Pontianak:KM – Polemik terkait technical meeting Seleksi Provinsi (Selekprov) cabang olahraga Pencak Silat mencuat setelah dipersoalkan IPSI Kota Pontianak pada 13 September 2025 di Aula KONI Kalbar.

Pengprov IPSI Kalbar menjelaskan bahwa persoalan mutasi atlet yang tercantum pada persyaratan umum poin E hanya berlaku bagi atlet nasional yang pindah provinsi. Hal tersebut dijelaskan, Wakil Ketua II, Sukino. Menurutnya ketentuan itu mewajibkan adanya surat keterangan resmi sesuai informasi teknis yang dikeluarkan KONI Pusat.

Sementara, pada rapat koordinasi PON cabang beladiri di KONI Kalbar, persoalan tersebut tidak dibahas. Hingga kini, Pengprov IPSI Kalbar juga belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) atau THB khusus terkait Selekprov PON Beladiri dari KONI Kalbar.

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Organisasi IPSI Kalbar, Guntur Perdana menjelaskan bahwa sejatinya pelaksanaan event menjadi tanggung jawab KONI Provinsi, seleksi ini akhirnya dilaksanakan mandiri oleh Pengprov IPSI Kalbar dengan rekomendasi KONI Provinsi. Anggaran pelaksanaan pun ditanggung penuh oleh Pengprov IPSI Kalbar.

Awalnya, seleksi dijadwalkan 27 September 2025, namun berdasarkan rapat kerja bersama KONI Provinsi, jadwal dimajukan menjadi 15–17 September 2025. Hal ini karena batas akhir pengumpulan data ke KONI Pusat adalah 19 September 2025.

Dalam rapat kerja tersebut, KONI Kalbar menyatakan keterbatasan anggaran sehingga hanya bisa menanggung biaya 1 atlet dan 1 pelatih untuk cabor Pencak Silat.

Sementara itu, Wakil Ketua III IPSI Kalbar, Sholihin Yakuza mengatakan, bahwa Selekprov diikuti oleh 14 kabupaten/kota dengan total 116 atlet di 16 kelas, meliputi, 9 kelas laga putra (A–I), 5 kelas laga putri (A–E), Nomor seni tunggal putra dan putri.

Seleksi berlangsung dua tahap. Tahap pertama, penyisihan nomor laga. Juara pertama di setiap kelas akan masuk ke tahap kedua berupa seleksi fisik. Dari proses ini, hanya 9 atlet terbaik yang akan dipilih mewakili Kalbar pada nomor laga.

Sementara itu, untuk nomor seni tunggal putra dan putri, juara pertama akan dipilih berdasarkan nilai tertinggi. Dengan demikian, total 10 atlet akan diberangkatkan ke PON Beladiri di Kudus, Jawa Tengah, pada 18–21 Oktober 2025, sesuai kuota yang ditetapkan KONI Pusat.

Ketua Umum Pengprov IPSI Kalbar sekaligus Pendekar Wira Utama, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menegaskan komitmen untuk mengirim full team meski penuh tantangan, termasuk keterbatasan anggaran.

“Mengirim 10 atlet ke PON Beladiri tentu bukan hal mudah karena membutuhkan biaya besar. Namun kebijakan ini tetap kita jalankan,” ujarnya.

Alexander yang juga Bupati Ketapang menambahkan, semangat membangun prestasi pencak silat Kalbar harus mengedepankan kebersamaan, bukan saling menjatuhkan. Ia mencontohkan keberhasilan Kalbar menembus 8 besar nasional pada Kejurnas Junior 4–7 September 2025, hasil dari kerja keras dan kekompakan.’

“Kami berharap ke depan polemik seperti ini bisa diselesaikan dengan dialog yang baik dan terbuka. Pengprov IPSI tidak bisa membuat aturan sendiri terkait mutasi atlet, karena itu menjadi kewenangan KONI. Harapan kami, KONI Provinsi dapat mengeluarkan juknis atau edaran resmi setiap ada event agar jelas berlaku hingga tingkat kabupaten/kota,” tegasnya.

Alex juga mengingatkan agar seluruh atlet berprestasi mendapat wadah serta perhatian dari pengurus cabang masing-masing. Hal ini penting agar mereka tidak tergoda pindah ke daerah lain yang mungkin menawarkan perhatian lebih.

“Niat kita semua untuk kemajuan olahraga khususnya cabor Silat, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kita harus terus bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.**