Ketapang:KM – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M. Sos, menggelar acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi antar Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat di Masjid Al-Falah, Kelurahan Mulia Baru, pada Sabtu (15/03/2025).
Dalam sambutannya, Achmad Sholeh menyampaikan bahwa ini merupakan pertama kalinya ia melaksanakan Safari Ramadan sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Ia mengungkapkan kebahagiannya bisa berbagi momen istimewa ini bersama masyarakat serta tokoh agama.
“Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial. Saya merasa sangat bersyukur dapat bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama masyarakat serta para tokoh agama,” ujar Achmad Sholeh.
Pada kesempatan itu juga , Achmad Sholeh memberikan bantuan kepada Pengurus Masjid dan juga berjanji untuk membantu pembangunan rehab Masjid Al-Falah, yang merupakan salah satu masjid tertua di Ketapang. Ia berharap kepada Pengurus Masjid Al-Falah dapat secepatnya untuk dapat mengajukan Proposal untuk perbaikan/rehab masjid kepada Dinas/Instansi terkait.
“Masjid Al-Falah memiliki sejarah panjang di Kabupaten Ketapang. Kami akan berupaya untuk membantu proses rehabilitasi masjid ini agar tetap terjaga dan semakin nyaman bagi para jamaah yang melaksanakan Ibadah disini,” tambahnya.
Acara ini berlangsung dengan penuh kehangatan, diakhiri dengan doa bersama serta berbuka puasa dan Sholat Maghrib berjamah.**
Bupati Ketapang Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Tahun Buku 2024. Pada Sore Hari Jum’at (14/03/2025) bertempat di Aula Bank Kalbar Kota Pontianak.
RUPS Tahunan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bank Kalbar selama satu tahun terakhir serta menyusun strategi pengembangan di tahun berikutnya.
Dalam forum ini, dibahas berbagai aspek penting, mulai dari laporan keuangan, pengembangan layanan, hingga ekspansi bisnis untuk meningkatkan peran Bank Kalbar dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, para bupati, dan wali kota se-Kalimantan Barat sebagai pemegang saham Bank Kalbar.
Kehadiran para kepala daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Barat.
Dalam RUPS tersebut, disampaikan bahwa komposisi kepemilikan saham Bank Kalbar terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, dalam kesempatan tersebut berharap, sebagai salah satu pemegang saham, hendaknya pihak Bank Kalbar dapat meningkatkan kinerja supaya Bank Kalbar dapat semakin baik.
“Dengan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, semoga Bank Kalbar dapat memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah melalui pembagian deviden untuk kemajuan Kabupaten Ketapang.”katanya.
Penyertaan modal Kabupaten Ketapang pada Tahun 2024 sebesar 71 M, berdasarkan hasil RUPS, pada tahun buku 2024 kita dapat pembagian deviden sebesar 9,743 M atau 3,99%.
Bupati berharap pada sektor UMKM, Bank Kalbar terus mendukung pelaku usaha dengan berbagai fasilitas, termasuk bantuan pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Komitmen ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang terus membaik.
Bupati juga mendukung target ekspansi kredit bagi UMKM dari Bank Kalbar pada 2025 dapat mencapai Rp1 triliun.
“Bank Kalbar fokus dan serius membantu usaha-usaha kecil agar terus berkembang dengan memberikan bantuan modal usaha, membantu kemasan produk UMKM, membantu memasarkan produk UMKM melalui berbagai event dan mendorong peningkatan kelas UMKM serta mikro dari usaha kecil menjadi usaha menengah.”harapnya
Ke depannya bupati berharap Bank BPD Kalbar agar tidak lengah dan terus bertransformasi, adaptif dalam menghadapi perkembangan dan ketatnya persaingan di industri perbankan dengan penguatan organisasi seperti pengembangan sumber daya, teknologi, pengembangan prosedur dan penguatan corporate governance sehingga mampu tumbuh dan bersaing serta berperan dalam perekonomian di Kabupaten Ketapang.
Terdapat sejumlah agenda dalam RUPS Tahun Buku 2024, yaitu laporan tahunan perseroan, informasi rencana bisnis bank tahun 2025, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Para pemegang saham BPD Kalbar menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2024, laporan keuangan perseroan, dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris tahun buku 2024.**
Ketapang:KM – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Drs. H. Maryadi Asmu’ie., M.M Hadiri Buka Puasa Bersama Sekaligus Membuka Acara “Jejak Magrib Fest 2025”. Bertempat di Cafe (R) Jl. Pawan Satu Kauman, Sabtu (15/03/2025).
Dalam sambutannya staf ahli berharap, jejak magrib fest yang diinisiasi oleh puan Ketapang bukan sekedar festival biasa, tapi juga dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadhan.
