Ketapang:KM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja lintas komisi yang diinisiasi oleh Komisi II, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Ketapang, Selasa (25/02/2025).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setyawan, S.Sos., M.Ap, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, S.E., M.E., dan Anggota Komisi II, Marzuki.

Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Ketapang, Hiswana Migas, serta sejumlah dinas terkait, guna membahas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sektor pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, rapat ini juga memastikan ketersediaan sembako dan gas elpiji menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam rapat tersebut, Hiswana Migas memberikan saran agar penyaluran BBM tidak hanya dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), tetapi juga melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Terkait ketersediaan gas elpiji 3 kg, Hiswana Migas meminta Pertamina untuk menambah pasokan di agen-agen penyalur resmi selama bulan Ramadhan.

Pertamina menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.

Sementara itu, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang menyampaikan informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg, yaitu sebesar Rp18.500. Penyesuaian harga juga berlaku berdasarkan jarak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketersediaan sembako selama bulan Ramadan dipastikan aman, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Disperindagkop dan UMKM juga berencana menggelar pasar murah di beberapa kecamatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

DPRD Ketapang berharap sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan program-program pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.**