Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi meluncurkan Sekolah Rakyat di kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan, Selasa (30/9/2025). Program ini menjadi perintis di Kalimantan Barat, selain satu lokasi lain yang berada di Kota Pontianak.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, menyebut keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini, jumlah siswa baru mencapai 72 orang dari kuota 100 orang.

“Ini memang masih bangunan sementara. Tahun depan akan dibangun permanen di Kecamatan Nanga Tayap. Lahan tujuh milik Pemda sudah kita siapkan. Letaknya strategis, di tengah Kabupaten Ketapang,” kata bupati.

Bupati menambahkan, Sekolah Rakyat menyediakan jaminan penuh bagi siswa, mulai dari makan dan minum tiga kali sehari, pengasuhan, hingga fasilitas belajar yang memadai.

“Saya tadi sudah keliling melihat fasilitas sarana dan prasarananya, kalau dibanding saya sekolah dahulu, ini jauh lebih baik,” ucap bupati.

Kepala Sekolah Rakyat Ketapang, Kurniawan Widodo, menyampaikan saat ini terdapat 72 siswa yang berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Ketapang, dengan rentang usia 6 hingga 19 tahun. Dari jumlah itu, 19 siswa tingkat SD dan 53 siswa tingkat SMA. 

“Sekolah ini menjadi pusat pendidikan untuk membentuk generasi mandiri, berkarakter mulia, dan berdaya saing, dengan tetap berlandaskan kearifan lokal,” ujar Kurniawan.

Sebelum masuk asrama, seluruh siswa menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kedondong. 

Kurniawan memaparkan, saat ini, sekolah tersebut memiliki 36 tenaga pendidik dan pengelola, terdiri atas 1 kepala sekolah, 14 guru, serta staf lainnya. Beberapa guru didatangkan dari luar daerah, yakni Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Pontianak, serta Kabupaten Ketapang sendiri.

Dari sisi sarana, Sekolah Rakyat Ketapang dilengkapi asrama putra dan putri, ruang makan bersama, ruang kelas untuk SD dan SMA, laboratorium IPA, ruang bahasa, perpustakaan, serta ruang konseling hingga fasilitas lainnya. 

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) Kabupaten Ketapang, Albertin Tri Kurniasih menekankan Sekolah Rakyat dikhususkan bagi keluarga yang tidak mampu tanpa ada biaya sepeser pun.

“Seragam, biaya sekolah, makan minum itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” kata Asih. 

Meski sudah diluncurkan, Asih menyebut, Sekolah Rakyat masih membuka kuota untuk calon siswa yang ingin belajar di sekolah rakyat. 

“Kami membuka lagi untuk menampung calon siswa lain yang ingin bersekolah di sekolah rakyat, sambil berjalan ini tetap bisa dibuka, itu sesuai dengan arahan dari Kemensos,” ujar Asih. 

Perwakilan Kementerian Sosial RI, Mochtar Afandi menjelaskan bahwa secara nasional akan ada 165 titik Sekolah Rakyat. 100 Titik sudah beroperasi sejak Juli–Agustus 2025, dan 65 titik lain termasuk di Ketapang dimulai pada akhir September 2025.

“Khusus di Kalbar, ada dua lokasi. Satu di Pontianak sebagai pusat untuk 13 kabupaten/kota, dan satu lagi di Ketapang dengan empat rombongan belajar,” ujarnya.**