Ketapang  – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si mengirim sinyal keras kepada jajarannya. Di awal tahun 2026, ia memulai penataan birokrasi dengan merotasi 12 orang pejabat eselon II dan secara terbuka mengancam akan menonjobkan pejabat yang enggan melayani masyarakat dengan alasan anggaran.

“Mulai hari ini saya mulai menata untuk birokrasi dimulai dari pejabat eselon II, setelah ini melakukan lelang terbuka untuk jabatan eselon II yang kosong, kemudian baru berikutnya ke jabatan eselon III dan IV,” kata bupati  usai melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat eselon II di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (2/1/2026).

Orang nomor satu di Kabupaten Ketapang itu menyebut penataan ini sebagai langkah awal menjadikan birokrasi benar-benar berfungsi sebagai mesin pemerintahan dan pembangunan, bukan sekadar struktur administratif. 

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus sejalan dengan arah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir.

“Ini bagian langkah kita bahwa birokrasi sebagai mesin pembangunan, mesin pemerintahan di Ketapang ini bisa berjalan dengan baik dan selaras mendukung pemerintahan saya dan bapak wakil bupati Jamhuri Amir untuk mencapai visi pembangunan berkeadilan untuk Ketapang maju dan mandiri,” ujarnya.

Namun, penekanan utama bupati  bukan semata soal struktur jabatan. Ia menyoroti mental aparatur. Ia meminta pejabat meninggalkan sikap elitis dan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

“Saya menekankan kepada mereka untuk bekerja profesional, penuh inovasi dan dengan satu mental, bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat, jiwa pelayan harus dikedepankan, bukan jiwa sebagai pejabat,” katanya.

Menurut bupati, pejabat dengan mental pelayan tidak boleh menghindar dari masalah warga. Mereka harus hadir, bahkan ketika persoalan itu rumit dan tidak populer.

“Kenapa harus punya jiwa pelayan, artinya mereka ini harus hadir, jadi solusi bagi masyarakat, harus hadir dalam setiap persoalan-persoalan masyarakat, tidak boleh menghindar, tidak boleh apatis, tidak boleh cuek,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung kebiasaan sebagian pejabat yang enggan turun melayani dengan alasan administratif. Ia menegaskan sikap itu tidak bisa lagi ditoleransi.

“Sekarang saya mewajibkan mereka untuk responsif termasuk di media sosial, saya tadi sampaikan, jikalau kalian Saya minta untuk melakukan pelayanan dalam bidang apapun, tapi tidak dilaksanakan karena tidak ada SPPD, tidak ada anggaran, maka itu sangat menyinggung hati rakyat termasuk saya, maka saya ancam untuk dinonjobkan,” katanya.

Langkah tersebut, menurut bupati, merupakan cara memacu kinerja sekaligus mengubah wajah pelayanan publik di Ketapang. Ia ingin memutus citra birokrasi yang berbelit, lamban dan mahal.

“Ini sebagai strategi saya untuk memacu mereka bekerja baik, bekerja Paripurna supaya pemerintahan di Ketapang ini mengubah Citra bahwa di Ketapang ini tidak ada lagi yang dipersulit, tidak ada lagi yang berbelit-belit, tidak ada pelayanan itu yang mahal, bahkan jauh. Yang jauh harus kita dekatkan, yang mahal harus lebih murah, kemudian yang lambat harus kita percepat,” pungkasnya.**