Ketapang:KM – Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, S.H, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi terkait perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang pada Rabu (21/05/2025).

Dalam kesempatan tersebut, wabup menyampaikan bahwa rapat bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

“Rapat tersebut bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Wabup.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam pertemuan virtual ini menyampaikan arahan kebijakan serta strategi pencegahan korupsi yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

“Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025,” ungkapnya.

Wabup Jamhuri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK RI dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan KPK RI, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat semakin efektif, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tutupnya.

Rakor ini menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Ketapang pun menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.**