Pemerintah Kabupaten Ketapang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada tiga provinsi yang baru-baru ini dilanda bencana banjir besar, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, bersama jajaran pejabat terkait, termasuk Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum, dan Inspektorat.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menegaskan bahwa Pemkab Ketapang akan menyalurkan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan ini merupakan bentuk nyata solidaritas Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap daerah-daerah yang sedang mengalami musibah.

“Kita tidak perlu lagi berdiskusi apakah akan membantu atau tidak. Ketapang siap membantu. Ini adalah bentuk kepedulian dan rasa sepenanggungan kita terhadap saudara-saudara di provinsi lain yang tengah menghadapi bencana,” ujar Sekda Ketapang dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan BTT akan dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemkab Ketapang juga akan memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasara.

“Kita tetap harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik pula. Semua prosedur hukum dan mekanisme keuangan akan kita patuhi,” tambahnya.

Selain membahas bantuan untuk daerah terdampak, rapat juga menyoroti kondisi Kabupaten Ketapang sendiri yang tergolong sebagai wilayah rawan bencana, terutama banjir dan kebakaran lahan. Oleh karena itu, Pemkab Ketapang tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah agar bantuan yang diberikan proporsional dan tidak mengganggu program prioritas daerah.

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap bantuan ini dapat segera disalurkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus memperkuat kerja sama dan semangat gotong royong antar pemerintah daerah di seluruh Indonesia.**