Lebih lanjut staf ahli menyampaikan permohonan maaf Bupati Ketapang Bapak Alexander Wilyo yang dalam hal ini tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan safari Ramadhan di Kecamatan Simpang Dua.
Dalam suasana Ramadhan yang penuh berkah dan masih dalam suasana HUT Ketapang Ke-607 kegiatan ini dapat menjaga harmoni di tengah keberagaman yang ada di Kabupaten Ketapang.
“Momentum hari jadi Ketapang Ke-607 ini juga dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk menatap masa depan Kabupaten Ketapang yang lebih baik”, ujar staf ahli.
Staf ahli juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang telah hadir di acara jejak magrib fest, dapat terus berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang.
Terakhir staf ahli menyampaikan bahwa PemKab Ketapang berkomitmen senantiasa untuk terus mendukung berbagai inisiatif yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan di Kabupaten Ketapang tercinta.**
Ketapang:KM – Demi menyebarkan kebahagiaan dan berbagi berkah di bulan Ramadan, sejumlah wartawan Kabupaten Ketapang membagikan 1.500 paket takjil kepada pengguna jalan, pada Sabtu (15/3/2025) sore. Kegiatan yang digelar di Bundaran Taman Kedondong, Kota Ketapang ini, menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial.
Kegiatan ini menyasar para pengguna jalan, termasuk pengendara motor, mobil hingga pejalan kaki yang melintas di sekitar lokasi. Sebayak 1.500 paket takjil dibagikan dalam waktu 40 menit.
Koordinator wartawan berbagi berkah Ramadan, Rohandi mengatakan, kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama tim yang solid. Adapun sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari iuran dari para wartawan serta sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap kegiatan sosial.
“Kami ingin berbagi kebahagiaan dan berkah Ramadan kepada sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban mereka yang sedang dalam perjalanan, terutama saat menjelang waktu berbuka puasa,” ujar Andi.
Antusiasme masyarakat terlihat saat pembagian takjil berlangsung. Banyak pengendara yang berhenti sejenak untuk menerima paket takjil, sambil mengucapkan terima kasih dan doa kebaikan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur, dan pihak kepolisian yang mengawal arus lalu lintas. Juga kepada Pak Kapolres yang turut dan anggota DPRD Marzuki, ikut serta bersama kami. Juga kepada anggota dewan. Kegiatan sosial yang positif seperti ini akan kami gelar secara rutin,” ucapnya.
Kegiatan ini juga mendapat apresiasi penuh dari Kapolres Ketapang AKBP Setiadi yang turut serta membagikan takjil kepada masyarakat. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang mengajaknya ikut serta dalam kegiatan tersebut.
“Ini sangat kami apresiasi dan pengalaman yang luar biasa bagi saya karena dapat bersama dengan rekan-rekan semua berbagi keberkahan, semoga ini terus berlanjut,” ujarnya.
Kapolres berharap, dengan semangat berbagi yang tinggi, kegiatan ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut serta dalam aksi-aksi sosial lainnya, terutama di bulan penuh berkah seperti Ramadan.
Adapun sejumlah media yang ikut serta dalam kegiatan ini diantaranya adalah Suara Ketapang, Medik TV, Kalbar online, TVRI Kalimantan Barat, Inside Pontianak, Antara Kalbar, Suara Kalbar, Raden media, Borneo tribun, Sorot 10, Intensnews, Jejaring Kalbar, Poskalbar, Khatulistiwa times, Sanggar Photografy, Colourfull Photografy.**
Ketapang:KM – Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos, bersama Ketua ADKASI Siswanto, S.Pd., M.H dan para Ketua DPRD kabupaten seluruh Indonesia, melakukan silaturahmi dengan Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR, Jumat (14/3/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi hangat terkait tantangan yang dihadapi DPRD kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah lemahnya kewenangan DPRD dalam budgeting dan pengawasan APBD, yang membuat DPRD seperti tidak memiliki daya dalam menjalankan tugas legislatifnya. Oleh karena itu, para Ketua DPRD meminta Ketua MPR untuk mendorong terbentuknya Undang-Undang khusus DPRD, yang dapat memperkuat peran mereka dalam tata kelola daerah.
Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh menegaskan bahwa tanpa aturan yang jelas dan kuat, DPRD Kabupaten hanya akan menjadi sekadar tempat aduan masyarakat tanpa memiliki wewenang yang nyata untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saat ini, DPRD Kabupaten seperti tempat sampah—tempat masyarakat mengadu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Kami bisa memberi saran kepada pemerintah daerah, tetapi tidak ada jaminan saran tersebut diakomodasi. Kewenangan kami dalam budgeting dan pengawasan pun sangat terbatas, dan jika tidak sejalan dengan eksekutif, sering kali dianggap sebagai penghambat,”ujarnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan kebijakan antara daerah perkotaan di Pulau Jawa dan daerah terpencil seperti Kalimantan. Pemangkasan anggaran dan kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi infrastruktur di daerah.
