Ketapang:KM – Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang yang digelar pada masa persidangan kedua tahun sidang 2025–2026, Senin (16/3/2016) di ruang rapat Paripurna DPRD Ketapang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang H. Achmad Sholeh, ST.,M.Sos dan dihadiri oleh anggota DPRD, Sekretaris DPRD, jajaran kepala bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, unsur Forkopimda, serta para undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Ketapang menyampaikan pidato pengantar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Selain itu, penyampaian LKPJ juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, baik dari sisi pembangunan, pelayanan publik, maupun pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pemaparannya, Bupati juga menyampaikan gambaran umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

Bupati juga memaparkan berbagai capaian kinerja pembangunan daerah yang meliputi sejumlah urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan partisipasi anak usia sekolah dalam pendidikan dasar serta penguatan pendidikan anak usia dini.

Di sektor kesehatan, angka prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan, menjadi sekitar 8,39 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap juga terus ditingkatkan guna melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Dalam bidang infrastruktur, pemerintah daerah juga mencatat peningkatan pada persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap serta peningkatan kualitas jaringan irigasi yang mendukung sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga terus meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak serta memperluas pelayanan infrastruktur dasar di berbagai wilayah.

Pada sektor perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah melakukan penanganan kawasan kumuh serta program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai layanan administrasi kependudukan.

Data menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) telah mencapai lebih dari 91 persen, sementara pencatatan akta kelahiran juga terus meningkat.

Pemerintah daerah juga terus mengembangkan sistem digitalisasi layanan publik, termasuk penguatan jaringan internet pemerintah serta penyediaan akses internet publik di beberapa lokasi.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan investasi daerah.

Nilai realisasi investasi di Kabupaten Ketapang tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain itu, berbagai sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan juga menunjukkan peningkatan produksi yang cukup signifikan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mencatat sejumlah capaian positif dalam tata kelola pemerintahan.

Di antaranya adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Ketapang memperoleh nilai 83,18 dan berada pada kategori zona hijau.

Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap agar LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Ketapang dapat berjalan semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2025 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.**