Ketapang:KM – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., membuka Kegiatan Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta untuk Kontinuitas Universal Health Coverage Kab. Ketapang oleh BPJS Kesehatan, Jumat (23/5/2025) di Ruang Rapat Bupati ,Kantor Bupati Ketapang.

Kepala BPJS KC Pontianak, Evi Retno Nurlianti, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa secara nasional cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,20%, mendekati target 98,6% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, capaian mencapai 93,03% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 69,02%.

Sementara itu, capaian di Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) sebesar 37,23%, diikuti oleh Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) 24,90%, PBPU Mandiri 15,75%, PBPU Pemda 12,62%, PPU Pemerintah Nonaktif 7,73%, dan segmen lainnya. Namun, tingkat keaktifan peserta di beberapa segmen masih perlu ditingkatkan.

Forum ini juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah, termasuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati terkait kewajiban badan usaha mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKN, serta pengalihan peserta dari segmen yang dibiayai pemerintah ke kepesertaan mandiri dan badan usaha.

Sekda Ketapang menegaskan komitmen penuh Pemkab Ketapang untuk memperkuat implementasi program JKN.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Ketapang. Sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Kami siap memperkuat regulasi dan kebijakan daerah, termasuk memastikan badan usaha di Ketapang menjalankan kewajiban kepesertaan JKN sesuai peraturan yang berlaku.”
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan dan mendekatkan Kabupaten Ketapang ke target UHC nasional.**