Selain itu, ia menyinggung tekanan yang dihadapi DPRD kabupaten dari pusat dan partai politik, yang semakin membatasi ruang gerak mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami berharap adanya Undang-Undang khusus DPRD yang mengatur peran kami agar setara dengan eksekutif. Dengan begitu, DPRD bisa lebih kuat dalam mengawal pembangunan daerah dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,”tambahnya.
Menanggapi aspirasi para Ketua DPRD, Ketua MPR H. Ahmad Muzani mengakui bahwa beban yang diemban DPRD Kabupaten sangat berat. Ia menyebut bahwa DPR Kabupaten adalah ujung tombak politik di daerah, tempat rakyat pertama kali datang untuk mengadukan berbagai persoalan, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga konflik keluarga.
“Saya ini Ketua MPR, tapi juga Sekjen Partai. Saya paham betul kondisi yang kawan-kawan hadapi. Dari subuh, rakyat sudah datang ke rumah DPRD untuk mengadu—mulai dari anak mau sunat, rumah bocor, BPJS tidak aktif, sampai urusan perceraian. Semua DPRD yang kena,”ujar Muzani.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kabupaten juga menjadi ujung tombak partai politik, yang harus menanggung berbagai kepentingan partai, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Terkait usulan pembentukan Undang-Undang khusus DPRD, Muzani menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih fokus pada penataan ekonomi nasional, namun ia berjanji akan membahasnya lebih lanjut pada tahun 2026.
“Saya minta kawan-kawan DPRD bersabar. Saya akan membawa aspirasi ini dan mencari solusi terbaik agar DPRD Kabupaten mendapatkan penguatan yang layak dalam sistem pemerintahan,” tutupnya.
Silaturahmi ADKASI ke MPR RI menjadi langkah awal dalam perjuangan DPRD kabupaten untuk mendapatkan penguatan peran dan fungsi mereka. Para Ketua DPRD menegaskan bahwa tanpa regulasi yang lebih jelas, DPRD Kabupaten akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam mengawal kebijakan daerah.
Meski Ketua MPR belum memberikan kepastian kapan Undang-Undang khusus DPRD akan dibentuk, harapan tetap ada bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga DPRD kabupaten mendapatkan kedudukan yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan.
Satu hal yang pasti: tanpa DPRD yang kuat, pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal.**
Ketapang:KM – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si Pimpin Rapat Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Dan Pemkab Ketapang Tentang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, Jumat 14 Maret 2025, di ruang rapat Sekda.
Pengadilan Negeri Ketapang bersama dengan Dinas Sosial, Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (MOU) tentang penyediaan Layanan bagi penyandang Disabilitas di pengadilan.
Tujuan rapat ini adalah menyempurnakan draft nota kesepakatan sebelum di lakukan penandatangan antara Pengadilan Tinggi dan Pemkab Ketapang serta untuk meningkatkan peran kedua belah pihak dalam pelaksanaan bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas, karena Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
Untuk itu guna meningkatkan pelayanan prima bagi seluruh pengguna layanan termasuk penyandang disabilitas.
Kerjasama layanan ini meliputi pendampingan juru bicara isyarat, pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang bahasa isyarat/ tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.
Asisten mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat yang telah memberikan saran dan masukan.
Kepada Kabag Tapem dan Dinas Sosial di harapkan terus memantau percepatan penyempuranaan draft nota kesapakatannya, serta selalu berkoordinasi dengan Pengadilan tentang penjadwalan penandatangan nota kesepakatan ini.
Terakhir Asisten meminta terkait dengan RK agar di sesuaikan dan di informasikan secepatnya biar seragam dengan yang terdahulu.**
Ketapang:KM – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Islami, S.IP., M.T Pimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi Pemanfaatan Red Mud Sebagai Alternatif Material Timbunan Jalan. Bertempat di Ruang Rapat Bupati Ketapang, Jum’at (14/03/2025).
Asisten dalam arahannya menyampaikan bahwa penggunaan limbah dari bauksit ini harus melalui prosedur ijin dari kementerian KLHK dan melakukan beberapa penelitian terkait penggunaan limbah bauksit PT. WHW tersebut.
Lebih lanjut asisten menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang akan mendukung dan membantu dalam mengurus ijin pemanfaatan dan penelitian terkait limbah bauksit ke kementerian KLHK.
Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali limbah B3. Tujuannya adalah untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar.
Dalam hal lain PT. WHW sendiri sudah memiliki ijin untuk penggunaan penimbunan dan hanya saja belum memiliki ijin terkait pengolahan daur ulang limbah B3 tersebut.
