Ketapang:KM – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., menyampaikan Jawaban Bupati Ketapang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (7/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., didampingi Wakil – waki Ketua.

Dalam pidato jawaban Bupati yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA), Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang atas pandangan umum, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menilai berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Masukan tersebut, menurut pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan dalam memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Setelah mencermati dan mempelajari pandangan umum seluruh fraksi, pemerintah daerah mencatat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga penanganan kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) beserta dampaknya terhadap masyarakat.

Perkuat Pendapatan dan Kemandirian Fiskal

Terkait peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyatakan akan terus melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan beban masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga sepakat bahwa berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Ketapang harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Potensi tersebut meliputi sektor perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, serta berbagai sektor ekonomi lainnya yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Optimalisasi berbagai sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat basis fiskal Kabupaten Ketapang sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Karhutla Jadi Perhatian Serius

Dalam jawaban Bupati tersebut, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan bahwa Karhutla merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.

Berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Ketapang pada 2 September 2026 telah meningkatkan status penanganan bencana dari Siaga menjadi Tanggap Darurat Karhutla.

Peningkatan status tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat mobilisasi sumber daya serta mempercepat penanganan kondisi darurat di lapangan.

Seiring dengan penetapan status tanggap darurat tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah penanganan darurat sekaligus membantu mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan Karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemadam kebakaran, perusahaan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga seluruh elemen masyarakat.

Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pencegahan, pemantauan titik rawan, pemadaman kebakaran, hingga penanganan dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, baik melalui jalur darat maupun udara.

Melalui forum paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak di tengah kondisi kekeringan serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, khususnya ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.**