya.**
Ketapang:KM – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si., menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk segera menyiapkan Keputusan Bupati terkait penerapan jam wajib belajar.
Kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Ketapang, dalam penegakkan nya.
“Saya sudah sampaikan dan instruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyiapkan keputusan Bupati tentang jam wajib belajar. Nantinya, akan kita Perbup-kan dan semua komponen masyarakat akan dilibatkan untuk menegakkan aturan ini,” kata bupati, Senin (28/4/25).
Menurut Bupati, surat edaran mengenai jam wajib belajar tersebut akan mulai disosialisasikan pekan ini, dan penerapannya dijadwalkan dimulai minggu depan.
Penerapan jam wajib belajar ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan budaya belajar di kalangan siswa, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Ketapang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diyakini akan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
IPM merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan meningkatkan kesadaran belajar dan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pendidikan, Ketapang optimistis dapat memperbaiki angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah — dua komponen utama dalam perhitungan IPM.
“Jika jam belajar ini benar-benar dijalankan dengan baik, kualitas pendidikan kita akan meningkat. Anak-anak kita lebih fokus, nilai akademik membaik, dan ke depan, IPM Ketapang juga akan ikut naik,” tambahnya.**
Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) Perumahan Perdesaan, Selasa (29/04/2025) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Rakor yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dalam penyediaan hunian layak di wilayah perdesaan.
Dalam forum tersebut, Wabup Jamhuri mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah pusat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan program perumahan perdesaan. Ia menyoroti apakah terdapat kuota khusus untuk tiap kabupaten serta bagaimana skema pembiayaannya — apakah melalui APBN, melibatkan pihak ketiga seperti developer, atau cukup ditangani oleh Pemerintah Daerah.
“Yang jadi persoalan di daerah bukan sekadar angka, tapi bagaimana rumah-rumah layak huni ini benar-benar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di pedesaan,” tegas Jamhuri.
Menurutnya, program rumah layak huni harus tepat sasaran dan tidak terjebak dalam prosedur teknis yang justru menghambat manfaat langsung kepada rakyat. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat bawah, khususnya mereka yang hingga kini belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak.
Jakarta:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., pada Senin, 28 April 2025, di Kantor Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan Jakarta
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Audiensi ini membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan sektor transportasi di Kabupaten Ketapang.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain mengenai penambahan rute dan maskapai penerbangan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga mengusulkan penataan kawasan bandara, termasuk perluasan lahan parkir serta pembangunan ruang VIP untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara dan rencana optimalisasi bandara.
Selain isu penerbangan, dibahas pula rencana pemanfaatan Pelabuhan Tembilok, yang merupakan aset Kementerian Perhubungan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Ketapang tahun 2023 lalu.
Rencananya, pelabuhan ini akan dialihfungsikan dari pelabuhan penyeberangan menjadi pelabuhan umum untuk memperkuat jaringan logistik dan mempercepat mobilitas barang dan jasa di wilayah Ketapang.
“Langkah ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang membuka isolasi, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta menggerakkan roda perekonomian Ketapang.”ungkap bupati
Bupati berharap dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan agar seluruh rencana pengembangan ini dapat segera direalisasikan, demi mendorong kemajuan infrastruktur transportasi di Kabupaten Ketapang.**
Ketapang:KM – Sarat dengan budaya multi etnis, Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar acara Halal Bihalal dengan tema “Silaturahmi untuk Harmoni: Semangat Baru yang Berkeadilan, untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri”. Acara ini berlangsung di pentas seni Balai Sungai Kedang, Komplek Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Jumat (25/04/25) malam.
Acara yang digelar dengan semangat kebersamaan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari beragam latar belakang, termasuk unsur pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat. Turut hadir KH Ahmad Said Asrori dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Wakil Bupati Ketapang, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres Ketapang, Uskup Ketapang, Ketua MUI, serta Suprapto selaku Wakil Bupati Ketapang periode 2015–2020. Selain itu, para tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku lintas sektor juga turut ambil bagian dalam acara tersebut.
Diawal sambutannya Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menyampaikan ucapan selamat Idulfitri secara pribadi atas nama keluarga, serta mewakili Pemerintah Kabupaten Ketapang. Ia menegaskan komitmennya untuk melayani, memimpin, dan mengayomi seluruh Masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang.
“Kami adalah milik masyarakat Ketapang dan berkomitmen untuk melayani, memimpin, serta mengayomi seluruh suku dan agama yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen kebersamaan, Bupati mengumumkan bahwa tradisi Halal Bihalal dan kebudayaan kerakyatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin pemerintah daerah.
“Saya berharap, momen tersebut dapat menjadi energi baru dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjadi ajang silaturahmi Masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membangun Ketapang menuju masa depan yang lebih cerah. Ia menegaskan bahwa dimasa kepemimpinannya ingin menjadi pemimpin yang adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun golongan. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Mari bergandengan tangan membangun Ketapang yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,
Melalui acara Halal Bihalal ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap dapat mempererat silaturahmi antar masyarakat, membangun sinergi lintas sektor, serta menggalang semangat kebersamaan dalam mewujudkan visi Ketapang yang maju dan mandiri. Tradisi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong demi kemajuan Bersama, “Mari kita jadikan Ketapang sebagai rumah yang nyaman, aman untuk kita diami bersama.”tutupnya.
Diakhir acara ditampilkan budaya lokal Bubu Gila dari Kecamatan Sandai yang penuh dengan nilai mistik dan penampilan artis kenamaan Andin KDI yang telah memberi harum nama Kabupaten Ketapang ditingkat nasional dengan juara 1 diajang KDI.**
Muhammad Saad 