Terakhir dalam rapat tersebut disepakati bersama Pemerintahan Kabupaten Ketapang dan PT. WHW sepakat untuk berkerja sama dalam mengurus administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.**
Ketapang:KM – Dalam momen bulan suci ramadhan, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si bersilaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Sandai, pada Kamis (13/03/2025).
Sebelumnya Bupati dalam kunjungan kerjanya juga melakukan Safari Ramadhan di Kecamatan Nanga Tayap.
Silaturahmi ini merupakan rangkaian dari Safari Ramadhan yang rutin digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang setiap tahunnya.
Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Sandai dalam pemilu tahun 2024.
“Oleh karena itu, saya akan berjuang dan berkomitmen dalam membawa Ketapang ini lebih baik dan lebih sejahtera,” ujarnya.
Selain itu, Bupati berkomitmen akan menjadi pemimpin bagi seluruh suku dan agama yang ada di Kabupaten Ketapang.
“Kami akan berusaha dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dan semoga tidak lama lagi kita akan memfungsikan Rumah Sakit yang ada di Kecamatan Sandai ini,” tuturnya.
Terkait pemberian bantuan hibah, Bupati mengatakan akan lebih selektif dalam pemberian hibah.
“Kita juga akan lebih memfokuskan dalam pembangunan infrastruktur yang lebih utama. Terlebih lagi kita akan berusaha untuk segera memfungsikan RS di Sandai ini,” ucapnya.
Adapun total beras yang dibagikan Pemkab Ketapang, di masing-masing Kecamatan sebanyak 2 Ton.
Pemkab Ketapang saat Safari Ramadhan di Kecamatan Tayap, juga memberikan bantuan kepada 15 Masjid dan Mushola serta bantuan kepada 3 orang ahli waris penerima santunan JKM (Jaminan Kematian).**
Ketapang:KM – Asisten Sekda bidang Pemeritahan dan Kesra Drs. Heryandi, M.Si memimpin Rapat Fasilitasi Kerjasama Daerah Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara RSJ Prov. Kalbar dan Dinsos Kabupaten Ketapang, pada Kamis (13/03/2025) bertempat di Ruang Rapat Besement.
Kegiatan fasilitasi kerjasama ini dilakukan secara Vicon dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prov. Kalbar di Singkawang.
Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan RSJ Prov. Kalimantan Barat untuk mewujudkan komitmen pelayanan kesehatan jiwa kepada orang dengan gangguan jiwa dan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan Napza yang dirawat di RSJ Prov. Kalbar.
Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari perjanjian sebelumnya, jadi setiap 2 tahun perjanjian ini berakhir dan diperbaharui kembali sehingga kerjasama dalam kesehatan jiwa dan rehabilisasi penyalahgunaan Napza ini tetap berlangsung.
Asisten dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial P3AKB Ketapang yang proaktif berkomunikasi dengan pihak RSJ Prov. Kalbar di Singkawang dalam rangka membahas draf perjanjian kerjsama ini
“Kegiatan rapat ini adalah sifatnya fasilitasi karena sesuai dengan Kemendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemda lainnya atau pihak lainnya. Ini wajib hukumnya difasilitasi oleh tim koordinasi kerjasama daerah yang hari ini kita laksanakan,” jelasnya.
Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah ini, lanjut Asisten akan teregistrasi dan nantinya juga wajib dilaporkan secara berjenjang.
“Kami dari tim fasilitasi ini telah melakukan beberapa koreksi-koreksi. Mudah-mudah hasil koreksi ini bisa diterima baik dari Pemkab Ketapang dan RSJ Prov Kalbar ini,” harapnya.
Selanjutnya, Asisten berharap kerjasama ini terus terjalin dengan baik dan permasalahan-permasalahan ODGJ dan penyalahgunaan Napza di Ketapang dapat teratasi.
Rapat ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Pol PP dan lainnya.**
Ketapang:KM – Dalam upaya mendukung Program Nasional Ketahanan Pangan, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pada Rabu (13/03/2025) di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian RI ini, bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Ketapang yang didampingi Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang beserta Kepala Bidang, dalam audiensinya menyampaikan berbagai program dan potensi pertanian di Ketapang, termasuk upaya peningkatan produksi pangan lokal, penguatan aksesibilitas, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur pertanian.
Hal ini sejalan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Periode 2025-2030 Bapak Alexander Wilyo dan Bapak Jamhuri Amir dalam mewujudkan Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam kesempatan tersebut menyambut baik inisiatif yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang tersebut.
Oleh karena itu, Menteri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan infrastruktur pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di Ketapang,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia berharap, Audiensi ini dapat mempercepat realisasi program ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang, sejalan dengan visi nasional dalam menciptakan sektor pertanian yang mandiri, maju, dan modern.**
Muhammad Saad 
