Ketapang:KM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Borneo ke-8 Tahun 2025 di Pontianak, Jumat (22/8/2025). Kegiatan yang digelar di salah satu Hotel tersebut mengusung tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif”.
Hadir sebagai narasumber, Bupati Ketapang membagikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan di Ketapang. Ia menyebutkan, persoalan konflik dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari dengan memberi dua opsi kepada perusahaan, yakni menyerahkan kasus ke penegak hukum atau dengan mengikuti kearifan lokal menghormati proses secara tradisi dan hukum adat, sehingga ada alternatif untuk kemudian dikalkulasi secara bisnis mana yang lebih menguntungkan guna mencari solusi bersama.
“Banyak masalah muncul bukan semata dari substansi, melainkan karena lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak berkomunikasi secara efektif,” ungkap bupati.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung berbagai persoalan di sektor perkebunan, mulai dari sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga praktik pencurian kelapa sawit. Menurutnya, kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, tetapi juga terdapat unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan.
Bupati bahkan menegaskan praktik curang juga terjadi di dunia usaha. Ia mencontohkan kasus penangkapan seorang manajer perusahaan karena terlibat pencurian sawit. “Jadi jangan selalu menuding birokrasi pemerintah, perusahaan juga harus berani introspeksi dan membersihkan internalnya,” tegasnya.
Lebih jauh, bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan bersama. Karena itu, ia menilai penting menjaga keseimbangan tiga pilar, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi perusahaan, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” tandasnya.**
